Senin, 1 April 2019

Upaya Pemerintah Mendongkrak Harga

Upaya Pemerintah Mendongkrak Harga

Foto: usman


Tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian di hulu dan Kementerian Perdagangan di hilir menjadi sekat atas berbagai regulasi yang digulirkan
 
 
 
Gejolak harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak broiler (ayam hidup) terus berlangsung. Meskipun harga karkas di pasaran masih tinggi sekitar Rp 32.000 – 34.000 per kg, namun yang terjadi di tingkat peternak sebaliknya, harga live bird rendah di rentang Rp 14.000 – 15.000 per kg atau jauh di bawah HPP (Harga Pokok Produksi) di kisaran angka Rp 19.500 per kg. 
 
 
Pemerintah pun menjadi tumpuan dan harapan dari para peternak dalam menyelesaikan persoalan ini. “Saya tidak boleh intervensi untuk harga ini, karena bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya. Jika saya melakukan itu, akan terkena pasal terkait penyalahgunaan wewenang. Itulah yang membuat saya dilema,” kilah Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, saat memimpin rapat pertemuan stakeholder perunggasan di kantornya, Gedung C, Kementerian Pertanian (26/3).
 
 
Meskipun begitu, Ketut menyodorkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan harga live bird ini. Revisi Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) No. 32/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi terkait pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bagi peternak broiler berkapasitas 300 ribu ekor wajib mempunyai RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) dan fasilitas rantai pendingin menjadi langkah awal dalam mengatasi persoalan ini. “Saat ini dalam Permentan itu tidak disebutkan peternak yang memiliki populasi 300 ribu ekor atau lebih harus memiliki RPHU berapa dalam pasal itu tidak disebutkan. Maka, dengan revisi ini kita akan perjelas, peternak dengan jumlah populasi tertentu harus memiliki RPHU dengan jumlah dan kapasitas tertentu,” tegasnya. 
 
 
Setelah Permentan itu direvisi, pemerintah akan memberikan sanksi kepada pihak yang mempunyai ayam atau RPHU yang tidak sesuai dengan aturan itu. Sanksinya dapat berupa pengurangan izin kuota impor GPS (Grand Parent Stock) atau bahkan pencabutan izin usaha. “Dalam Permentan 32/2017 juga tidak ada sanksi pidana sehingga akan menjadi pertimbangan ke depan karena jika hanya pencabutan izin usaha maka yang bersangkutan bisa saja membangun perusahaan yang baru lagi,” jelas Ketut.
 
 
Ia menekankan, data yang dilaporkan pelaku usaha ke Ditjen PKH harus lengkap sehingga ada kedisiplinan. Jika belum lengkap, maka tidak akan diberi izin impor oleh pemerintah. Jumlah kemitraan di perusahaan integrator juga harus dilaporkan, karena berhubungan dengan distribusi DOC (anak ayam sehari). “Yang belum saya lakukan pengawasan terhadap kemitraan, seperti jumlah mitra, konsep perjanjiannya dan apakah bangkrut atau tidak dengan bermitra. Namun dengan peternak mandiri juga diharapkan ada data kepemilikan populasi jumlah ayamnya,” ungkapnya.
 
 
Selain itu, Ketut juga akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan kondisi kapasitas tampung cold storage di masing-masing pelaku usaha. Ditjen PKH menghimbau para integrator untuk memaksimalkan kapasitas pemotongan di RPHU dan kapasitas cold storage. 
 
 
Ketut mengakui, pasar untuk komoditas unggas di Indonesia saat ini didominasi oleh produk segar sehingga mudah rusak. Untuk itu, ia meminta hasil usaha peternak agar tidak lagi dijual sebagai ayam segar melainkan ayam beku, ayam olahan, ataupun inovasi produk lainnya. 
 
 
Selain itu, ia meminta kepada pihak integrator untuk tidak menjual ayam hidup ke pasar tradisional. “Jika himbauan-himbauan ini dilaksanakan dengan baik, maka harga di peternak (farm gate) dapat segera normal kembali,” katanya.
 
 
Ditjen PKH pun menginstruksikan penundaan setting telur ayam tetas atau Hatching Egg (HE) selama 1-2 minggu untuk semua perusahaan Parent Stock (PS). Juga menghimbau para pelaku usaha pembibitan untuk meningkatkan kualitas DOC (ayam umur sehari) dengan menerapkan sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia). 
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 235/April 2019
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain