Rabu, 7 Agustus 2019

Aksi Menuju Satu Data Indonesia (SDI) Bidang Peternakan

Aksi Menuju Satu Data Indonesia (SDI) Bidang Peternakan

Foto: dok.DitjenPKH


Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Data peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dapat diperoleh jika tersedia petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan lengkap, terpadu dan sinkron antar lembaga pengambil data.

 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita pada Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Nasional II tahun 2019 di Bogor pada Senin (5/8) menyatakan kegiatan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 dapat menjadi momentum penting untuk melakukan koordinasi, pembenahan dan perbaikan data. Perbaikan dimulai dari metodologi pendataan komoditas peternakan yang dikoordinasikan dan disinkronkan antara Ditjen PKH dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk mewujudkan “Satu Data Peternakan Berkualitas”.

 

Ketut berharap, melalui pembenahan dan perbaikan itu didapatkan data kondisi terkini yang mencerminkan dinamika populasi ternak, wilayah potensi, dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

 

Untuk itu Dirjen PKH mengapresiasi BPS atas pelaksanaan SUTAS 2018 melalui proses Verifikasi dan Validasi Data Peternakan secara berjenjang (kab/kota; provinsi hingga nasional). Dari data SUTAS 2018 terkoreksi itu, diperoleh perkiraan populasi ruminansia besar pada tahun 2018 sebanyak 17.909.045 ekor dengan rincian sapi potong 16.432.945 ekor, sapi perah 581.822 ekor, dan kerbau 894.278 ekor. Pada tahun 2019 ini, populasi tersebut berkembang sehingga mencapai total 18.120.831 ekor ruminansia besar.

 

"Angka perkiraan tersebut dapat dijadikan sebagai angka populasi awal atau Angka P0 ( P nol) 2018 , untuk penghitungan estimasi data populasi hingga nanti dilaksanakannya Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST 2023)," terang Ketut.

 

Kendala

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah mengatakan pelaksanaan pendataan data peternakan dan kesehatan hewan sering terkendala dalam melakukan implementasi Petunjuk Teknis (Juknis) di daerah yang masih belum optimal. Penyebabnya adalah sering terjadi pergantian petugas data tanpa ada transfer ilmu, sehingga petugas baru kurang memahami.

 

Permasalahan lainnya, menurut Nasrullah, adalah terkait pelaporan data dari daerah belum dilakukan secara online, sehingga perlu dibangun sarana dan prasarana pelaporan data online di daerah. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman konsep dan definisi, titik atau waktu pendataan, dan jenis data.

 

Oleh karenanya, Nasrullah menegaskan bahwa Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan penting untuk memberikan prosedur operasional baku dalam hal pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data peternakan. Petunjuk harus spesifik untuk pelaksanaan di tingkat pusat maupun dinas peternakan/dinas teknis peternakan di provinsi dan kabupaten/kota.

 

Lebih lanjut Nasrullah menuturkan bahwa Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan Tingkat Nasional II ini memberikan kesempatan bagi dinas teknis peternakan provinsi dan kab/kota untuk melakukan koreksi terhadap data hasil SUTAS2018. Caranya, dengan memberikan data pendukung berupa hasil pendataan by name by address, yang selanjutnya diserahkan ke BPS melalui Ditjen PKH untuk diverifikasi kembali.

 

“Apabila data dukung (data by name by address) dimaksud belum dapat disampaikan, maka data populasi sapi dan kerbau adalah menggunakan data populasi yang terkoreksi dengan parameter perubahan jumlah Rumah Tangga hasil SUTAS 2018 oleh BPS RI,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan BPS, Hasnizar Nasution, menyampaikan perlu antisipasi perbedaan yang cukup riskan. Terutama jika terjadi perbedaan data yang diberikan kepada BPS, antara data dari instansi provinsi, kabupaten/kota maupun level kecamatan. Bahkan perbedaan juga rawan terjadi antara data dari bawah dengan data dari departemen/kementerian yang terkait dengan lingkup SKPD tersebut.

 

“Jangan sampai muncul beberapa data yang berbeda antar instansi pemerintah sehingga timbul kebingungan dan kegaduhan di masyarakat,” ungkap Hasnizar.

 

Untuk itu, Hasnizar menyampaikan telah berlakunya Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada bulan Juni 2019 guna mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pengguna. ist/ramdan

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain