Rabu, 1 April 2020

Muhammad Rifki: Kebijakan Dini Impor Daging India

Muhammad Rifki: Kebijakan Dini Impor Daging India

Foto: dok. pribadi
Muhammad Rifki

Indonesia adalah negeri kepulauan yang cocok untuk dijadikan sentra usaha peternakan. Slogan “Menuju Peternakan yang Berdaulat” sangatlah sepadan diterapkan di negara ini. Posisi geografis menunjukkan bahwa wilayah Indonesia selalu disinari matahari dan dijatuhi hujan pada sepanjang tahunnya. Faktor ini menciptakan keperluan beragam aktivitas bisnis peternakan seperti air dan pakan hijauan dapat dengan mudah diperoleh di Indonesia. Namun, keadaan ini bertolak belakang dengan keadaan peternakan Indonesia di lapangan.
 
 
Problematika bidang peternakan selalu bermunculan tiap tahunnya, baik dari komoditas ruminansia, perunggasan, sektor pakan dan produk hasil ternak. Bahkan tidak jarang suatu problema peternakan yang belum terselesaikan atau belum ditemukan solusinya, sudah muncul permasalahan-permasalahan lainnya. Salah satu problematika yang hingga sampai sekarang terus berlanjut adalah swasembada daging.
 
 
Dimulai pada awal pemerintah Presiden SBY pada 2005 dicanangkan program swasembada daging bersamaan dengan 4 komoditas lainnya pada 2010, namun telah gagal. Lalu, program swasembada daging dilanjutkan pada periode berikutnya dengan nama Program Swasembada daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014. Namun kenyataan dilapangan, impor daging sapi tertinggi mencapai 246.609 ton atau setara US$ 681,229 juta terjadi pada 2014. Data tersebut sekaligus membenarkan bahwa PSDSK 2014 resmi dinyatakan gagal lagi. Hingga sekarang program swasembada daging tetap belum mampu terealisasikan dan dicanangkan kembali pada 2026.
 
 
Regulasi Impor Daging Kerbau
Peningkatan jumlah masyarakat Indonesia, diiringi juga dengan meningkatnya kebutuhan daging sapi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prognosa produksi daging sapi di dalam negeri periode 2017 tercatat sebesar 354.770 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan daging sapi akan meningkat mencapai 604.968 ton. Tingginya konsumsi daging yang tidak diikuti dengan keseimbangan ketersediaan daging sehingga mengharuskan dilakukan impor sapi, program swasembada daging yang juga belum berhasil direalisasikan selama 10 tahun lebih ini serta harga daging sapi yang masih bernilai Rp 120.000/kg menjadikan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan impor daging kerbau dari India.
 
 
Pemerintah memutuskan mengimpor daging kerbau dari India sejak 2016 lalu sampai sekarang. Tahun ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan telah memberikan izin impor sebanyak 100.000 ton. Keputusan pemerintah untuk mengambil kebijakan impor daging kerbau dari India dinilai sangat tergesa-gesa. Daging kerbau yang diimpor berasal dari India yang merupakan negara belum berstatus bebas dari penyakit menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hal ini bertentangan dengan UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 15 ayat 2.
 
 
Selain itu, impor yang dilakukan dari India berupa daging beku, hal ini juga bertentangan dengan UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 36B ayat 2. Lalu, harga daging kerbau yang masuk ke pasar Indonesia dijual dengan harga Rp 80.000/kg, keadaan seperti ini sangat mengancam kesejahteraan peternak rakyat. Para peternak rakyat akan gulung tikar karena daging sapi mencapai harga Rp 120.000/kg.
 
 
Sementara disatu sisi, penerimaan masyarakat terhadap daging kerbau ternyata tidak begitu antusias. Bahkan, di beberapa pasar, para pedagang enggan menjual daging kerbau karena sepi peminat. Karakteristik daging kerbau memang dinilai kurang gurih jika dimasak. Selain itu, tekstur daging kerbau lebih keras dan berbau serta tingkat konsumsi kerbau pun masih kecil. Oleh karena itu, kebijakan mendatangkan daging kerbau impor untuk menurunkan harga daging sapi dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang kurang efektif.
 
 
Perum Bulog menyiapkan anggaran senilai Rp 1 triliun untuk mengimpor 100.000 ton daging kerbau pada 2018. Jika dilihat program-program bidang peternakan lainnya, banyak yang sudah mengeluarkan anggaran cukup banyak, namun belum juga membuahkan hasil yang optimal. Dana sebanyak Rp 1 triliun dapat dialokasikan untuk pemenuhan atau evaluasi dari program-program yang sudah ada. 
 
 
Misalkan salah satu contohnya, anggaran untuk peningkatan presentase protein pada sapi sapi komersil sehingga presentase karkasnya juga meningkat. Sehingga tidak memunculkan gagasan kebijakan baru untuk mencapai swasembada daging sapi, akan tetapi menjadi evaluasi dan melakukan perbaikan perbaikan pada program-program yang telah dicanangkan. Maka itu, sebaiknya anggaran yang disiapkan untuk program baru dialihkan untuk program-program yang sudah berjalan. Sehingga tidak memunculkan gagasan kebijakan baru untuk mencapai swasembada daging sapi, akan tetapi mengevaluasi dan melakukan perbaikan perbaikan pada program – program yang telah dicanangkan.
 
 
 
*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
 
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain