Rabu, 1 Januari 2020

Membaca Industri Broiler 2020

Membaca Industri Broiler 2020

Foto: ramdan
Peternak dari berbagai daerah saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Pertanian

Efisiensi di industri perunggasan dalam ketersediaan pangan asal ternak melalui adopsi teknologi merupakan suatu keniscayaan sehingga perlu dukungan regulasi. Juga upaya memotong mata rantai perdagangan dan koordinasi antar lembaga pemerintah serta kampanye cinta produk dalam negeri harus berkesinambungan
 
 
Di penghujung 2019, stakeholder perunggasan broiler (ayam pedaging) masih terus melakukan pertemuan untuk koordinasi dan diskusi agar bisnis perunggasan nasional lebih baik menuju percaturan tahun baru 2020. Difasilitasi pemerintah, bertempat di Gedung C Kementerian Pertanian pada (31/12), mereka merumuskan langkah – langkah agar peternak tidak mengalami situasi yang sama seperti di 2019. 
 
 
Upaya itu dilakukan bukan tanpa alasan. Selama tahun kemarin (2019) peternak broiler mengalami masa – masa yang cukup sulit. Hampir 10 bulan harga ayam hidup (live bird) di bawah HPP (Harga Pokok Produksi), bahkan sempat berada di harga Rp 5.000 – 8.000 per kg padahal nilai HPP di kisaran Rp 18.000 – 19.000 per kg. 
 
 
Hasil pertemuan yang diberi nama Rapat Stabilisasi Perunggasan Nasional itu menghasilkan poin-poin penting yaitu, pertama, stabilisasi harga live bird ditingkat peternak (farm gate) mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 96 tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Kedua, upaya penyelesaian persoalan perunggasan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan perusahaan integrasi. Ketiga, memberikan kesempatan kepada para pelaku perunggasan dengan melibatkan seluruh anggota GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas) dan asosiasi lainnya untuk mencari solusi yang hasilnya dilaporkan tertulis kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Keempat, PT Berdikari harus berperan aktif sebagai buffer dalam stabilisasi harga dan suplai DOC (ayam umur sehari) Final Stock (FS) broiler. 
 
 
Kelima, Ditjen PKH akan mengundang GPPU dan KPPU guna mendiskusikan terkait data yang boleh dikumpulkan oleh GPPU dan asosiasi. Keenam, upaya menjaga keseimbangan supply dan demand serta stabilisasi produksi DOC FS Januari 2020, maka dilakukan pengurangan (cutting) produksi DOC FS melalui penarikan telur tertunas (HE) umur 19 hari dari mesin hatcher sebanyak 13 juta butir per minggu yang dilaksanakan pada 1 – 21 Januari 2020 dan dievaluasi pada minggu ketiga. Dilakukan pengawasan secara silang antar perusahaan dengan melibatkan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan asosiasi.
 
 
Ketujuh, secara bersamaan dilakukan penundaan setting HE sebanyak 15 juta butir per minggu yang dimanfaatkan untuk peningkatan gizi dan penanganan stunting pada Januari – Desember 2020 dan dilakukan evaluasi setiap akhir bulan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedelapan, agar seluruh integrator membuat perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai dengan para peternak mandiri dan UMKM dalam pemesanan serta pembelian DOC FS. Kesembilan, diberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha untuk melakukan impor GPS (Grand Parent Stock) sepanjang memenuhi persyaratan. 
 
 
Terakhir, rapat menyetujui hasil perhitungan Tim Ahli Analisa mengenai alokasi impor GPS di 2020 sebanyak 650.000 ekor diluar garansi dari principal perusahaan pembibitan unggas sebanyak 4 %. Untuk poin keenam dan ketujuh telah keluar Surat Edaran Dirjen PKH Nomor 137925 SE/PK2.30/F/12/2019 tentang Pengurangan (Cutting Telur Tetas (Hatching Egg/HE) Umur 19 hari) (Pada Gambar 1).
 
 
Demo Berulang-Ulang
Dalam upaya mencari solusi terkait harga ayam hidup yang di bawah HPP, peternak melakukan aksi demonstrasi maupun audiensi sekaligus mengadu kepada pemerintah. Terakhir, perwakilan peternak broiler yang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatera yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) kembali melakukan aksi demonstrasi damai di depan Kantor Kementerian Pertanian (11/12). Tercatat sudah yang ke-5 kalinya, para peternak broiler ini melakukan aksi demontrasi sepanjang 2019, karena di tahun itu cuma 2 bulan saja harga live bird di atas HPP, sisanya sebaliknya.
 
 
Sekretaris Pinsar Jawa Timur Mamik Fathoni Mahmudi menyayangkan, pemerintah masih belum mampu menyelesaikan persoalan broiler di 2019. ‘’Kami sudah hampir satu tahun menderita, melalui aksi yang dihadiri peternak dari berbagai daerah ini menuntut keadilan dari kacau balaunya iklim usaha perunggasan saat ini. Kami memohon stop budidaya yang selama ini dilakukan integrator dan kembalikan budidaya kepada peternak rakyat,” tuntutnya saat berorasi di depan Kantor Kementerian Pertanian (11/12).
 
 
Ia menilai, hancurnya harga live bird pada 2019, terjadi karena kondisi over supply yang tidak dapat terselesaikan dengan baik dan komprehensif. Sedangkan upaya yang dilakukan hanya berupa pengurangan produksi DOC yang terkadang menimbulkan masalah baru, yakni tingginya harga DOC. Sementara kepastian harga jual live bird di atas HPP peternak tidak pernah terjadi.
 
 
Kondisi itu juga diperberat dengan tingginya harga pakan ayam di kisaran Rp 6.800 – 7.200 per kg yang sudah pasti akan menambah beban HPP peternak. ‘’Dari tahun ke tahun, 2019 merupakan tahun paling berat bagi peternak rakyat dan UMKM. Untuk itu, kami datang lagi ke Kementerian Pertanian agar peternak mandiri kecil semakin hari tidak semakin terjepit,’’ tegas Junaidi Atmajaya, peternak broiler dari Cirebon, Jawa Barat.
 
 
Setelah melakukan aksi di depan kantor Kementerian Pertanian, perwakilan aksi menyerahkan  secara simbolis rapor merah perunggasan 2019 kepada perwakilan pemerintah dalam hal ini Ditjen PKH. Salah satu butir rapor merah itu yaitu pernyataan akumulasi kerugian kolektif peternak ayam yang ditaksir mencapai Rp 2 triliun. 
 
 
Ketua PPRN, Alvino Antonio menyatakan penyebab kekacauan berkepanjangan di bisnis broiler pada 2019 akibat data yang tidak akurat, sehingga menghasilkan kondisi over supply. Keadaan ini diperparah dengan tingginya harga DOC dan pakan. Selain itu, mandulnya implementasi peraturan perundangan untuk melindungi usaha peternak rakyat mandiri, sehingga tidak tercipta iklim usaha yang sehat.
 
 
Alvino menilai, selama 1 tahun di 2019, peternak merasakan nyaris tidak ada perbaikan tata niaga perunggasan nasional. Peternak rakyat mandiri seakan berjuang sendiri untuk usaha budidayanya. Sementara sebagian peternak rakyat mandiri yang tidak tahan dengan kondisi ini mengambil keputusan untuk menyudahi usaha budidayanya. Padahal menurut peraturan perundang – undangan, peternak rakyat mandiri merupakan “ekosistem” yang juga harus tetap dipertahankan.
 
 
Bersamaan dengan penyampaian rapor merah itu, massa PPRN menuntut kepada pemerintah agar bisa menurunkan harga DOC maksimal Rp 5.000 per ekor dan harga pakan maksimal 6.500 per kg. Juga bisa menjaga kestabilan harga ayam hidup di atas HPP peternak, sesuai dengan harga referensi yang tercantum di dalam Permendag 96/2018. Selain itu, pemerintah dituntut memperbaiki akurasi data supply DOC, serta transparansi informasi data alokasi dan distribusi GPS, PS, dan telur non HE yang mudah diakses semua pihak serta menuntut revisi UU No 18/2009 jo UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
 
 
Diakui Arif Karyadi, Sekretaris Jenderal Pinsar Indonesia pada 2019 harga acuan dari Permendag 96/2018 untuk harga bawah Rp 18.000 per kg dan harga atas Rp 20.000 per kg hanya beberapa kali saja terjadi (Pada Gambar 2). “Kalau dilihat sepanjang 2019, harga ayam hidup di peternak lebih banyak berada pada posisi di bawah harga acuan, sehingga peternak merasakan kerugian bukan keuntungan. Untuk HPP peternak, nilai rata – ratanya berbeda antar pulau dikarenakan transportasi dan UMR (Upah Minimum Regional), sehingga di kisaran Rp 17.000 – 19.000 per kg,” ulasnya dalam sebuah seminar tentang prospek peternakan di 2020 pada beberapa waktu lalu. 
 
 
Jika dilihat per pulau, lanjutnya, bisnis broiler di wilayah Pulau Jawa lebih hancur dibandingkan Pulau Sumatera. Harga terparah di bawah HPP terjadi di Juni 2019 yang menyentuh Rp 5.000 per kg, sehingga diikuti aksi demonstrasi dan bagi – bagi ayam gratis. “Pada 2019, kami belum pernah merasakan harga di atas Rp 20.000 per kg di Pulau Jawa. Bahkan dikhawatirkan Desember sampai Maret harga akan turun. Maka, tidak ada tren meningkat dalam bisnis beternak ayam pedaging, tetapi kecenderungannya adalah turun,” cetusnya.
 
 
Ditambahkan Arif, supply chain di industri ayam (Pada Gambar 3) rumit mengingat semua jalur penjualannya baik itu dari company farm, mitra ataupun peternak UMKM dan mandiri semuanya bermuara di pasar tradisional. “Diperkirakan 80 % dari seluruh populasi ayam nasional masuk ke pasar tradisional dan bertarung harga di sana,” tegasnya.
 
 
Implementasi Regulasi Mandek
Kebijakan pemerintah di sektor peternakan terutama unggas, dirasa belum berpihak kepada peternak mandiri yang setiap hari harus mencari pakan sendiri dan berjuang mencari DOC. Walaupun sudah diterbitkan beberapa peraturan, efeknya tidak begitu terasa bahkan pada 2019 yang rencananya aturan itu akan direvisi, tetapi kenyataannya belum terbit juga. Permendag 96/2018 pun dalam implementasikan belum dirasakan oleh peternak. “Dengan penegakkan aturan yang lemah membuat jumlah peternak mandiri terus menurun. Bahkan, sekarang banyak peternak yang memiliki kandang tapi kandangnya disewakan, karena sudah tidak mampu lagi untuk berbudidaya,” ungkap Arif.
 
 
Ketua Harian GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional), Sigit Prabowo berpendapat, karakter bisnis perunggasan tanah air merupakan struktural dualistik. Ada pelaku usaha besar, skala industri, padat modal dan teknologi, serta modern. Adapula pelaku usaha kecil, usaha rakyat yang lemah, padat karya, dan tradisional. Maka idealnya, pemerintah hadir untuk mengatur siapa mengerjakan apa atau porsi mana yang bisa dikerjakan oleh usaha rakyat dan porsi mana yang diserahkan kepada skala industri. “Tetapi kehadiran negara melalui UU No 18/2009 jo UU No 41/2014 tidaklah demikian, malah menyamaratakan hak dan kewajiban antara usaha skala industri dengan skala rakyat terutama di sektor budidaya tanpa ada peraturan yang jelas di sektor hilirnya,” paparnya.
 
 
Implementasi UU No 18/2009 jo UU No 41/2014 secara perlahan menimbulkan kompetisi. Bahkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, tingkat kompetisi semakin ketat dengan munculnya investor – investor baru di bisnis perunggasan baik investor asing ataupun peternak millenial yang menyebabkan terdesaknya peternak mandiri atau UMKM yang masih tradisional. “Lama kelamaan peternak tradisional akan terpinggirkan, jika tidak berubah. Perubahan memang paling mendasar untuk bertahan dalam kondisi iklim usaha perunggasan saat ini,” sebutnya.
 
 
Sigit mengakui, perubahan sistem pemeliharaan di bisnis perunggasan terasa begitu cepat. Menurut data pelaku usaha, pertumbuhan closed house (kandang tertutup) di 2015 ada 100 unit, 2016 ada 200 unit, 2017 ada 220 unit, dan 2018 ada 400 unit. “Pada 2019 belum ada datanya, namun cukup signifikan pertumbuhannya. Pertumbuhan kandang tertutup ini tidak merata di wilayah Indonesia dan masih bertumpu di Pulau Jawa terutama daerah Jawa Tengah,” terangnya.
 
 
Sigit mengemukakan, investor mempertimbangkan pemilihan lokasi di Jawa Tengah karena adanya infrastruktur yang mendukung seperti jalan tol, sehingga mudah mendistribusikan produksinya ke pasar di daerah Jawa Barat dan Jabodetabek. Faktor lainnya yaitu harga tanah lebih murah dan tenaga kerja serta perizinan di Jawa Tengah lebih mudah. Ditambah lagi dengan kontur tanah yang cenderung memadai untuk dibuat kandang tertutup karena masih banyak yang rata tidak berbukit- bukit. 
 
 
“Yang menjadi masalah adalah pasca panen yang tidak digarap, sehingga harga live bird selalu rendah dan saat berlebih akan menyerbu pasar Jawa Barat. Kita tidak menyalahkan siapa – siapa karena selain perusahaan integrasi yang tumbuh, peternak mandiri besar juga berkembang di Jawa Tengah,” urainya.
 
 
Oleh karena itu, Sigit berpendapat harus ada zonafikasi wilayah serta untuk menyelesaikan permasalahan di Jawa Tengah tidak sepotong – potong dengan hanya mengandalkan cutting HE. ”Penanganan dengan cutting seperti sekarang ini bagi peternak open house (kandang terbuka) belum menguntungkan. Harga live bird terkuat di kisaran Rp 18.000 per kg sedangkan HPP di kisaran Rp 18.000 – 18.500 per kg. Berbeda dengan kandang tertutup, HPP lebih rendah Rp 2.000 per kg,” ujarnya.
 
 
Ditambahkan Arif, komponen biaya peternak ayam sebanyak 21 % merupakan upah dan sisanya pakan yang paling besar komposisinya, DOC, obat, dan lain – lain. “Sekarang Jawa Tengah menjadi sentra produksi ayam pedaging karena UMR masih rendah dibandingkan Jawa Barat,” katanya.
 
 
Bisnis Pakan Lambat
Di bisnis feedmill (pabrik pakan) hampir sama dengan di on farm dan tidak sebaik tahun – tahun sebelumnya. Pada 5 tahun lalu bisnis pakan luar biasa, kalau ekonomi tumbuh 7 % industri pakan bisa 2 kali lipat naiknya menjadi 14 %. “Kondisi tersebut sudah berlangsung lama. Tapi sekarang tumbuh 5 % pun sebenarnya sudah bagus karena perlambatan ekonomi,” Ketua GMPT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak), Tevi Melviana.
 
 
Ia menilai tantangan yang cukup berat saat ini tidak hanya dialami industri pakan, tetapi peternak dan pelaku usaha pembibitan. “Pabrik pakan pada 2019, memang ada keuntungan tetapi uangnya ada di luar (pelanggan, red). Kalau ada yang bilang pabrik pakan jangan tinggi-tinggi meraup keuntungannya, bagaimana mungkin mau tinggi padahal kenaikan keuntungan 3 % saja sudah bagus,” cetusnya.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 244/Januari 2020
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain