Senin, 1 April 2019

Menagih Janji Regulasi

Menagih Janji Regulasi

Foto: usman


Harga broiler dan telur terus bergejolak. Berbagai regulasi yang telah digulirkan pemerintah bahkan beberapa kali sempat direvisi tetap belum mampu menunjukkan hasil yang optimal di lapangan. Di sisi lain, peternak sudah mengalami keterpurukan dan kerugian yang panjang
 
 
 
Selama kurang lebih 7 bulan terakhir (mulai Agustus 2018) sampai saat ini, peternak broiler (ayam pedaging) masih mengalami keterpurukan. Indikasinya, harga jual live bird (ayam hidup) di tingkat peternak jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Minggu terakhir Maret 2019 (26/3) harga ayam hidup (ukuran 1,6 kg up) menyentuh harga paling dasar yakni Rp 11.000 per kg. Kondisi ini jauh sekali dari HPP yang menyentuh angka Rp 19.500 per kg.
 
 
Keterpurukan yang berlarut ini menyebabkan banyak peternak mengalami kerugian yang tidak sedikit. Per kg ayam hidup dapat menanggung selisih sekitar Rp 4.000 sampai Rp 5.000 dengan total kerugian yang mencapai miliaran rupiah. 
 
 
Upaya peternak untuk mengembalikan iklim usaha perunggasan agar kondusif dilakukan melalui berbagai cara. Audiensi untuk mencari solusi dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Satgas Pangan, Badan Intelijen Negara (BIN), Ombudsman dan stakeholder terkait terus dilakukan. Saluran demokrasi yang lain ditempuh para peternak dengan melakukan aksi demonstrasi dalam jumlah besar untuk kesekian kalinya di depan Istana Merdeka, Jakarta pada (5/3) yang diikuti oleh peternak dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tidak sampai disitu, peternak ayam pun turut andil dalam kegiatan Rembuk Petani Peternak Indonesia yang digelar di Jakarta (21/3). 
 
 
Sebetulnya berbagai regulasi telah digulirkan pemerintah untuk membuat harga ayam hidup mengalami kenaikkan. Tercatat, kebijakan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Kebijakan ini diikuti dengan regulasi yang paling baru yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 03173SE/PK.010/F/03/2019 yang menghimbau perusahaan pembibitan unggas agar mengurangi produksi DOC (Day Old Chick/ayam umur sehari) Final Stock (FS) sebesar 10 % mulai 21 Maret hingga 8 April 2019.
 
 
Kementerian Perdagangan melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan regulasi untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) telur dan daging ayam di tingkat peternak atau farm gate melalui Surat Edaran Menteri Perdagangan  Nomor 82/M-DAG/SD/1/2019 tertanggal 29 Januari 2019 yang berlaku untuk periode Januari hingga Maret 2019. Selanjutnya, harga kembali mengacu pada Permendag 96/2018 (baca TROBOS Livestock Edisi 234/Maret 2019 di rubrik agri unggas). Namun sayang, pada tahap implementasinya di lapangan berbagai regulasi itu hasilnya belum berjalan optimal hingga saat ini. Malah, realitanya harga ayam hidup justru semakin tertekan.
 
 
 
Di Bawah HPP
Pardjuni, peternak broiler di Solo Raya mengemukakan, kedatangan ke Istana Merdeka (5/3) sebagai aspirasi peternak rakyat kecil dan mandiri yang telah 7 bulan mengalami kerugian. Aksi para peternak ayam ini diikuti perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia seperti Palembang, Medan, Samarinda, Banjarmasin, dan tentunya dari pulau Jawa. “Peternak mandiri dan rakyat saat ini menderita karena harga DOC tinggi dan harga pakan terus naik, sedangkan harga jual ayam hidup jauh di bawah HPP,” keluhnya. 
 
 
Pria yang menjadi Koordinator Lapangan dalam aksi demontrasi ini menuntut pemerintah untuk melindungi peternak rakyat dan mandiri. “Terjadi kesenjangan antara peternak rakyat dan mandiri dengan perusahaan integrasi karena mereka mempunyai HPP yang lebih rendah dan kita dibenturkan di pasar yang sama, ya pasti kalah. Seharusnya perusahaan integrasi mempunyai pasar yang berbeda dengan peternak rakyat dan mandiri,” pintanya. 
 
 
Usaha untuk bertemu dan berdiskusi dengan stakeholder terkait terutama pemerintah dikatakan Pardjuni sudah sering dilakukan agar ayam hidup bisa dijual ke arah HPP, namun tetap saja hal itu tidak terjadi di lapangan. “Saat ini konsep dagang di industri perunggasan nasional sudah tidak seimbang antara peternak rakyat dan mandiri dengan perusahaan integrasi. Artinya perusahaan integrasi berlomba-lomba membesarkan usahanya tanpa melihat kondisi peternak rakyat dan mandiri, sehingga kami menjadi korban,” keluhnya. 
 
 
Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Rouf peternak broiler di Kalimantan Selatan menuntut keadilan dari pemerintah. Pasalnya, peternak di Kalimantan mendapatkan DOC dan pakan dengan harga yang mahal. Sedangkan harga jual ayam hidup di bawah HPP. “Ketika harga live bird di atas harga acuan kita dimarahi oleh pemerintah, namun jika terjadi sebaliknya pemerintah diam saja seolah-olah tidak bergerak,” ucapnya geram.
 
 
Ia menyebutkan suara hati peternak rakyat dan mandiri yang berada di ujung timur sampai ujung barat Indonesia yang meminta agar dapat dirasakan keadilan yang merata. “Saya  berharap peternak rakyat dan mandiri tidak menjadi korban,” tekan Rouf.
 
 
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas  (GPPU), Achmad Dawami pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GPPU di Hotel Grand Zuri, Tangerang (22/3) menyatakan, memasuki awal 2019, situasi perunggasan masih genting karena harga broiler anjlok. Kejadian ini bukan hal baru, karena periode Januari – Maret daya beli masyarakat menurun, bahkan Februari 2019 negara mengalami deflasi sekitar 0,5 %. “Daya beli masyarakat turun sah-sah saja, tapi bagi peternak broiler menjerit dan kerugian triliunan juga dialami stakeholder perunggasan,” ungkapnya.
 
 
Bagaimanapun juga situasi seperti ini memprihatinkan, ujar pria yang akrab disapa Dawami ini. Ia mengajak kepada seluruh anggota maupun calon anggota GPPU untuk memberi welas asih, karena ini soal kelangsungan bisnis perunggasan dan kepentingan ekonomi negara. Sebab saat ini bisnis perunggasan sangat sensitif terutama harga live bird yang terus bergejolak. Karena itu, GPPU ingin mendorong program kerja pemerintah supaya kejadian harga broiler tidak berulang seperti di 2015 silam. 
 
 
Untuk meringankan beban kerugian ini, Dawami menyampaikan upaya menaikkan harga sudah ditempuh. Pelaku usaha perunggasan telah melakukan pertemuan dengan pemerintah di kantor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Ditjen PKH). “Namun sudah sembilan kali rapat digelar, belum ada perubahan sampai detik ini. Harga ayam tidak ada perbaikan,” cetusnya.
 
 
 
Harga Sapronak Tinggi
Hancurnya harga ayam hidup ditingkat peternak juga ditengarai akibat tingginya biaya sarana produksi (sapronak) seperti DOC dan pakan. Kondisi itu ditambah adanya kelebihan pasokan (over supply) ayam yang diikuti lemahnya permintaan di tingkat konsumen. “Saat ini stok ayam di cold storage dan rumah potong ayam (RPA) rata-rata mencapai 63 juta ekor per bulan. Sedangkan kebutuhan konsumsi daging nasional hanya sekitar 58 – 60 juta ekor per bulan,” jelas Ketua Perjuangan Peternak Rakyat dan Peternak Mandiri (PRPM), Sugeng Wahyudi.  
 
 
 Setelah mengalami kondisi ini, pihaknya sudah menyampaikan tuntutan ke Kemendag untuk memperbaiki harga ayam hidup agar peternak tidak terus-terusan rugi. “PRPM meminta pemerintah melalui Kemendag untuk turun langsung. Dengan begitu, diharapkan ke depannya harga ayam bisa sesuai dengan harga acuan yang telah diatur,” katanya.
 
 
PRPM juga menuntut agar harga DOC diturunkan hingga level Rp 5.500 per ekor untuk grade 1. Demikian pula dengan harga pakan grade premium, yang dituntut untuk turun Rp 500 per kg. PRPM pun meminta agar peternak rakyat dan peternak mandiri diberikan jaminan mendapatkan pasokan DOC menurut kebutuhan rutinnya. “Kami pun menuntut agar sistem bundling antara pakan dan DOC untuk dihapuskan,” cetusnya.
 
 
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional  (GOPAN) ini berharap pemerintah bisa mendengar keluhan peternak bahwa harga ayam hidup harus naik karena harga sarana produksi yang dibeli dari beberapa perusahaan tampaknya sudah cukup memberatkan semua peternak. “Kalau terus berlangsung seperti itu, yang terjadi kemudian adalah kebangkrutan bagi peternak. Sebelum periode 2000, ada sekitar 80 % budidaya ayam yang dilakukan peternak kecil, tetapi berjalannya waktu keberadaannya kini hanya tinggal 20 %. Sungguh sangat memprihatinkan,” sesalnya.
 
 
Pardjuni menimpali, dengan lemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi pada tahun lalu dan harga jagung cukup tinggi di petani menyebabkan harga bahan baku pakan naik, peternak pun menerima kondisi itu. Namun yang terjadi sekarang, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah menguat dan harga jagung dari Rp 6.000 per kg menjadi sekitar Rp 4.000 per kg, tetapi mengapa harga sapronak tidak mengalami penurunan. “Mereka (perusahaan integrasi) bertahan dengan alasan yang tidak jelas dan peternak tidak mempunyai kekuatan untuk menekan. Sekarang, mereka hanya berikan pilihan silahkan kalau mau beli, kalau tidak juga tidak apa-apa,” keluhnya.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 235/April 2019
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain