Minggu, 1 Maret 2020

Evaluasi Kebijakan Pangkas Produksi

Evaluasi Kebijakan Pangkas Produksi

Foto: yopi
Pertemuan stakeholder perunggasan dengan Menteri Pertanian pada 21 Maret 2016 yang menjadi cikal bakal lahirnya permentan supply & demand broiler

Sempat disemprit KPPU, kebijakan untuk broiler yang dirilis 5 tahun lalu ini hampir setiap tahun dikeluarkan. Dalam implementasinya, masih menimbulkan perdebatan karena persoalan ketidakpercayaan dan fluktuasi harga ayam hidup 
 
 
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian sejak 2015 mengeluarkan kebijakan pangkas (cutting) produksi DOC (ayam umur sehari) FS (Final Stock) melalui HE (Hatching Egg) dan apkir dini PS (Parent Stock). Walaupun sempat dihentikan karena disemprit KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), kebijakan serupa kembali dilanjutkan. 
 
 
Dalam perjalanannya, hampir setiap tahun bahkan sampai awal 2020 kebijakan ini kembali dikeluarkan pemerintah sebagai solusi jangka pendek mengatasi persoalan terjadinya over supply (kelebihan pasokan) broiler (ayam pedaging). Namun dampak dari kebijakan ini belum bisa dinikmati oleh para pelaku usaha peternakan broiler dalam hal ini peternak mandiri. 
 
 
Ketua Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia) Jawa Tengah, Parjuni menyebutkan, peternak mandiri justru menderita kerugian dalam 18 bulan terakhir ini. Harga live bird (ayam hidup) fluktuatif, berada di bawah HPP (Harga Pokok Produksi). “Salah satu faktornya sudah diketahui semuanya yaitu over supply broiler. Pemerintah jangan menganggap enteng kondisi ini dan jangan melakukan kesulitan sendiri karena sudah tahu masalahnya tetapi tidak diselesaikan akar masalahnya,” tuntutnya kepada TROBOS Livestock.
 
 
Ia menegaskan, data yang ada sudah menunjukkan terjadi over supply broiler sehingga harus dilakukan upaya agar supply & demand (pasokan & permintaan) seimbang. Artinya, kalau dilakukan cutting berarti maknanya ada pengurangan supply broiler. “Dasar melakukan itu ada pertimbangannya. Situasi supply broiler di 2018 terjadi kelebihan dibandingkan di 2017. Artinya di 2020 dengan angka hitungan standard pasti lebih banyak dibandingkan di 2019 sehingga kalau produksi DOC dibudidayakan semuanya pasti akan jauh lebih parah kondisinya,” urainya. 
 
 
Dengan cutting ini diharapkan mampu menyetabilkan kondisi terutama harga live bird. Pasalnya, kalau supply live bird berlebih, harga pasti turun. “Kalau ngomong tidak cutting, yang bisa bertahan pasti yang memiliki kekuatan dari sisi kesempatan dan dana atau modal. Sementara peternak mandiri memiliki kemampuan terbatas karena hanya berkutat di budidaya live bird dan penjualannya,” ujarnya.
 
 
Apalagi setelah kerugian 18 bulan ini, Parjuni menjamin sebenarnya tidak ada peternak mandiri yang bisa bertahan. Peternak mandiri itu posisinya sekarang ini adalah ngutang pakan sama perusahaan pakan yang tempo pembayarannya dari 2 minggu sampai 1 bulan sekarang sudah menjadi 90 atau 100 hari. “Kalau ada usulan tidak usah dilakukan cutting itu pikiran yang salah juga karena ayam di lapangan banyak sekali dan membutuhkan salah satunya adalah pakan. Kalau tidak cutting jelas menguntungkan perusahaan besar,” tegasnya. 
 
 
Parjuni berhitung, seandainya dilakukan cutting 60 juta ekor dalam 1 bulan dengan asumsi konsumsi pakan 2,5 kg per ekor dan keuntungan pakan misalnya Rp 1.000 per kg maka perusahaan pakan (feedmill) sudah berkurang keuntungannya Rp 150 miliar per bulan atau Rp 1,8 triliun setahun. “Tetapi kalau tidak ada cutting, jaminan harga live bird tidak ada dan feedmill bisa saja menutup kerugian utang pakan yang diterima peternak dengan menaikkan harga pakan,” duganya.
 
 
Ia berkaca pada kondisi harga live bird di Juni 2019 lalu yang menyentuh harga Rp 6.000 – 8.000 per kg akibat over supply. “Walaupun peternak dikasih DOC gratis saat itu tetap rugi karena biaya pakan dan operasional sudah sampai diangka Rp 13.000 – 14.000 per kg diluar biaya DOC,” kenangnya. 
 
 
Belum Sesuai Harapan
Undang-Undang (UU) No. 18/2009 junto Undang-Undang No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong kesejahteraan para pelaku usaha. UU itu diperjelas dengan aturan di bawahnya berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). “Permentan kebanyakan mengatur supply & demand. Kalau pasokannya berlebih maka harus ada upaya agar pasar memiliki kemampuan serap sehingga wajar kalau kemudian ada kebijakan cutting produksi broiler,” jelas Sekretaris Jenderal GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional), Sugeng Wahyudi. 
 
 
Namun yang menjadi pertanyaan Sugeng adalah kebijakan cutting itu efektif atau tidak dan berjalan 100 % atau tidak sesuai yang dianjurkan pemerintah. Karena faktanya sampai dengan 2019 ini peternak tidak mendapatkan insentif dari yang diusahakannya justru yang diperoleh adalah disinsentif. “2019 merupakan fakta yang tidak bisa dihapus tetapi tercatat sebagai kerugian bagi peternak karena saat itu ada kebijakan cutting baik HE maupun PS sehingga agak susah untuk mempercayai pelaksanaan dari kebijakan ini. Dengan kata lain pelaksanaan kebijakan ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan,” sesalnya.
 
 
Ia menyinggung kontrol silang antar perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun ia mempertanyakan efektivitasnya karena tidak mencerminkan hasilnya. Asumsinya, setiap ada cutting itu jumlah DOC yang beredar akan berkurang. Kalau jumlahnya sedikit, harga DOC naik, harga live bird juga naik. “Tetapi kejadiannya harga DOC saja yang naik. Sapronak (sarana produksi ternak) menjadi mahal, harga live bird tetap rendah, ini tidak nyambung,” ucapnya geram. 
 
 
Peternak broiler di daerah Sukabumi, Jawa Barat, Alvino Antonio turut berkomentar, kebijakan cutting ini kalau dijalankan dengan benar diyakini bagus. “Kalau efektif dilakukan bisa berhasil meskipun sifatnya jangka pendek dan sementara. Namun kenyataannya, harga live bird tetap jelek dan setiap panen susah keluarnya,” keluhnya.
 
 
Dia pun menyoroti pengawasan pelaksanaan kebijakan ini yang harus lebih ketat dengan melibatkan Kementerian Pertanian, perusahaan, dan asosiasi perunggasan dalam hal ini GOPAN dan Pinsar Indonesia. “Dari pihak asosiasi harus mendukung demi kelangsungan usaha kita bersama. Kita wujudkan asosiasi itu sebagai pager dan partner dari pemerintah,” sarannya. 
 
 
Ketua FKPB (Forum Komunikasi Peternak Bandung), Muhlis Wahyudi pun menilai, sudah terjadi kelunturan nilai-nilai kejujuran, komitmen, dan integritas yang membuat implementasi Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) maupun Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) tidak berjalan maksimal. Seperti kebijakan cutting yang belum terasa berdampak secara signifikan sehingga perlu di evaluasi lagi pelaksanaan dan pengawasannya. “Penegakkan atas peraturan yang sudah ada perlu dilakukan dengan sistem pengawasan melekat dengan melibatkan semua stakeholder,” usulnya.
 
 
Seiring dengan itu, tambah Muhlis, jumlah dan kualitas RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) demi memangkas rantai penjualan live bird harus dioptimalkan. “Pemerintah bekerjasama dengan RPHU bisa masuk di sisi ini dengan membeli live bird sesuai Permendag No 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Setelah itu baru didistribusikan ke bandar atau pedagang lapak di pasar tradisional,” jelas pengurus Pinsar Indonesia wilayah Jawa Barat ini. 
 
 
Tidak Ada Sanksi
Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan setiap pelaku ekonomi harus mendapatkan insentif dari apa yang diusahakannya. “Menjadi wajar kalau kemudian ada ketidakpuasan terutama terhadap pelaksanaan kebijakan cutting itu. Padahal kalau over supply mestinya pasokannya dikurangi sejauh tidak memberatkan konsumen agar para pelaku mendapatkan keuntungan untuk kehidupannya dan melanjutkan usahanya,” jelas Sugeng. 
 
 
Fakta dari pelaksanaan kebijakan cutting itu berbicara lain. “Masih ada kelompok peternak seperti kami yang tidak menikmati atau harapannya tidak terwujud dengan adanya kebijakan cutting ini. Wajar saja kalau ada opsi kebijakannya dibebaskan saja karena faktanya konsistensi dalam menjalankan kebijakan cutting tidak efektif,” imbuh Sugeng. 
 
 
Ia pun menyayangkan tidak ada sanksi bagi para pelanggar kebijakan itu. Imbasnya, inkonsistensi yang menyebabkan output dari kebijakan itu berbeda-beda. “Yang jelas dirugikan adalah pelaku usaha mandiri karena mereka menggantungkan itu. Dari pengalaman, kalau ada cutting, harga DOC naik. Sementara hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi cutting. Ini yang menjadi keberatan kami karena harga live bird hanya menyisakan kejengkelan maupun kerugian,” keluhnya. 
 
 
Sugeng menekankan, kejadian di tahun lalu tidak boleh terjadi di tahun ini atau peternak mandiri akan hilang. Jika memang pemerintah ingin melanjutkan kebijakan ini maka harus ada kontrol dan sanksinya. “Ada kewajiban pelayanan dari pemerintah untuk pelaku usaha. Jika pelaku usaha itu tidak mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah maka pelayanannya harus dibedakan antara yang taat dengan yang tidak taat. Kalau akan ada kebijakan, pemerintah harus membedakan pelaku usaha yang taat dengan tidak taat. Bagi yang taat pemerintah harus mendorong untuk mengembangkan usahanya di Indonesia ini. Sebaliknya, bagi yang tidak patuh harus kena penalti karena memperkeruh keadaan dan semua pelaku gelisah,” tegasnya. 
 
 
Semua harus sama-sama memastikan bahwa kebijakan ini berjalan agar mencerminkan keinginan dari pemerintah dan para pelaku untuk mendapatkan keuntungan. “Meskipun harus diakui terlalu naif kalau masalah perunggasan ini selesai dengan di cutting atau tidak di cutting walaupun ini juga menjadi prinsip dan salah satu pemicu faktor usaha ini baik atau jelek,” paparnya. 
 
 
Klaster Peternak Mandiri
Sugeng pun menekankan seandainya nanti muncul kebijakan sebaliknya yaitu tanpa cutting maka peternak mandiri harus di klaster karena peternak ini tidak memiliki kemampuan bersaing dengan pelaku usaha skala besar yang infrastrukturnya sudah tersedia dengan baik. “Peternak mandiri akan terlempar karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk bersaing,” katanya memprediksi.
 
 
Melalui klaster ini peternak mandiri dikelompokkan oleh asosiasi dari besar, sedang, sampai kecil. “Kelompok inilah yang harus dilindungi pemerintah dengan diberi perlakuan khusus. Ketika ada disparitas harga yang mencolok, pemerintah harus membeli live bird dari kelompok ini,” sarannya. 
 
 
Peternak broiler di Bogor Jawa Barat, Wismarianto sependapat. Peternak gurem yang riil beli DOC dan pakan yang masuk kategori UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang jumlahnya sekitar 10 % ini harus ada wadah dan pengakuan khusus supaya semuanya bisa hidup. “Peternak mandiri itu standarnya dari yang paling lemah karena apapun yang terjadi yang paling lemah itu butuh perlindungan juga. Jangan sampai mereka yang lebih besar mempunyai napsu untuk membesarkan usahanya sehingga peternak gurem ini harus dilibas. Kalau begitu keadilannya tidak ada. Padahal peternak kecil/gurem itu tidak merugikan mereka,” tuturnya.
 
 
Pria yang akrab disapa Totok ini melanjutkan, bagi peternak berapapun harga live bird tidak menjadi persoalan yang penting HPP berada di bawahnya. “Masalah di cutting dan tidak di cutting buat peternak sudah tidak seksi lagi karena peternak mandiri itu sudah tidak dianggap penting. Padahal kalau semua bisa tertib dan saling menghargai kemauan pemerintah harusnya semua bisa hidup. Tinggal kemauan pemerintah bagaimana caranya untuk melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat,” tegasnya. 
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 246/Maret 2020
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain