Jumat, 1 Maret 2019

Pembiayaan di Komoditas Sapi

Pembiayaan di Komoditas Sapi

Foto: ramdan


Beragam alternatif pembiayaan untuk pengembangan bisnis di persapian dapat dipilih termasuk meminimalkan risiko usaha melalui asuransi ternak
 
 
 
Ketertarikan masyarakat untuk berbisnis peternakan khususnya komoditas sapi di Indonesia sudah cukup baik. Namun sayangnya, hanya sebagian pelaku usaha yang dapat merealisasikan keinginannya berbisnis di persapian akibat terkendala modal yang dimiliki. 
 
 
Pengalaman Direktur Utama PT Karunia Alam Sentosa Abadi (PT KASA), Didiek Purwanto, bisa menjadi contoh dalam menggandeng perbankan untuk mengembangkan usaha penggemukan sapi potong (feedlot) yang dikelolanya. Sejak berdiri di 2014, PT KASA membangun berbagai fasilitas penunjang dengan modal kerja yang didukung oleh perbankan. Setahun kemudian tepatnya pada April 2015, PT KASA secara perdana melakukan impor sapi. “Impor sapi yang pertama ini ditunjang pembiayaan dari salah satu bank swasta, namun tidak begitu banyak yaitu sekitar Rp 8 miliar,” ungkapnya kepada TROBOS Livestock.
 
 
Ia melanjutkan, usaha feedlot PT KASA terus berkembang dan membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Namun sayangnya, bank swasta yang selama ini kerja sama belum bisa membantu sehingga Didiek mencari alternatif bank lainnya. “Usaha beternak sapi sangat prospektif dan pembiayaannya harus konsisten. Setelah berpindah ke bank lain dan bertahan sampai saat ini, dukungan pembiayaan perbankan berkembang mencapai Rp 45 miliar,” katanya.
 
 
Dari pengalaman itu, Didiek menyadari bahwa perbankan akan melihat aset yang ada. “Saya kira di dalam suatu usaha itu pasti butuh modal. Modal bentuknya bermacam-macam dan untuk mengembangkan usaha bila menggunakan uang sendiri tidak cukup. Mengembangkan suatu usaha pasti harus berkolaborasi dengan lembaga penyedia dana termasuk perbankan. Sehingga dengan adanya perbankan, bisnis bisa berkembang lebih cepat jika dikolaborasikan dan bersifat win to win,” tegasnya.
 
 
Ia mengungkapkan, perusahaannya saat ini tengah dalam proses pelaksanaan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang berkolaborasi Bank Sinarmas di tiga kecamatan, yaitu di Metro dan dua lainnya di Mataram. Didiek mencoba untuk mengembangkan pembibitan (breeding) sapi potong bekerja sama dengan peternak, sebab jika mengembangkan usaha feedlot tidak bisa karena surat keterangan (SK) sapi tidak langsung dikirim. Apalagi tidak semua kandang peternak sesuai dengan standar feedlot.
 
 
Dalam kerjasama ini fasilitas yang didapatkan peternak yaitu supervisi dan pelatihan. “Peternak kami ajari dulu dan supervisor akan keliling ke peternakan. Kemudian untuk pengobatan sapi yang sakit akan dikirim petugas kesehatan kami. Kami menggratiskan jasa pengobatannya dan peternak membayar untuk obatnya saja,” ungkap Didiek. 
 
 
Pada model kerjasama ini setiap mitra peternak, mendapat 15 ekor sapi jenis Brahman Cross. Adapun kriteria peternak yang menjadi mitra yaitu sudah memiliki pengalaman beternak, memiliki tempat untuk pemeliharaan, dan akses jalan ke kandang yang memungkinkan maksimal 30 km dari PT KASA.
 
 
Apabila akses jalannya tidak memungkinkan akan berisiko dan biayanya juga mahal. Peternak mitra juga dicek oleh pihak bank dan Didiek pun bisa merekomendasikan peternak tersebut pada bank. Pada saat bank menentukan untuk dibiayai atau tidak pun melihat dari rekomendasinya.
 
 
“Upaya untuk memperkuat kemitraan yaitu dengan melihat kekuatan finansial bisnis ini. Bisnis ini bukanlah proyek sosial tetapi business to business. Sebab pembiayaan di perusahaan kami berasal dari bank juga, sehingga kami tak mau rugi,” tandas Didiek.
 
 
 
Fenomena Bisnis Sapi Potong
Industri komoditas sapi potong di Indonesia mengalami beberapa fenomena diantaranya adalah peningkatan kebutuhan daging sapi yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan produksi dalam negeri. “Ini harus kita akui, yang jelas produksi kita berada di bawah kebutuhan,” cetus Didiek.
 
 
Pola pengembangan peternakan di tingkat petani masih belum berubah yaitu ternak masih dianggap sebagai rojo koyo atau tabungan dan bukan sebagai suatu peluang industri, membuatnya sulit untuk berkembang dan berkelanjutan. Fenomena tersebut harus dibedah supaya Indonesia bisa mencapai produksi yang mampu berdaya saing. Fenomena selanjutnya yaitu program yang dikembangkan belum berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan serta kurang membumi. 
 
 
“Komoditas sapi potong belum bisa tergantikan dengan komoditas lain, karena daging sapi memiliki ciri khas tersendiri yang tidak mudah tergantikan. Seperti di Padang, Sumatera Barat, saat Lebaran tidak lengkap jika tidak memasak rendang. Kemudian bakso yang paling enak adalah bakso sapi, rasanya tidak sama dengan bakso ayam,” terangnya.
 
 
Masalah lain yang terjadi, konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam. Konsumsi daging sapi di Indonesia dalam prognosa terakhir yaitu 2,5 kg per kapita per tahun, dengan jumlah populasi sekitar 260 juta jiwa. Fenomena berikutnya ialah pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi daging sapi per kapita per tahun.
 
 
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) ini mengatakan, pada saat kemampuan ekonomi masyarakat naik maka kebutuhan untuk mengonsumsi protein hewani pun akan meningkat. Hal ini berkaitan dengan kesiapan peternak untuk menyiapkan kebutuhan daging sapi seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat tersebut. 
 
 
Fenomena lain menunjukkan kenaikan harga daging sapi yang cukup masif sejak 2012 silam, dan belakangan bertahan di harga yang tinggi pada bulan-bulan tertentu. Sehingga mengubah pandangan masyarakat bahwa harga daging sapi tinggi hanya saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). “Satu hal lagi yang luar biasa yaitu penyebaran populasi sapi tidak merata dan cenderung banyak di wilayah yang padat penduduknya, sehingga memicu kompetisi pakan,” kata Didiek.
 
 
Populasi ternak tertinggi yaitu berada di provinsi Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah dan Lampung. Ketiga provinsi tersebut terbilang padat penduduk, yang akan mengakibatkan terjadinya kompetisi bahan pakan dan lahan. Terlebih saat ini banyak lahan yang telah bertransformasi menjadi bangunan ataupun gedung. 
 
 
“Mata rantai industri sapi potong terdiri dari hulu yaitu pembibitan dan pembiakan, budidaya yaitu pembesaran dan penggemukan, serta hilir yaitu pemotongan dan pengolahan hasil. Pada segmen pembibitan dan pembiakan masih menjadi masalah, seperti pada pembibitan mungkin sistem pemeliharaannya harus diubah dari ekstensif menjadi intensif sehingga dapat memproduksi bibit-bibit sapi yang unggul,” terangnya.
 
 
Indonesia memiliki balai-balai perbibitan yang diharapkan dapat memproduksi bibit yang unggul untuk disebarkan kepada para pelaku peternakan. Sedangkan pembibitan kendalanya yaitu dari segi pakan yang masih terbatas. Berbeda dengan Australia yang mengandalkan padang penggembalaan yang luas dan selama musim hujan akan semakin bagus, sehingga sapi dipelihara secara ekstensif. “Lahan penggembalaan yang terintegrasi dengan perkebunan sekarang sudah mulai dikembangkan. Tetapi perlu dihitung secara ekonomi, jika memang model itu bagus maka harus diputuskan. Kita harus berani memberikan terobosan,” tegas Didiek.
 
 
 
Pembiayaan dan Kemitraan
Fenomena bisnis peternakan sapi di Indonesia yang masih didominasi oleh peternakan skala rakyat menunjukkan sebanyak 98 %, yaitu dengan kepemilikan sapi di bawah 100 ekor. Sedangkan sisanya sebesar 2 % merupakan peternakan sapi berskala industri yang telah memiliki SOP (Standar Operasional  Prosedur). Selain itu, berorientasi pada bisnis guna mendapatkan keuntungan, yang skala kepemilikan sapinya di atas 100 ekor.
 
 
Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Rochadi Tawaf, menerangkan pohon industri peternakan sapi potong yaitu terdiri dari hulu, hilir dan konsumen. Pembibitan sebagai hulu, produk yang dihasilkan pasca panen sampai pengolahan merupakan hilir yang nantinya dikonsumsi oleh konsumen. “Peranan pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga terkait, untuk menciptakan sistem industri ini sehingga industri peternakan di Indonesia tidak tergantung pada impor. Artinya ada satu kelemahan di dalam industri ini yang tidak terintegrasi, yang menyebabkan impornya membesar,” cetusnya.
 
 
Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rochadi, kemitraan usaha peternakan mencakup pola sewa kandang, adapula yang bersifat bagi hasil serta custom feeding. Ia menemukan lebih dari 3 pola kemitraan di berbagai daerah yang esensinya berasal dari UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, UU No. 20/2008 tentang UMKM dan UU No. 19/2013 tentang pemberdayaan petani, serta Permentan No. 13/2017 tentang kemitraan usaha peternakan. Undang-Undang maupun peraturan ini berguna untuk mengatur peran dan fungsi peternak rakyat maupun industri atau korporasi.
 
 
“Tuntutan pembiayaan peternak rakyat diantaranya adalah peternak rakyat tidak ada kolateral sehingga ternak dijadikan jaminan. Kemudian plafon (batas tertinggi) kredit besar sebab harga bibit yang mahal, bunga rendah, grace period panjang, serta jangka waktu kredit yang panjang pula. Sehingga peternak rakyat harus dijamin oleh penjaminnya tetapi harus ada dokumen tertentu yang harus disiapkan,” jelasnya.
 
 
Model kemitraan perbibitan sapi potong dari penelitian yang telah dilakukan Rochadi yaitu kolaborasi antara perusahaan inti dan plasma. Mekanisme kerjanya yaitu ketika indukan bunting maka diberikan kepada plasma dan plasma akan memiliki jantannya. Sedangkan betinanya akan dikembalikan pada inti. Siklus ini bisa dilakukan oleh koperasi, korporasi atau swasta maupun UPTD. Hasilnya untuk sapi-sapi betina bisa dari balai-balai pembibitan, breeding centre ataupun pusat kesehatan hewan.
 
 
Pola kemitraan usaha, berdasarkan penelitian dari Fakultas Peternakan UGM pada 2017 lalu ada tiga yaitu yang pertama berupa sapi pedet lepas sapih dan indukannya. Pola yang pertama ini adalah plasma menerima sapi dan setelah lahir anaknya maka indukannya dijual sehingga perusahaan feedlot melakukan pembinaan terkait pasarnya. Pola kemitraan yang kedua yaitu peternak rakyat sebagai peternak mitra memelihara sejak sapi dara bunting yang diperoleh dari perusahaan feedlot. Peternak memelihara sapi dara bunting tersebut sampai menghasilkan anakan dan dipelihara sebagai bakalan. “Hasil produksi dari pemeliharaan pola kedua ini yaitu sapi bakalan jantan, indukan atau dara calon induk betina pada usia 18 bulan. Dengan konsep dan asumsi yang sama, maka kesimpulannya peternak rugi. Apabila peternak menjual sapi bakalan namun indukan tidak dijual maka dia rugi. Sebab biaya produksinya terlalu mahal dengan menggunakan sistem pemeliharaan intensif,” paparnya.
 
 
Pola yang ketiga, yaitu peternak rakyat sebagai peternak mitra memelihara sapi sejak dara bunting yang diperoleh dari perusahaan feedlot. Hasil pada model ketiga ini adalah sapi siap potong. Pola ini paling banyak dilakukan oleh peternak. “Sapi dibesarkan oleh peternak mitra sampai siap potong dan dari hasil analisis usaha ini pada saat itu adalah untung. Kesimpulan kita dalam merekomendasikan pola kemitraan ini yaitu pola satu dan tiga supaya kemitraan ini bisa berlanjut. Tidak untuk pola yang kedua, karena jika menjual sapi bakalan akan merugikan. Sehingga lebih baik sapi siap potong atau sapi indukan dan pedet yang dijual oleh peternak,” papar Rochadi.
 
 
 
Kredit Usaha Rakyat
Problematika pembiayaan sapi yang dirasakan peternak skala rakyat mendapat atensi khusus dari pemerintah. Sejak 2015 lalu pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat atau disingkat KUR. Program KUR terkhusus untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada sektor peternakan sapi merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM dan Koperasi berupa kebijakan pemberian kredit. 
 
 
Pemberian kredit tersebut yaitu untuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada peternak atau debitur, baik debitur perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif serta layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Umumnya usaha masyarakat di Indonesia didominasi oleh UMKM yaitu sebanyak 62,6 juta atau 98,7 %. UMKM ini dilaporkan tidak memiliki akses terhadap pembiayaan.
 
 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengakui, UMKM tidak memiliki akses pembiayaan karena dibiarkan berkompetisi dengan pasar. Jika hal ini biarkan maka UMKM tidak akan bisa mendapatkan pembiayaan. Untuk itu, pemerintah memberikan KUR kepada UMKM yang usahanya produktif yaitu memiliki nilai tambah baru dalam usahanya, namun tidak memiliki akses pembiayaan. “Misalnya pelaku UMKM memiliki volume usaha Rp 50 juta dengan biaya produksinya Rp 30 juta. Sehingga dengan bermodal Rp 30 juta bisa menghasilkan Rp 50 juta, ada output baru yaitu Rp 20 juta. Inilah yang didefinisikan sebagai UMKM yang produktif,” terangnya.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 234/Maret 2019
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain