Minggu, 1 September 2013

Terkurasnya Populasi Sapi Lokal

Peternak, pedagang dan feedlot cenderung menahan sapi sampai Idul Adha, sapi lokal bakal “menghilang”. Pemerintah didorong untuk mempercepat realisasi kuota impor sapi bakalan triwulan ke-4 diajukan ke Agustus

 

Gonjang-ganjing harga daging sapi menyisakan pertanyaan besar, berapa besar sesungguhnya industri sapi dalam negeri mampu menyuplai kebutuhan daging sapi nasional. Hasil Sensus Pertanian 2013 yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) dikabarkan menunjukkan populasi sapi nasional tahun ini menyusut sekitar 19 – 20 % dari angka yang dirilis pada 2011.

 

Sekalipun BPS belum mengeluarkan rilis resmi, tetapi banyak pihak di berbagai forum terbuka menyampaikan angka tersebut. Bahkan media nasional sudah mewartakannya.

 

Dimintai keterangannya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Syukur Iwantoro mengatakan pihaknya belum menerima rilis dari BPS. Iamasih menunggu angka resmi dan final hasil sensus. “Data hasil Sensus Pertanian 2013 pada posisi Mei 2013, hasil final akan disampaikan oleh BPS pada waktunya,” ungkapnya.  Saat ini, tengah berlangsung proses pencocokan dan penelitian oleh BPS bersama instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan daerah.

 

Meskipun demikian,  lanjut Syukur, bagaimanapun hasilnya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyiapkan sejumlah skenario, termasuk apabila terjadi penurunan populasi sapi. Disiapkan kebijakan teknis untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi yang  sejauh mungkin tidak mengganggu Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK).

 

Sudah Diprediksi
Kepada TROBOS Livestock, Ignatius Adiwira, Head of Sales Marketing & Government Relations PT Santosa Agrindo (Santori) menyampaikan, penurunan populasi sapi nasional sudah diprediksi banyak pihak sebelumnya. Kebijakan pengetatan impor yang ditempuh pemerintah 2 tahun belakangan ini terkait obsesi swasembada daging sapi 2014, dinilai sebagai pemicu.

 

Swasembada sebagai tekad menuju ketahanan pangan pantas diapresiasi positif. Catatannya, kalkulasi menuju swasembada mutlak berpijak pada data yang riil, tak bisa didasarkan pada angka-angka di atas kertas semata. Fakta ini yang disesalkan pria yang akrab disapa Ignas ini. Menurut dia, tak berbasis data lapangan yang akurat pemerintah memangkas drastis kuota impor, sehingga terjadi ketidakseimbangan supply-demand yang berujung pada pengurasan sapi lokal.

 

Menyusutnya populasi sapi nasional salah satunya ditengarai dengan semakin sulitnya mendapatkan sapi bakalan untuk digemukkan sebagai sapi potong. Ini antara lain dikeluhkan Mujtahid Rahjman Yadi, peternak sekaligus pedagang sapi asal Depok, Jawa Barat. “Saya yakin penyusutannya lebih dari 20 %,” ungkap pemilik sekitar 500 sapi potong ini. Yadi yang terjun di bisnis penggemukan sejak 2007 dan berdagang hewan kurban sejak 1994, biasa belanja sapi bakalan langsung ke pasar-pasar hewan di berbagai daerah. Dan tahun ini, kata dia, semakin sulit mendapatkan bibit sapi untuk digemukkan.

 

Yudi Guntara Noor pemilik perusahaan penggemukan (feedlot) PT Citra Agro Buana Semesta memberikan komentar, penurunan populasi sapi nasional yang 20% akan membuat permasalahan industri sapi jadi lebih serius. Pasalnya, permintaan daging sapi justru meningkat setiap tahunnya seiring pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

 

Alih-alih swasembada, menurut Ignas, kondisi ini bila berkepanjangan justru menyebabkan kebutuhan impor akan tambah besar dan cita-cita swasembada semakin jauh. Tak ada jalan lain, untuk memperkuat populasi sapi nasional perlu penghitungan kembali dengan cermat angka supply-demand. “Dan semua pemangku kepentingan harus duduk bersama,” ujarnya.

 

Buffer Stock Minim
Rencana impor sapi potong sepanjang 2013, sebagaimana disampaikan Syukur sebesar 267.000 ekor, ditambah 25.000 ekor sapi siap potong untuk lebaran. Angka ini turun dari 415.000 ekor di 2011 dan 283.000 ekor di 2012.

 

Pembatasan yang berlebihan dikeluhkan oleh kebanyakan perusahaan penggemukan, termasuk Santori. Dikatakan Ignas, secara umum buffer stock saat ini minim sekali. Ia menyebut, kandang Santori di Lampung plus di Probolinggo statusnya sekarang hanya terisi 30 % dari total kapasitas terpasang 50.000. Kalau turun menjadi 20% atau lebih rendah lagi, ia mengistilahkan, Santori siap-siap kukut (gulung tikar). “Dan kami tidak mau, karena itu feedloter cenderung akan menahan barang, supaya nafas lebih panjang,” kata Ignasberanalogi.

 

Ia menambahkan keterangan, kuota impor sapi bakalan yang dikantongi Santori berturut-turut 2011, 2012 dan 2013 adalah 86 ribu ekor, 42 ribu ekor dan 31 ribu ekor. Pemerintah mendorong feedloter untuk lebih menyerap sapi lokal. Celakanya, ketersediaan sapi lokal yang sesuai kebutuhan industri jauh dari cukup.

 

Untuk sebulan mendapatkan 200 ekor sapi bakalan saja, Ignasmengaku pihaknya setengah mati memenuhi. “Dapat 200 ekor itu bisa dari 50 peternak yang beragam umurnya, beragam kualitasnya, beragam kebiasaannya. Sangat berbeda dengan karakter sapi impor yang keseragamannya tinggi, dan bagi industri bermakna efisien,” jelas dia setengah mengeluh. Ia menyebut, pertumbuhan sapi impor mampu mencapai 1,5 – 2 kg per hari, sedangkan sapi lokal 1 kg per hari sudah bagus, dan itu jarang.

 

Kondisi terberat dialami kandang Probolinggo, karena hampir 3 tahun ini Pemerintah Daerah Jawa Timur melarang pemasukan sapi impor ke wilayah tersebut. Alhasil kini kandang Santori di Probolinggo 6.000 sapi lokal. “Belum lagi, sapi lokal sepenuhnya tidak cocok dengan infrastrtuktur farm kami. Sapi lokal yang terbiasa di kandang  individual, dipaksa berkoloni karena kandang  didesain untuk sapi asal Australia yang terbiasa berkoloni,” jelas dia. Alhasil, antar sapi bertarung, saling menaiki.

 

Kebijakan Panik
Yadi juga menilai kebijakan impor terakhir sebagai langkah panik. Akar masalahnya tak lain adalah salah dalam menetapkan kuota impor, akibat perhitungan supply-demand yang tidak akurat. Kebijakan ”gagah” swasembada 2014, perlu dikritisi pijakannya. ”Cita-cita swasembada kalau datanya akurat OK,” kata Yadi. Tapi ia menilai pemerintah terlalu memaksa mengurangi angka impor demi obsesi impor tak lebih dari 10 %. Pasokan pun terbatas dan harga meroket, sehingga sapi betina produktif dan sapi yang belum waktu potong pun dijual peternak.

 

Tetapi tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan impor daging beku dan sapi siap potong. Peternak sempat dirugikan karena harga di tingkat peternak sempat turun, meski di tingkat konsumen bergeming. ”Padahal saya beli bibit sudah tinggi,” kata Yadi. Akibat perubahan dadakan tersebut, Yadi mengaku lebaran lalu tidak mendapatkan untung dari sapi-sapi yang telah digemukkannya 4 bulan. ”Hanya impas, karena beli bibit Rp 38 ribu per kg bobot hidup. Prediksi harga jual karkas Rp 80 ribu per kg nyatanya drop Rp 76 ribu menyusul adanya impor,” beber dia.

 

Sementara Syukur mengatakan, kebijakan impor sapi siap potong merupakan inisiasi dari Kementerian Perdagangan yang ditujukan untuk operasi pasar penyediaan lebaran. “Hanya untuk operasi pasar menjelang dan pasca lebaran,” tandas dia.

 

Untuk Menyelamatkan Populasi
Mengomentari kebijakan tambahan impor Ketua Asosiasi Sarjana Masuk Desa (SMD), Suparto mengutarakan persetujuannya sepanjang  ditujukan untuk menyelamatkan populasi sapi lokal. Ia memberi catatan, langkah tersebut harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang akurat antara kebutuhan konsumen dan pasokan produsen. “Sehingga, peternak sapi lokal tetap terlindungi dan bisa hidup dari usaha peternakannya,” ujar pria yang membina puluhan peternak di Jawa Timur ini.

 

Ia menangkap kesan, impor sejauh ini cenderung dilihat dari sisi menyelamatkan konsumen semata, agar harga daging turun. Ia menuntut nasib 6 juta peternak beserta keluarganya mutlak diperhatikan. “Faktanya, setelah impor besar – besaran kemarin, apakah harga daging turun? Siapa yang diuntungkan? Peternak dibuat galau oleh kebijakan pemerintah akhir – akhir ini,” cecar dia.

 

Masih menurut Suparto, impor bukan jalan pintas untuk menurunkan harga daging sapi. Lebih baik pemerintah fokus memperbaiki peternakan sapi lokal di sektor produksi, utamanya membenahi jalur distribusi yang masih berbiaya sangat tinggi.

 

Senada, Sumarna peternak asal Karawang Timur, menyoroti belum tersentuhnya koreksi perniagaan sapi lokal. Ketua FPSI (Forum Peternak Sapi Indonesia) DPD Jawa Barat ini mengaku hanya bisa berpesan kepada teman – teman anggota FPSI agar pandai-pandai  mencermati situasi.  “Cermati kapan harus mengisi kandang atau menjual sapi,” ujarnya.

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi September 2013

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain