Selasa, 1 Oktober 2013

Ayam Impor Halal, Hanya Soal Waktu

Beruntung sampai hari ini produsen ayam asal AS dan Brasil belum mengantongi sertifikat halal dari MUI. Tetapi kemampuan keduanya untuk memenuhi syarat halal hanya soal waktu

 

Pasar tunggal ASEAN sudah di depan mata. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk membuka pasar bersama, terhitung 2015. Pasar bebas regional ini akan menjadi ujian awal bagi daya saing produk nasional, termasuk produk perunggasan, sebelum menghadapi persaingan global yang lebih tidak mudah.

 

Selama ini, Amerika Serikat (AS) dan Brasil adalah ancaman terbesar perunggasan nasional. Dua negara ini agresif menggedor pintu pasar unggas Indonesia, seolah hendak menantang produk lokal untuk bertarung memperebutkan konsumen di pasar dalam negeri. Faktanya, produk unggas dalam negeri masih kalah saing dalam efisiensi dibandingkan unggas asal 2 negara tersebut. Sehingga produk unggas Indonesia belum cukup nyali untuk berhadapan langsung.

 

Beruntung sampai hari ini produsen unggas dari Negeri Paman Sam maupun Negeri Samba belum mengantongi sertifikat halal dari MUI, sehingga ambisinya untuk penetrasi ke pasar Indonesia harus terbendung. Syarat halal inilah satu-satunya batu sandungan unggas AS dan Brasil untuk melenggang di pasar Indonesia.

 

Sebagaimana keterangan  Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim kepada TROBOS Livestock, “Persyaratan halal yang belum mereka penuhi adalah harus adanya pengawasan atau supervisor yang sesuai standar MUI dalam kegiatan penyembelihan.” Selain itu, lanjut Lukmanul, MUI mensyaratkan ayam yang masuk Indonesia harus karkas utuh tidak boleh potongan. Alasannya, bentuk potongan akan sulit traceability (menelusuri) kehalalannya.

 

MUI juga belum mengeluarkan sertifikat halal bagi RPU (Rumah Potong Unggas) yang menggunakan mesin potong otomatis atau mekanis. Metoda penyembelihan mekanis dinyatakan valid (benar) dan halal apabila tingkat ketidaksempurnaan (tidak memenuhi kaidah halal dalam proses penyembelihan) tidak lebih dari 1 %. Dan angka ini masih sulit dipenuhi sampai hari ini.

 

Karena itu MUI tetap mengedepankan pemotongan secara manual agar proses penyembelihan sempurna. Sempurna artinya, jelas Lukmanul, terpotong 3 saluran utama yaitu pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids di sisi kiri dan kanan), saluran makanan (mari’/esophagus), serta saluran pernapasan (hulqum/trachea).

 

Meski demikian, Lukmanul memprediksi, kemampuan AS ataupun Brasil untuk memenuhi syarat halal hanya soal waktu. Segala upaya akan dilakukan, karena potensi pasar unggas di Indonesia yang menggiurkan, sementara produksi unggas keduanya surplus dan efisien. Saat ini saja, imbuh dia,  sudah ada perusahaan perunggasan di AS dan Brasil yang mampu melakukan pemotongan secara manual dalam jumlah besar.

 

Maka harus disadari oleh pelaku perunggasan nasional, lanjut Lukmanul, tidak bisa selamanya mengandalkan syarat halal untuk membendung produk unggas dari luar negeri. “Efisiensi dalam mengelola peternakan unggas untuk meningkatkan daya saing menjadi keharusan,” tegasnya.

 

Payung Hukum
Standar halal bersifat universal, hukumnya wajib bagi umat Islam. Karena itu pemberlakuannya harus menganut azas kesetaraan (equality) bagi semua produk. Ditekankan Lukmanul, Indonesia tidak boleh menerapkan standar ganda. Artinyaharus menerapkan fair trade (perdagangan yang adil). Ketika produk unggas yang mau masuk Indonesia harus halal, maka penerapan kaidah halal bagi produk unggas di dalam negeri juga harus benar.

 

Sederet payung hukum sudah diterbitkan untuk mendukung kaidah halal. Dijelaskan Direktur Kesehatan Masyarakat Veterinerdan Pasca Panen (Kesmavet)Kementerian Pertanian, Akhmad Junaidi, aturan halal tercantum dalam Undang-Undang (UU) nomor 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Secara rinci, acuan produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)  termaktub dalam pasal 56 sampai 65 (mencakup aturan tentang Kesmavet).

 

Sementara aturan turunannya, lanjut Junaidi, ada pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 381/2005 tentang pedoman sertifikasi kontrol veteriner unit usaha pangan asal hewan. Di dalamnya diatur prosedur untuk mendapatkan NKV (Nomor Kontrol Veteriner) bagi pelaku usaha, termasuk ketentuan ASUH.

 

Pedoman Halal dari MUI
Kaidah halal dalam semua aturan di atas mengacu pada pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di Rumah Potong Hewan (RPH) yang diterbitkan oleh MUI, dantercantum dalam aturan HAS 23103 (Halal Assurance System).

 

Dalam perjalanannya, kata Lukmanul, MUI tidak hanya menerbitkan sertifikat halal tetapi juga melakukan pengawasan bersama pemerintah. “Jika dalam audit yang dilakukan MUI ditemukan ada kaidah halal yang tidak dipenuhi maka sanksinya bisa berupa pencabutan sertifikat halal, termasuk mengusulkan pemerintah untuk mencabut NKV,” kata Lukmanul.

 

Lukmanul menjelaskan, audit yang dilakukan MUI tidak hanya untuk usaha pemotongan unggas dalam negeri, juga termasuk yang di luar negeri. Setiap 2 tahun sekali MUI melakukan halal overall review yaitu melakukan review  semua sertifikat halal ke semua negara yang memasukan produk pangan ke Indonesia.

 

“Reviewini dilakukan nanti pada 2014,” kata Lukmanul. Review dilakukan langsung pada RPH (Rumah Potong Hewan) atau perusahaan yang masukan produknya ke Indonesia, bukan pada negara. Persyaratan yang dilihat mulai dari dokumen, melihat langsung kegiatan penyembelihan, badan islam yang ditunjuk, dan syarat lainnya.

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock edisi Oktober 2013

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain