Sabtu, 1 Pebruari 2020

Rahmat Hidayat: Regulasi Impor Indukan Domba & Kambing

Rahmat Hidayat: Regulasi Impor Indukan Domba & Kambing

Foto: trobos
Rahmat Hidayat

Bisnis peternakan domba dan kambing di tanah air berkembang dinamis. Tidak hanya pasar domestik yang tumbuh tetapi peluang untuk menggarap pasar ekspor pun kian terbuka. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan Timur Tengah merupakan pangsa pasar ekspor yang menarik untuk komoditas domba maupun kambing.
 
 
Jika diperinci negara-negara tetangga membutuhkan pasokan domba dan kambing yaitu Singapura di tahun ini sekitar 2.000 ekor dan Malaysia tidak kurang dari 60.000 ekor per tahun. Sedangkan Brunei Darussalam membutuhkan 1.000 ekor domba atau kambing per bulan dalam bentuk karkas dengan berat di kisaran 17-20 kg. 
 
 
Meskipun begitu, dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Aspaqin (Asosiasi Pengusaha Aqiqah Indonesia) di tahun lalu terungkap, bisnis domba dan kambing pada rentang 2017 – 2018 masih tumbuh di kisaran 10-12 %. Sedangkan di 2019 bisnis komoditas ruminansia kecil ini justru mengalami penurunan. Kondisi ini terlihat pada kuartal pertama di 2019 yaitu terjadi penurunan pasokan dibandingkan periode sebelumnya. 
 
 
Bahkan dari sisi harga untuk domba atau kambing pedaging sudah terjadi peningkatan lebih dari 20 % dalam satu tahun terakhir. Hal itu sebagai dampak dari penurunan pasokan di wilayah utama sumber domba atau kambing. Peningkatan harga tersebut menjadi indikasi terjadinya penurunan pasokan yang cukup signifikan, khususnya di dua sumber wilayah utama yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat.
 
 
Dampak dari kelangkaan pasokan domba atau kambing pedaging dari Jawa Timur yang menjadi tumpuan pasokan Jawa Barat dan Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) diikuti oleh penurunan kualitas yang kurang baik ditandai dengan performa produksi yang menurun. Imbasnya, kekurangan pasokan dan peningkatan harga yang terus menerus berdampak pada hilangnya daya saing domba lokal.
 
 
Restocking Domba
Jika kondisi di atas dibiarkan saja dan tidak ada kepedulian dari stakeholder domba dan kambing termasu pemerintah maka keadaan itu bisa menjadi lebih buruk lagi. Jangan sampai kita melakukan importasi bakalan atau domba dan kambing siap potong atau bahkan jika mau akikah harus melakukan pemotongan di Australia. Ini yang terjadi di Singapura sehingga jangan sampai di Indonesia terjadi seperti itu akibat kebutuhan yang mendesak. 
 
 
Dengan keadaan seperti ini setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah restocking (penyediaan kembali) bibit domba dan kambing lokal. Namun restocking bibit domba dan kambing lokal ini ada masalah. Jumlah induknya terbatas dan kualitas tidak seragam bahkan sampai saat ini kualitasnya semakin menurun. Artinya, kita tidak bisa mengandalkan ini apalagi indukan yang di maksud kebutuhannya bersaing dengan industri hilir yang ada. 
 
 
Aspaqin misalnya, dalam memenuhi kebutuhan domba dan kambing rebutan dengan para pembibit karena barangnya itu juga. Ini menjadi sulit bagi kita apabila hanya melakukan restocking bibit domba dan kambing lokal. Ditambah lagi pemenuhannya pun tidak akan lama karena sesuatu yang sedikit jika mau diperbanyak dalam waktu singkat hampir tidak mungkin. Artinya, upaya ini kurang visibel kalau kita lakukan. Memang dapat kita lakukan tetapi tidak bisa menjawab dengan cepat masalah yang terjadi sekarang.
 
 
Yang kedua, jika kita impor bibit domba atau kambing unggul ini juga ternyata masalah juga karena harga bibit unggul itu sangat mahal. Kemampuan korporasi atau asosiasi untuk mengimpor indukan domba atau kambing dalam jumlah yang banyak sangat terbatas. 
 
 
Kita punya data bagaimana perkembangan populasi domba dan kambing. Kalau kita lihat jumlahnya tidak banyak sehingga tidak bisa diandalkan. Lalu aturan dan protokol impor bibit domba atau kambing unggul sudah ada seperti halnya untuk ternak ruminansia besar tetapi dengan keadaan seperti itu menjadi sulit dan tidak bisa diandalkan juga. 
 
 
Yang ketiga, untuk mengatasi persoalan pasokan domba dan kambing adalah dengan melakukan impor indukan komersial. Dibutuhkannya sumber indukan baru (induk komersial) untuk dikembangbiakan di klaster pembiakan yang diinisiasi HPDKI (Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia) bisa menjadi solusi cepat atau jalan pintas guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri. 
 
 
Dengan indukan-indukan komersial yang memiliki kualitas seperti bibit atau tidak jauh dengan performa bibit ini bisa cepat mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi, dalam hal waktu kita bisa cepat mengatasinya dan terkait harga pun sangat visibel guna proses perbanyakan atau akselerasi populasi domba dan kambing kita. 
 
 
Sebagai contoh, importasi indukan domba dorper yang pertama kalinya masuk ke Indonesia pada 15 Februari 2018 yang dikembangkan di Malangbong Garut, kemudian pertama kali menjalankan program perkawinannya pada tanggal 16 Mei 2018 dan telah lahir anak pertama dari perkawinannya di Indonesia pada 28 September 2018. Saat ini sudah ada 51 ekor domba dorper betina dan 30 ekor dorper jantan. 
 
 
Performa indukan yang diimpor ini jauh lebih bagus, lambing interval lebih baik, kematian anak rendah, berat potong dan umur potong sangat meningkat. Cuma masalahnya apabila kita lihat sejak diimpor hingga saat ini pertumbuhan populasinya sangat terbatas, tidak bisa kita andalkan untuk dijadikan jawaban dari permasalahan yang ada. Kita mengakui kualitasnya bagus tetapi karena jumlahnya tidak bisa berkembang pesat maka masalah itu tidak bisa kita atasi.
 
 
Terbentur Regulasi
Masalahnya, ketika kita ingin impor indukan domba atau kambing komersial aturannya belum ada. Berbeda halnya dengan ternak ruminansia besar yang sudah punya aturannya bahkan diwajibkan mengimpor betina komersial. Sedangkan untuk domba dan kambing dengan keadaan yang tidak jauh lebih baik daripada sapi, kita tidak punya aturan dan protokolnya.
 
 
Menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita semua yang lebih mendesak adalah bagaimana bisa membuat regulasi atau aturan tersebut supaya keadaan ini tidak menjadi lebih buruk lagi dan keadaan ini cepat kita tangani dengan sebaik-baiknya. Artinya, impor indukan domba atau kambing komersial ini dapat kita lakukan dengan cepat dengan syarat regulasi pemerintah bisa mendukung kebutuhan kita. 
 
 
Saat ini yang menjadi dasar regulasi pemasukan indukan komersial ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara republik Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor 49/Permentan/Pk.440/10/2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 Ayat 3 mengatakan, ternak ruminansia besar indukan yang selanjutnya disebut indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan. Artinya, sapi-sapi untuk dijadikan indukan itu memang bukan bibit. 
 
 
Pada Pasal 1 Ayat 4 menyatakan, jantan produktif adalah jantan bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat serta digunakan untuk kawin alam. Artinya, yang penting di sini adalah organ reproduksinya bukan bibit sehingga yang kita harapkan adalah adanya akselerasi populasi untuk mengatasi persoalan kurangnya domba di kita. 
 
 
Sedangkan pada Pasal 1 Ayat 9 menyatakan, rekomendasi pemasukan yang selanjutnya disebut rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha, koperasi peternak, atau kelompok peternak untuk melakukan pemasukan ternak ruminansia besar. Artinya, apabila kita lihat keadaan sekarang untuk ternak besar sudah punya jalan tol untuk impor bibit maupun indukan. 
 
 
Di Permentan RI Nomor 02/Permentan/Pk.440/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/Pk.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia terkait pemasukan bakalan, indukan, dan jantan produktif sudah ada aturannya. Artinya, harusnya importasi untuk ternak ruminansia semakin mudah. Pertanyaannya, bagaimana dengan ruminansia kecil domba dan kambing yang semua aturan importasi indukannya belum ada. Inilah tugas kita bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan pemerintah bahwa pemasukan ternak ruminansia kecil ini harus segera dilaksanakan. 
 
 
Untuk proses karantinanya pun berkaca pada pengalaman importasi domba dorper tidak ada masalah. Domba-domba yang kita masukkan dari Australia setelah proses karantina 14 hari tidak ada masalah, aman, dan tidak terjadi kasus penyakit. Artinya, kalau kita melakukan hal yang sama untuk domba dan kambing indukan produktif juga tidak akan jauh dari proses karantina yang dilakukan terhadap bibit. 
 
 
Dukungan Pemerintah
Kita ingin memenuhi permintaan pasar ekspor yang saat ini sudah terbuka. Meskipun sampai saat ini belum bisa dipenuhi karena produk industri hulu kita belum ada dan belum berkesinambungan, terbentur masalah utamanya yaitu keterbatasan indukan. Oleh karena itu, perlu dukungan pemerintah dalam hal regulasi pemasukan indukan komersial ruminansia kecil (domba dan kambing) seperti halnya pemasukan indukan sapi potong.
 
 
Kalau kita berpikir secara logika, jika impor indukan ternak ruminansia besar bisa dilakukan dengan aturan itu harusnya untuk ternak ruminansia kecil juga bisa. Artinya, kita harus mendorong pemerintah untuk melakukan relaksasi dari aturan yang ada supaya keadaan sekarang bisa teratasi. 
 
 
Selain regulasi, protokol pengadaan indukan harus layak diterima dan dilaksanakan kedua belah pihak. Protokol yang dibuat harus bisa mengakomodir jangan sampai apa yang kita tentukan protokolnya kontra produktif dengan kebutuhan kita. Sehingga dalam penyusunan regulasi, protokolnya harus betul-betul layak diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik oleh negara eksportir maupun oleh kita. 
 
 
Protokolnya harus di desain sedemikian rupa supaya memudahkan buat kita agar tidak menghadapi masalah-masalah yang krusial atau sensitif. Misalnya dalam hal silsilah akan sulit memasukan dalam sebuah protokol bahkan nanti akan membelenggu kita sendiri ketika kita membuat protokol tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak atau bahkan nanti kita tidak bisa mendapatkan pasokan karena peraturan yang kita buat sendiri. Sehingga protokol yang dibuat harus menghindari klausul-klausul yang kontra produktif yang akan membatasi ruang gerak kita dalam hal pemasukan indukan betina komersial. 
 
 
Selain itu, protokol yang dibuat harus memperhatikan jaminan keamanan pasokan. Selama kita membutuhkan komoditas tersebut harus terjamin dengan protokol yang kita tentukan tadi. Jangan sampai kita membuat protokol yang tidak berkesinambungan padahal baru mengimpor beberapa saat saja dan masalahnya belum selesai tetapi importasinya harus dihentikan. 
 
 
Jika kita ingin menjadi negara eksportir domba dan kambing di masa depan maka kebutuhan indukan yang bersumber dari indukan lokal maupun indukan komersial impor harus memadai. Namun yang harus ditekankan adalah importasi indukan domba dan kambing ini hanya bersifat sementara sampai kita bisa mandiri dalam penyediaan bibit untuk kebutuhan dalam negeri. TROBOS 
 
 
 
*Ketua I Bidang Budidaya Domba 
HPDKI (Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia)
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain