Kamis, 25 April 2019

Breeder Unggas Tak Laporkan Data, Siap Kena Semprit

Breeder Unggas Tak Laporkan Data, Siap Kena Semprit

Foto: dok.ntr


Depok (TROBOSLIVESTOCK.COM). Pemerintah semakin menunjukkan keseriusannya melaksanakan Permentan No 32/2017, sanksi telah disiapkan untuk breeder unggas yang tak melaporkan update data perbibitannya secara online.

 

“Sanksi berupa penundaan penundaan rekomendasi impor grand parent stock (GPS) dan atau sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita di Rapat Koordinasi Membahas Isu-Isu Perunggasan Nasional pada 23/4.

 

Disampaikannya, Kementerian Pertanian telah mewajibkan penyampaian data produksi DOC (Day Old Chicken) melalui pelaporan online tentang populasi induk (GPS dan PS), produksi DOC PS - C FS, distribusi DOC PS - FS, dan data harga DOC. 

 

“Ketersediaan data ini sangat penting dalam bisnis perunggasan agar menjadi lebih efektif, karena data merupakan hal yang wajib sebagai dasar perumusan kebijakan bagi kami,” tandasnya.

 

Untuk itu, Dirjen telah menugaskan kepada Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak untuk membuat pemetaan distribusi penyebaran DOC.

 

Selain itu, DitjenPKH telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Tim yang diketuai oleh Prof Trioso Purnawarman menyampaikan, Tim telah melakukan analisis supply-demand secara periodik dan disimpulkan bahwa hasil produksi DOC (Day Old Chick) Final Stock mencukupi kebutuhan, yang artinya tidak ada over suplai.

 

Dalam pertemuan koordinasi tersebut disampaikan rekomendasi terkait wacana pembebasan atau pembatasan impor GPS yang disarankan untuk pengembangan industri perunggasan di Indonesia.

 

Pertama, impor DOC GPS secara nasional tetap diatur oleh pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha yang memenuhi persyaratan impor GPS.

 

Kedua, pelaksanaan validasi data distribusi DOC FS broiler untuk internal dan eksternal 50%: 50% dilakukan oleh Tim. Tim validasi diketuai Oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dengan melibatkan Pinsar Indonesia (Pardjuni), Peternak Rakyat dan Peternakan Mandiri/PRPM (Sigit Prabowo), Gabungan Organisasi Peternakan Ayam Nusantara /GOPAN (Sugeng Wahyudi), Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas/GPPU (Wahyu).

 

Ketiga, setiap perusahaan wajib melaporkan data sebagai realisasi impor DoC GPS/DOC PS, populasi GPS dan PS, Produksi PS dan FS, distribusi PS dan FS dan data harga DOC PS dan DOC FS.

 

Keempat, laporan data tersebut disampaikan kepada Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak melalui sistem pelaporan online paling lambat tanggal 15 pada bulan berjalan untuk laporan bulan sebelumnya.

 

Kelima, laporan tersebut wajib dipublikasikan oleh Direktur Perbibitan dan produksi Ternak melalui website resmi Ditjen PKH Kementan.

 

Keenam, bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan pada angka tiga akan diberikan sanksi penundaan rekomendasi impor dan atau sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

 

Ketujuh, Setiap asosiasi perunggasan yang ada di Indonesia wajib melaporkan jumlah dan alamat anggota, kapasitas kandang, dan populasi chick in per minggu

 

Pada akhir rapat ini Ketut menyampaikan segala program dan kebijakan perunggasan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh pihak yang terkait termasuk didalamnya peran dari para perusahaan pembibit dan peternak ayam, ” pungkas Ketut. ist/ntr

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain