Selasa, 1 Oktober 2019

Daging Impor & Labelisasi Halal

Daging Impor & Labelisasi Halal

Foto: 


Importasi daging hanya untuk stabilisasi harga bukan sebagai kompetitor dengan pelaku usaha penggemukan yang dapat menekan harga sapi lokal yang mayoritas dimiliki peternak skala rakyat. Labelisasi halal menjadi tuntutan utama karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam
 
 
Tidak hanya Brazil dan India yang akan mengekspor dagingnya ke Indonesia, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI pun akan segera merealisasikan impor daging sapi dari Amerika Serikat. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah ditujuk pemerintah untuk melakukan importasi daging beku dari Negeri Paman Sam ini.
 
 
Kementerian Perdagangan memegang prinsip untuk membuka peluang impor daging sapi dari negara manapun, asal memenuhi persyaratan yang diminta. "Semua boleh, Spanyol sudah. Amerika Serikat juga sudah bisa," ujar Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. 
 
 
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana memperinci, terdapat tiga BUMN yang diizinkan untuk mengimpor daging dari Brazil. Ketiga BUMN tersebut yaitu PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI (Persero) dan Perum Bulog (Badan Urusan Logistik). 
 
 
Pada Rakortas (rapat koordinasi terbatas) memutuskan akan mengimpor daging sapi sebanyak 50.000 ton. Kuota impor masing-masing BUMN adalah 30.000 ton untuk Perum Bulog, 10.000 ton untuk PT Berdikari, dan 10.000 ton untuk PT PPI. “Prosedurnya yaitu harus ada surat dari Kementerian BUMN dan surat tersebut sudah kami terima, tetapi belum ada pengajuan yang ditugaskan. Pengajuan impor harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Permentan maupun Permendag. Dari ketiga BUMN tersebut, belum ada yang mengajukan izin importasi (Surat Perizinan Importasi/SPI),” terang Indrasari di Jakarta (16/9).
 
 
Tidak Berpihak Kepada Produsen
Dengan adanya impor daging sapi dari beberapa negara dan daging kerbau beku dari India yang cukup besar volumenya mengakibatkan bisnis persapian khususnya feedlot (penggemukan sapi) tanah air lesu. “Kami menilai kebijakan pemerintah tersebut lebih berpihak kepada konsumen. Buktinya, pemerintah selalu berpikir harga daging harus murah, sehingga melakukan importasi daging beku yang tidak punya nilai tambah. Padahal seharusnya diimbangi juga dengan kebijakan yang berpihak terhadap produsen industri sapi potong yang sangat jelas mempunyai nilai tambah,” cetus Direktur Eksekutif Gapuspindo (Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia), Joni Liano.
 
 
Ia mengakui, konsumsi daging sapi di masyarakat trennya meningkat seiring dengan daya beli dan kesadaran gizi masyarakat. “Peningkatan konsumsi daging per kapita per tahunnya dilaporkan mencapai 8,1 %. Hanya belum dapat diimbangi dengan laju produksi dan populasi sapi dalam negeri,” jelasnya.
Kondisi itu yang menjadi alasan pemerintah melakukan salah satu upaya memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dengan impor daging kerbau beku dari India sejak 2016 hingga 2018. Berdasarkan data ITC Calculations Base on UN Comtrade Statistic jumlah impor daging kerbau beku dari India cenderung mengalami peningkatan (Gambar 1). 
 
 
Harga Daging Tidak Turun
Tujuan pemerintah dalam melakukan importasi daging baku sangat baik dengan salah satu alasan ingin menurunkan harga daging sapi. Namun faktanya, kondisi persapian nasional pun masih dipasok oleh pemasok tunggal yaitu Australia. Dimana harga berat hidup sapi bakalan masih cukup tinggi dan belum lagi sangat dipengaruhi kurs dolar. “Kondisi para feedloter (pelaku usaha penggemukan sapi) yang tidak bisa memenuhi harapan harga daging turun membuat pemerintah sejak dua tahun terakhir mengeluarkan izin importasi daging kerbau beku dari India. Tetapi nyatanya sampai saat ini, harga daging sapi pun belum bisa turun sesuai harapan pemerintah,” kata Vice President Head Of Cattle Fattening – Indonesia PT Santosa Agrindo (Santori), Safuan Kasno Soewondo.
 
 
Sebenarnya, yang memasok kebutuhan daging nasional, tidak hanya dari sapi bakalan yang di impor tetapi dari sapi lokal juga yang pada kenyataannya harga sapi lokal pun cukup tinggi dibandingkan sapi impor. Faktany, harga daging sapi di pasaran stabil di kisaran Rp 105.000 – 115.000 per kg. “Pemerintah semestinya melakukan importasi daging harus betul-betul digunakan hanya sebagai stabilisasi harga bukan sebagai kompetitor dengan pelaku usaha penggemukan. Kalau dianggap sebagai kompetitor maka akan menekan usaha sapi lokal yang mayoritas dimiliki peternak skala rakyat,” saran Safuan.
 
 
Joni menambahkan tujuan pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan penjualan di konsumen tidak terwujud (Gambar 2). “Hal ini ditunjukan oleh data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, periode 2016 sampai Februari 2019 bahwa harga daging sapi secara nasional di atas Rp 106.565 per kg. Artinya, harga daging sapi tidak pernah mencapai harga acuan yang telah ditetapkan melalui Permendag tersebut,” sesalnya.
 
 
Sejak 2017 tidak ada lagi kuota impor sapi bakalan dari pemerintah, tetapi masih dimonitor seberapa banyak yang harus diimpor. Di sisi lain, sumber daging untuk dikonsumsi masyarakat dari sapi lokal masih cukup tinggi persentasenya. “Sekitar 68 % suplai daging nasional dihasilkan dari sapi lokal sisanya sebanyak 32 % berasal dari impor yang terdiri dari daging beku dan sapi bakalan. Idealnya daging beku untuk industri pengolahan, sementara daging untuk konsumsi langsung dari peternak sapi lokal dan penggemukan sapi, karena preferensi masyarakat masih menginginkan daging segar,” jabarnya.
 
 
Joni memberikan gambaran dengan membandingkan regulasi persapian dari pemerintah sebelumnya. Saat kondisi normal diposisi 32 %, importasi dilakukan sebanyak 18 % dari sapi bakalan dan 14 % dari daging beku. Kebijakan dari pemerintah waktu itu karena melihat industri penggemukan sapi harus didorong tumbuh, karena mempunyai nilai tambah sehingga porsi importasinya lebih besar dan stabil. “Namun, sekarang yang terjadi suplai sapi lokal stagnan sedangkan permintaan naik dan diisi oleh daging beku. Akibatnya defisit antara daging beku dan sapi bakalan saat ini yaitu 20 % berbanding 12 %,” ujarnya.
 
 
Daging kerbau beku yang masuk ke tanah air, awalnya untuk industri pengolahan seperti buat bakso dan sosis. Bukan untuk dijual di pasar becek. “Namun, kenyataannya sekarang dibuka untuk pasar becek yang sebelumnya diisi oleh peternak sapi lokal. Akibatnya, saat ini sapi lokal yang dipelihara peternak dan pelaku usaha penggemukan sapi porsinya berkurang dalam penyediaan daging di pasar becek,” keluh Joni. 
 
 
Masuknya daging kerbau beku ke pasar becek, menurut Joni akan mempunyai dampak sosial dan ekonomi di masyarakat pedesaan. Misalnya, peternak sapi lokal tidak mau beternak sapi lagi karena harga sapinya turun. “Dengan suplai dalam negeri terus berkurang dan permintaan daging yang terus meningkat bisa mengakibatkan kita akan bergantung pada impor,” tukasnya.
 
 
Ketua Dewan Gapuspindo, Didiek Purwanto turut berpendapat, di lapangan atau di pasar tidak pernah dibedakan antara daging kerbau beku dengan daging sapi pada saat penjualannya. “Kondisi ini merupakan pembohongan terhadap konsumen, karena semestinya pada saat di penjualan dibedakan. Bahkan yang memprihatinkan di pasar becek ditemukan bahwa saat penjualan di lakukan pengoplosan antara daging kerbau beku dengan daging sapi segar,” sesalnya.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 241/Oktober 2019
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain