Minggu, 1 Maret 2020

Ismatullah Salim: Perlu Kekompakan di Industri Perunggasan

Ismatullah Salim: Perlu Kekompakan di Industri Perunggasan

Foto: trobos
Ismatullah Salim

Industri perunggasan merupakan industri agribisnis yang cukup kompleks, dibangun dari banyak subsistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dari para pemangku kepentingan. Mulai dari segmentasi hulu sampai hilir serta melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun pemerintah. Industri perunggasan masih memiliki prospek yang sangat cerah. 
 
 
Secara garis besar proses bisnis industri perunggasan terdiri dari proses bisnis hulu (on farm) dan hilir (off farm) yang didukung oleh faktor input produksi serta industri jasa penunjang lainnya. Model industri perunggasan saat ini masih didominasi oleh peternak kecil, inefisiensi yang terjadi masih sangat tinggi, skala atau volume usaha kecil, fokus utama masih live bird (ayam hidup), sektor perbibitan belum modern dan masih terbatasnya infrastruktur rantai dingin. 
 
 
Model baru industri perunggasan ke depan sangat di perlukan memiliki karakteristik antara lain produsen perunggasan skala kecil, menengah atau besar yang harus terintegrasi secara horizontal dan/atau vertikal, skala usaha atau volume yang lebih besar, sektor perbibitan yang lebih modern dan didukung oleh ketersediaan infrastruktur rantai dingin.
 
 
Model baru industri perunggasan dibutuhkan karena ke depan konsumen mulai peduli dengan aspek-aspek keamanan pangan, kesadaran kesehatan yang lebih baik, dan ancaman penyakit hewan yang bersifat zoonosis yang tentu membutuhkan penanganan yang lebih baik.
 
 
Dalam era persaingan global yang semakin ketat, model baru industri perunggasan harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang baru dan selalu berubah. Perusahaan perunggasan harus menempatkan prioritas untuk menciptakan produk-produk baru yang memiliki nilai tambah (value added) sesuai dengan perkembangan kebutuhan konsumen.
 
 
Permasalahan Perunggasan Tanah Air
Salah satu kunci keberhasilan dalam mengembangkan industri perunggasan tanah air tergantung bagaimana kecepatan dan kesungguhan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing industri ini. Hal itu bisa diciptakan dari jujurnya para pelaku usaha dalam memberikan data, sehingga pengawasan yang tepat dapat dilakukan pada suplai pasokan industri perunggasan mulai dari hulu hingga hilir.
 
 
Selain itu, permasalahan sering terjadi pada industri ini seperti tidak adanya kepastian harga mulai dari ayam umur sehari (Daily Old Chick/ DOC) hingga harga panen ayam hidup (live bird) ditingkat peternak. Penghitungan suplai demand merupakan awal dari penetapan kebijakan produksi broiler (ayam pedaging) untuk pemenuhan kebutuhan dan mengendalikan produksi, sehingga tidak terjadi defisit atau over suplai yang berdampak terhadap stabilitas harga ayam pedaging. 
 
 
Proses perhitungan dilakukan oleh tim analisis dan tim asistensi yang dibentuk oleh Dijten PKH (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan), Kementerian Pertanian sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran Dan Pengawasan ayam Ras dan Telur Konsumsi. Tim Asistensi melakukan analisa suplai dan permintaan berdasarkan pendekatan permintaan (demand driven) kebutuhan daging broiler untuk menentukan kebutuhan GPS (Grand Parent Stock) yang akan diimpor. Selama ini, Indonesia masih bergantung terhadap suplai GPS dari negara lain, karena saat ini di Indonesia belum ada Perusahaan Pembibitan Pedigree/Pure Line (PL) maupun Great Grand Parent Stock (GGPS).
 
 
Usaha Pemerintah
Setelah produk unggas (daging dan telur) masuk dalam komoditas pangan strategis, membuat pemerintah merasa perlu untuk ikut campur dalam tata niaga produk unggas, yang artinya produk unggas harus tetap pada level yang terjangkau oleh masyarakat. Di sisi lain, pelaku industri perunggasan juga mempunyai minat agar produk unggas memberikan keuntungan bagi pelaku industri perunggasan “secara layak”. Dan terkadang pemerintah terlihat kesulitan dalam memainkan keseimbangan antara harga yang dikehendaki oleh produsen dan harga yang layak menurut konsumen.
 
 
Seiring dengan ketidak pastian harga DOC hingga ayam hidup di beberapa daerah pemerintah terus mengambil langkah-langkah menyelesaikan permasalahan seperti : pertama, memastikan kondisi kapasitas tampung cold storage di masing-masing pelaku usaha. 
 
 
Kedua, menghimbau kepada para pelaku usaha pembibit untuk meningkatkan kualitas DOC  dengan menerapkan sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia). Ketiga para pelaku usaha, terutama integrator untuk dapat memanfaatkan secara optimal peran duta ayam dan telur dalam rangka promosi konsumsi produk unggas serta menggalakkan kampanye konsumsi protein hewani agar dapat mendongkrak naiknya konsumsi per kapita per tahun. 
 
 
Keempat, menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap budidaya ayam ras, serta pendataan para peternak dan populasi ayam ras di wilayahnya, baik peternak mandiri maupun milik integrator. Kelima, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Permentan No. 32 Tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras.
 
 
Keenam, mengoptimalkan tim analisa dan tim asistensi serta tim pengawasan dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017. Ketujuh, pemerintah menghimbau agar para perusahaan integrator untuk terus meningkatkan ekspornya dan digenjot terus untuk meningkatkan ekspornya ke beberapa negara baik dalam bentuk DOC maupun produk olahan.
 
 
Diperlukan solusi fundamental bagi permasalahan perunggasan yang dihadapi, agar kejadian sebelumnya tidak kembali berulang ditahun ini dan yang akan datang. Juga Diharapkan kekompakan diantara semua stakeholder agar harga ayam hidup tidak jatuh dan merugikan peternak pada khususnya.
 
 
 
*Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Peternakan UGM
Wakil Sekjen PB ISPI
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain