Selasa, 1 Oktober 2019

Industri Sapi Terbelenggu Regulasi

Industri Sapi Terbelenggu Regulasi

Foto: trobos


Skema kebijakan 5:1 telah membuat bisnis feedlot di ujung tanduk yang ditandai dengan sebagian pelaku terpaksa memberhentikan operasionalnya. Para pelaku siap mendukung regulasi yang dikeluarkan pemerintah, asalkan tidak membunuh usahanya
 
 
Audit Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan pada akhir 2018. Dalam Permentan tersebut terdapat salah satu pasal yang berbunyi impor sapi bakalan dengan skema 5:1 (setiap memasukkan sapi bakalan sebanyak 5 ekor, harus memasukkan sapi indukan sebanyak 1 ekor). 
 
 
Hasil audit itu menyatakan sebanyak 99 % pelaku usaha penggemukan sapi (feedloter) yang tergabung dalam Gapuspindo (Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia) tidak mampu melaksanakan Permentan tersebut. Imbasnya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian, tidak mengeluarkan rekomendasi impor sapi bakalan sejak Januari 2019.
 
 
Dengan demikian feedloter hanya menghabiskan sisa Persetujuan Impor (PI) tahun kemarin. Hingga saat ini sudah tercatat ada 14 anggota dari 42 anggota Gapuspindo yang terpaksa memberhentikan operasional dari feedlotnya. “Tentunya akan menyusul anggota Gapuspindo lainnya yang terpaksa memberhentikan operasionalnya karena PI akan berakhir sampai akhir tahun ini,” ungkap Ketua Dewan Gapuspindo, Didiek Purwanto kepada TROBOS Livestock.
 
 
Direktur Eksekutif Gapuspindo, Joni Liano menambahkan, dengan adanya kebijakan yang kontradiktif tersebut membuat tren industri sapi potong di dalam negeri menurun. Padahal perputaran ekonomi di industri ini cukup besar. Sebagai gambaran, untuk biaya pakan penggemukan selama 4 bulan dengan populasi sapi sekitar 500 ribu ekor, investasi yang diperlukan sekitar Rp 1,8 triliun, belum lagi untuk biaya penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. “Fakta di lapangan menunjukkan, pelaku usaha penggemukan sapi potong tidak mampu melaksanakan kewajiban rasio impor 5:1 baik ditinjau dari hasil analisa finansial maupun teknis. Dengan mempertimbangkan kedua analisis tersebut maka Gapuspindo mengusulkan revisi peraturan tersebut,” tuntutnya.
 
 
Pemilik PT Kadila Lestari Jaya, Achmad turut berpendapat, kondisi industri sapi potong nasional terus terjun bebas sampai tidak muncul ke permukaan sejak ada kebijakan untuk importasi skema 5:1. “Hampir semua perusahaan penggemukan sapi setelah di audit oleh pemerintah pada akhir 2018 terkait kebijakan 5:1 tidak memenuhi, sehingga tidak diberi lagi rekomendasi impor di 2019,” sesal pria yang perusahaan penggemukan sapinya berlokasi di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
 
 
Dilematis
Pelaku usaha penggemukan sapi dalam menghadapi kebijakan importasi skema 5:1 seperti tidak mempunyai pilihan yang menguntungkan dan sangat dilematis. Ibarat peribahasa “mati segan hidup tidak mau”, karena kalau tidak mengikuti aturan merasa takut melanggar regulasi dari pemerintah. Sebaliknya, jika mentaati peraturan tersebut usaha penggemukan sapinya akan tutup. “Dengan melaksanakan importasi setiap 5 ekor bakalan harus bersamaan dengan 1 ekor indukan, kandang feedloter pada periode tertentu akan penuh oleh indukan,” sebut Achmad.
 
 
Ia mengungkapkan, feedloter umumnya tidak mentaati kebijakan tersebut karena takut kandangnya penuh oleh indukan yang berdampak pada biaya operasional yang membengkak. Makanya, jika ada feedloter yang masih melakukan importasi sapi bakalan hal itu merupakan sisa dari jatah yang diberikan pemerintah pada 2018. “Kalau surat izin impornya sudah habis, maka feedloter tidak bisa melakukan importasi lagi dan bisa tutup usahanya,” sesalnya.
 
 
Diutarakan Ahmad, untuk PT Kadila Lestari Jaya sendiri dari izin importasi sapi bakalan yang direalisasikan, hanya sekitar 5 % sapi indukan yang didapatkan. Misalnya, dari jatah importasi sapi bakalan 10.000 ekor, pihaknya hanya mampu importasi 500 ekor indukan. “Sekarang, indukan di kandang untuk seadanya saja. Kami takut kalau importasi sesuai skema regulasi 5:1, kandang akan cepat penuh dan usaha bisa tutup lebih cepat. Walaupun sekarang juga kondisinya sudah seperti diujung tanduk,” keluhnya.
 
 
Tantangan Industri Feedlot 
Bisnis sapi potong khususnya industri feedlot di tanah air sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya bahan baku berupa sapi bakalan hampir semua dari Australia dan sangat tergantung dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia. “Kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa untuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia ini,” jelas Nanang Purus Subendro, pemilik PT Indo Prima Beef, perusahaan penggemukan sapi potong yang berlokasi di Desa Adi Jaya, Lampung Tengah, Lampung. 
 
 
Selanjutnya, faktor pergerakan harga sapi di Australia dipengaruhi musim. Jika musim kemarau agak panjang, sapi dikeluarkan cukup banyak oleh peternak disana sehingga harga sapi turun. Sehabis itu, sapi bakalan menjadi langka yang berdampak pada harga bakalan yang akan naik lagi. “Arahnya saat ini menuju naik lagi, penawaran harga dari peternak di Australia dari September – Oktober 2019 sudah naik sekitar 10 sen. Jika dirupiahkan menjadi Rp 1.500 per kg berat hidup atau setara Rp 4.000 per kg daging,” ungkapnya.
 
 
Sejauh pengalaman Nanang, faktor musim hujan yang akan datang membuat pakan berlimpah di Australia. Peternak akan menahan menjual sapinya yang mengakibatkan suplai menurun. “Dengan hukum ekonomi suplai menurun sedangkan permintaan tetap kuat maka harga sapi bakalan akan melambung,” duganya.
 
 
Sedangkan di pasar domestik penjualan sapi hidup sepanjang 2018 – 2019 di pelaku usaha penggemukan stabil, kecuali menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara harga beli sapi bakalan terus menerus naik. “Kami sudah lama tidak menaikkan harga penjualan sapi, masih di kisaran Rp 41.000 per kg berat hidup setara dengan harga jual daging di RPH (Rumah Potong Hewan) Rp 105.000 – 110.000 per kg belum termasuk keuntungan mereka,” ucapnya.
 
 
Oleh karena itu, dalam mengkalkulasikan untung atau rugi berbisnis sapi potong tidak bisa berbicara setiap bulan, harus dalam kurun waktu setahun. Ketika pembelian sapi bakalan di musim basah (hujan), harga beli mahal sementara harga jual tetap atau turun. Sedangkan ketika musim kering (kemarau) harga seimbang, pelaku mendapat keuntungan dan digunakan sebagian untuk menutupi kerugian di musim basah serta sisanya dinikmati sebagai keuntungan riil. “Itu kalau kondisinya normal dengan dipengaruhi nilai tukar rupiah dan musim di Australia,” ujarnya. 
 
 
Namun, dengan adanya importasi daging beku dari India membuat pelaku industri sapi potong termegap-megap dalam menjalankan usahanya ditambah sejak akhir 2016 pemerintah menerapkan skema regulasi 5:1. “Dengan pelaku hanya diberi pilihan yaitu mengikuti aturan atau keluar dari bisnis sapi potong sehingga membuat tantangan berusaha di industri ini semakin banyak dan berat,” sesal Nanang.
 
 
Tidak Dibebankan ke Feedloter
Pada pelaku usaha feedloter sebenarnya menginginkan bersama-sama dengan pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri khususnya sapi lokal. Namun untuk upaya itu membutuhkan waktu dan mungkin lebih dari 5 tahun. “Tetapi kalau pengembangan populasi sapi hanya dibebankan kepada feedloter tidak mungkin, karena porsi pelaku usaha penggemukan dalam pemenuhan kebutuhan daging nasional pun cukup kecil,” ujar Vice President Head Of Cattle Fattening – Indonesia PT Santosa Agrindo (Santori), Safuan Kasno Soewondo. 
 
 
“Kalau kami disuruh untuk mengembangkan breeding (pembibitan), tetapi di iklim usaha yang tidak menghasilkan/menguntungkan bagaimana mungkin? Artinya, dengan usaha penggemukan yang dijalankan lalu diganggu dengan adanya impor daging beku cukup sulit juga untuk mempunyai dana agar breeding bisa berjalan dengan baik,” tambahnya. 
 
 
Selain itu, dengan breeding sapi diserahkan kepada pelaku usaha swasta sepenuhnya agar terjadi peningkatan populasi di dalam negeri sepertinya tidak akan sanggup dilaksanakan. “Jika melakukan investasi di breeding, maka dalam jangka waktu 2,5 – 3 tahun baru kelihatan menghasilkan. Kondisi seperti itu yang menjadi keberatan pihak swasta, dalam hal ini feedloter,” ujarnya.
 
 
Walaupun begitu, lanjut Safuan, saat ini Santori cukup fokus mengembangkan usaha breeding sapi dengan alasan karena mau tidak mau harus swasembada sesuai dengan keinginan pemerintah. “Santori akan selalu mendukung pemerintah untuk pengembangan breeding ini. Kami sejak 2007 sudah menggeluti usaha pembibitan sapi. Salah satunya untuk mengontrol kualitas sapi karena selama ini kualitas sapi impor bervariasi ukurannya cukup besar,” terangnya.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 241/Oktober 2019
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain