Sabtu, 6 Juli 2019

Diskusi Publik PP Muhammadiyah Membedah Sengkarut Industri Broiler

Diskusi Publik PP Muhammadiyah Membedah Sengkarut Industri Broiler

Foto: dok.ntr


Yogyakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Diskusi publik yang rutin digelar oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pengurus Pusat Muhammadiyah kali ini mengangkat tema perdagangan ayam broiler yang bagi sebagian pihak dianggap mengarah kepada kartel, pada Jumat (5/7).

 

Ketua MPM PP Muhammadiyah M Nurul Yamin mengungkapkan penguasaan total faktor-faktor produksi perunggasan broiler oleh satu pihak dan penguasaan pihak tertentu atas pembentukan harga di sisi lain bisa dipahami sebagai gejala kartel.

 

“Sistem yang ada bukan saja tidak menguntungkan bagi peternak rakyat, tetapi sudah menghisap peternak. Harga ayam di peternak jatuh hingga Rp 7.000 jauh di bawah biaya produksi Rp 18.000, namun harga di konsumen tetap tinggi Rp 30.000. Bukan saja peternak yang dirugikan tetapi juga konsumen, yang seharusnya mendapat harga murah,” ungkapnya  pada diskusi “Telisik Kartel Perdagangan Ayam” yang bertempat di Aula Gedoeng PP Moehammadijah - Kampung Kauman, Yogyakarta.

 

Disamping itu, lanjut Yamin, pemerintah selaku pengambil kebijakan kurang cermat melihat kondisi, menyeimbangkan kebutuhan pasar dan ketersediaan barang. 

 

Atas realitas itu, menurut dia, aksi bagi-bagi ayam dilakukan peternak sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Aksi tersebut mendapat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan ayam yang mudah dijangkau, setidaknya pada hari itu. 

 

“Istilah dalam pertanian, ayam sengaja di-‘puso’-kan, bukan dengan cara dibiarkan mati, tetapi dibagi-bagi,” ujar Yamin.

 

Ketua Pinsar Indonesia wilayah Jawa Tengah, Pardjuni pada forum itu menjelaskan, keterpurukan harga broiler di Jawa sejak awal tahun sebenarnya belum mengarah ke kartel. “Masih murni merupakan mekanisme supply-demand, atau over supply. Produksi ayam memang berlebih, sekitar 15% semenjak penentuan angka produksi. Sehingga dalam kondisi baik pun setiap 3 bulan ada gejolak harga, karena over produksi pada bulan ini akan menjadi beban bagi pasar pada bulan berikutnya, dan seterusnya,” ungkapnya.

 

Menjawab pertanyaan peserta tentang indikasi kartel yang dilakukan oleh integrator yang menguasai 80% kue bisnis budidaya broiler, Bambang Suwignyo, Ketua Divisi Pertanian Terpadu MPM PP Muhammadiyah menyatakan tidak bisa dijawab dengan dugaan.

 

“Menentukan adanya kartel, ada mekanismenya, yaitu melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rentetannya akan panjang dan perlu kehati-hatian,” kata Bambang yang juga Wakil Dekan II (Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama) Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada.

 

Dia pun memberi contoh indikasi kesepakatan pengaturan produksi DOC (anak ayam umur sehari) yang mempengaruhi harga yang dilakukan beberapa perusahaan integrator perunggasan pernah diproses oleh KPPU, dan diputuskan terbukti bersalah, sehingga dikenakan denda oleh KPPU pada 2016. “Tapi itu membutuhkan proses pembuktian di KPPU,” tandas dia. Akhirnya pun, pada proses kasasi di Mahkamah Agung, mereka dinyatakan bebas dari tuntutan karena perusahaan-perusahaan itu hanya menjalankan instruksi dari pemerintah. ntr

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain