Rabu, 7 Agustus 2019

Implementasi Satu Data Peternakan

Implementasi Satu Data Peternakan

Foto: dok.DitjenPKH


Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan harus didasarkan pada data akurat, sehingga data peternakan antar instansi negara harus diselaraskan

 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkoordinasi secara intensif dengan BPS dalam penghitungan data komoditas peternakan yang berkualitas sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan.

 

“Ditjen PKH kerjasama dengan BPS untuk Satu Data, agar metode yang digunakan oleh Ditjen PKH sama dengan BPS,” ungkap Dirjen PKH, I Ketut Diarmita pada Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Nasional II tahun 2019 di Bogor pada Senin (5/8).

 

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari BPS RI, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, dan dari Dinas/Kelembagaan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dari 34 Provinsi, serta kabupaten/kota terpilih.

 

Ditjen PKH terus melakukan pemutakhiran pencatatan data sektor peternakan, seperti tentang kelahiran dan kebuntingan ternak sapi serta kerbau, dan kejadian penyakit hewan melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terintegrasi (ISIKHNAS). Ditjen PKH juga sedang memperbaiki data perunggasan dengan terus melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait.

 

“Kami berkeinginan untuk memperbaiki data sistem perunggasan, data ruminansia dan problem ruminansia di Indonesia, hal ini telah menjadi komitmen Ditjen PKH untuk menghasilkan data berkualitas yang artinya data tersebut mudah diakses, akurasi tepat dan cepat, sehingga dalam memecahkan masalah peternakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien,” tambah Ketut.

 

Untuk mewujudkan kualitas data yang baik dan terintegrasi diperlukan koordinasi intensif dengan penyedia data mulai dari tingkat lapangan, tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Setiap unit penanggung jawab data dan informasi harus mempunyai database yang selalu update bahkan secara realtime. Akurasi dan kecepatan pembaruan data akan membantu untuk menghasilkan kebijakan yang cepat, tepat, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan

.

“Pengumpulan dan pencatatan data per komoditas di setiap daerah sangat penting untuk pembuatan clustering, sehingga pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan lebih terfokus per komoditas dan tepat sasaran," lanjut Ketut.

 

Ketut mengapresiasi BPS atas pelaksanaan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS 2018) melalui proses Verifikasi dan Validasi Data Peternakan secara berjenjang (kab/kota; provinsi hingga nasional) diketahui bahwa dari hasil perhitungan populasi dengan menggunakan SUTAS 2018 terkoreksi, diperoleh perkiraan populasi ruminansia besar pada tahun 2018 sebanyak 17.909.045 ekor dengan rincian sapi potong 16.432.945 ekor, sapi perah 581.822 ekor, dan kerbau 894.278 ekor. Pada tahun 2019 ini, populasi tersebut berkembang sehingga mencapai total 18.120.831 ekor ruminansia besar.

 

"Angka perkiraan tersebut dapat dijadikan sebagai Angka (Populasi Awal) P0 2018, untuk penghitungan estimasi data populasi hingga nanti dilaksanakannya Sensus Pertanian pada Tahun 2023 (ST 2023)," terang Ketut.

 

Ketut juga menambahkan adanya kegiatan SUTAS 2018 dapat menjadi momentum penting sebagai awal membangun kerjasama dan koordinasi yang lebih baik ke depan. Termasuk untuk menyusun pembenahan dan perbaikan terhadap metodologi pendataan komoditas peternakan antara Ditjen PKH dan BPS RI dalam mewujudkan “Satu Data Peternakan Berkualitas”. Data yang dimaksud mampu menggambarkan kondisi terkini yang mencerminkan dinamika populasi ternak, wilayah potensi, dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. ist/ramdan

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain