Senin, 1 Juli 2019

Langkah Mengatrol Harga Ayam Hidup

Langkah Mengatrol Harga Ayam Hidup

Foto: bella
Rapat analisa kondisi perunggasan terkini yang melibatkan pemerintah dengan stakeholder perunggasan

Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk mengatasi anjloknya harga ayam hidup ditingkat peternak. Namun peternak masih harus bersabar menunggu efek positif dari kebijakan yang sudah dikeluarkan
 
 
Fenomena terpuruknya harga ayam hidup (live bird) dalam 9 bulan terakhir membuat pemerintah dibuat sibuk. Rapat demi rapat dengan stakeholder perunggasan terus digelar untuk mencari solusi hingga diperoleh keputusan agar permasalahan yang ada bisa teratasi. 
 
 
Pada diskusi yang berlangsung antara pemerintah dengan stakeholder perunggasan, Kamis (13/6) terungkap bahwa, pemasukan GPS (Grand Parent Stock) pada Februari dan Maret 2018 mencapai 11 % populasi impor nasional. “Hal Ini akan mengakibatkan kontribusi DOC (ayam umur sehari) FS (Final Stock) ayam pedaging pada Mei sampai Agustus 2019 mencapai puncaknya. Sedangkan pemasukan pada Juli 2018 akan berkontribusi terhadap produksi Oktober hingga Desember 2019, walaupun mencapai 10 % dari populasi GPS yang masuk,” ungkap Ketua Tim Komisi Ahli Perunggasan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Trioso Purnawarman. 
 
 
Ia melanjutkan, pada Oktober hingga Desember 2019 akan terjadi pengurangan DOC karena Februari hingga Maret tidak ada PS. Sedangkan untuk pemasukan GPS periode Oktober 2018 yaitu sebanyak 13 % sehingga akan berkontribusi untuk Januari dan Februari 2020 yang berdampak pada produksi DOC besar-besaran.
 
 
Dalam diskusi ini dihasilkan beberapa keputusan yaitu pertama, pengurangan DOC FS broiler di wilayah Pulau Jawa dengan cara menarik telur tetas sebesar 30 % dari total telur fertil. Kedua, pelaksanaan pengurangan pada 24 Juni – 23 Juli 2019, pengawasannya melibatkan unsur dari Ditjen PKH, Dinas terkait di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, GPPU, Gopan, PPUN serta Pinsar. Ketiga, dilakukan revisi Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Peredaran Dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang perunggasan. Keempat, setiap pelaku usaha di bidang perunggasan komersial (peternak mandiri, integrator, koperasi dan lain-lain) harus menyampaikan nama, alamat lengkap, nomor handphone broker kepada Ditjen PKH paling lambat 20 Juni 2019.
 
 
Rencana Aksi Bersama 
Kebijakan yang paling baru dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian adalah Surat Edaran Nomor 6878/SE/TU.020/F/06/2019 mengenai apkir PS yang dirilis pada (26/6). Dirjen PKH, I Ketut Diarmita memastikan, apkir PS broiler yang berumur di atas 68 minggu oleh seluruh pembibit PS broiler dilaksanakan selama dua pekan. Apkir PS broiler terhitung dimulai dari 26 Juni sampai 9 Juli 2019. Langkah ini diikuti dengan pakta integritas antara pemerintah dengan perusahaan pembibit PS broiler.
 
 
“Evaluasi pelaksanaan kegiatan apkir PS akan dilaksanakan selama satu minggu setelah tenggat waktu. Apabila harga live bird masih belum sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan dalam Permendag Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Penjualan di Konsumen, maka akan dilakukan apkir PS broiler umur 60 minggu serta dengan evaluasi secara berkala sampai harga live bird stabil sesuai acuan,” jelas Ketut.
 
 
Dia pun mengatakan akan segera mengeluarkan rencana aksi bersama guna menangani anjloknya harga live bird broiler secara menyeluruh hingga pasca panen yang melibatkan semua pihak terkait. “Dengan langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat segera mengembalikan harga live bird sesuai dengan acuan Permendag,” ujarnya.
 
 
Merunut dari Surat Edaran Nomor 6878/SE/TU.020/F/06/2019 tentang Apkir Parent Stock Ayam Ras Pedaging (Broiler) dan Peningkatan Kapasitas Pemotongan Live bird Tahun 2019, guna efektivitas pelaksanaan apkir PS broiler maka akan dilakukan pengawasan pemotongan live bird broiler yang dilakukan dalam dua shift per hari per hari sesuai dengan kapasitas per jam di RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) integrator di Pulau Jawa. Kemudian, melakukan pengawasan penyimpanan produk karkas hasil pemotongan live bird broiler disimpan dalam cold storage sesuai jumlah pemotongan per hari setelah dikurangi distribusi. Setelah itu, evaluasi pelaksanaan apkir PS broiler akan dilaksanakan satu minggu setelah 9 Juli 2019, serta dalam hal hasil pelaksanaan evaluasi yang dimaksud harga live bird broiler di farm gate belum sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan dalam Permendag  Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembeli di Tingkat Petani dan Penjualan di Tingkat Petani dan Penjualan di Tingkat Konsumen, maka akan dilakukan apkir PS broiler yang berumur 60 minggu serta dievaluasi setiap bulan.
 
 
Terkait hal tersebut, Ketut meminta seluruh stakeholder perunggasan untuk mendukung pelaksanaan apkir PS broiler dan peningkatan kapasitas pemotongan live bird broiler. Pada pelaksanaannya akan dilakukan analisa dampak serta pengawasan oleh Tim Pengawas Apkir Ayam Ras Broiler dan Peningkatan Kapasitas Pemotongan Live bird Tahun 2019 bersama Satgas Pangan Polri dan instansi terkait baik pusat maupun daerah. Surat edaran ini dirilis pada 26 Juni 2019 dan diharapkan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
 
 
Tinjau Ulang Permentan 32
Sebelum kebijakan apkir PS broiler yang berumur 68 minggu ke atas tercetuskan, dalam pertemuan di Solo pada (14/6) Ketut menjelaskan bahwa langkah awal dalam stabilisasi harga liv ebird yaitu dengan mengurangi DOC (ayam umur sehari) FS (final stock) broiler sebesar 30 % dari populasi telur tetas fertil di seluruh Indonesia. Pengurangan tersebut akan diawasi oleh tim yang melibatkan unsur Ditjen PKH, Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Keswan, Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Keswan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, GPPU, Gopan, PPUN dan Pinsar Indonesia. Selanjutnya, memastikan bahwa pengusaha unggas integrator tidak menjual semua ayam yang diternakkan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dijual ke pasar tradisional.
 
 
Ketut pun meminta agar integrator dan peternak mandiri melaporkan broker unggas komersial yang meliputi nama, alamat dan nomor handphone yang dimiliki atau yang menjadi langganannya kepada Dirjen PKH dan Dirjen PDN Kemendag. Hal ini supaya broker dapat terdata, sehigga bisnis broiler ini dapat berjalan dalam tatanan yang baik serta dapat dikontrol jika terjadi gejolak. Satgas Pangan dari Mabes Polri pun digandeng untuk ikut mengawasi perilaku broker dan integrator.
 
 
Hal penting lainnya disampaikan Ketut dan menjadi kesepakatan bersama yaitu pentingnya review Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, terutama Pasal 12 mengenai kepemilikan RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) dan rantai dingin dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang perunggasan dan definisi integrator dan peternak mandiri. Kemudian perlu pula dilakukan review pada Permendag Nomor 96 Tahun 2018 terkait harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen dan mengkaji harga acuan DOC FS dan pakan. “Pemerintah juga meminta kepada para pelaku usaha perunggasan agar berupaya menaikkan harga live bird secara berkala menuju harga acuan sesuai dengan Permendag Nomor 96 Tahun 2018,” tegas Ketut.
 
 
Selain itu, Ketut meminta kepada Dinas yang membidangi fungsi PKH tingkat Provinsi dan Kabupten atau Kota, untuk segera (a) mendata unit usaha peternakan serta jumlah kandang dan kapasitas terpasang; (b) mendata jumlah RPHU beserta kapasitas cold storage baik yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah; (c) memberikan pembinaan kepada perusahaan, peternak mandiri, peternak UMKM di wilayahnya. 
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 238/Juli 2019
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain