Belum tuntasnya berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku usaha perunggasan semakin diperparah dengan mewabahnya Covid-19. Perlu kepedulian dan saling bahu membahu antar stakeholder guna mengatasi masalah bersama

 

 

Wabah virus corona atau Covid-19 yang menjangkiti berbagai daerah di Indonesia telah berdampak terhadap melemahnya sendi-sendi ekonomi di sektor riil tidak terkecuali di bisnis perunggasan. Penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama pandemi di beberapa wilayah seperti di DKI Jakarta dan sekitarnya semakin memperparah ruang gerak para pelaku perunggasan dalam menjalankan bisnisnya. 

 

 

Guntur Rotua, peternak broiler (ayam pedaging) di Bogor, Jawa Barat, misalnya. Ia mengeluhkan sulitnya pemasaran live bird (ayam hidup) karena banyaknya restoran dan warung makan yang tutup selama pandemi ini. “Permintaan atau demand saat ini turun sekitar 30 – 40 %. Harga live bird pun jeblok, jauh di bawah HPP (Harga Pokok Produksi),” sesalnya kepada TROBOS Livestock. 

 

 

Anggota Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat) Indonesia ini mengungkapkan, sebelum pemberlakuan PSBB, harga live bird cukup baik, yakni di kisaran level Rp 18.000 – 19.000 per kg dengan HPP broiler masih berada di kisaran Rp 16.000 – 17.000 per kg. Namun sejak diberlakukannya PSBB yang membatasi gerak masyarakat dengan anjuran melakukan semua kegiatan dari rumah, tutupnya pusat perbelanjaan, warung, restoran berimbas terhadap permintaan ayam. 

 

Guntur pun terpaksa mengurangi populasi broiler yang dipelihara. Awalnya, Guntur memiliki populasi sekitar 30.000 ekor, namun saat ini hanya berani beternak sekitar 16.000 ekor. “Pilihannya hanya dua, gulung tikar atau mengurangi populasi,” keluhnya. 

 

 

Di Priangan Timur Jawa Barat, Sekretaris Perkumpulan Peternak Ayam Priangan, Kuswara Suwarman menyampaikan, sebagian besar ayam milik peternak terpaksa dilelang karena kalau menunggu pembelian dari pemerintah tidak dapat diketahui kapan bisa terealisasi. “Kami sebenarnya mengharapkan gerak cepat setelah kesepakatan antara peternak dan perusahaan integrasi yang diinisiasi oleh pemerintah untuk membeli ayam milik peternak. Namun sampai sekarang realisasinya belum sampai ke daerah,” ujarnya pada (24/4). 

 

 

Kuswara menyatakan, peternak berusaha menahan dan menunggu harga live bird di kandang lebih baik lagi bisa di atas angka Rp 11.000 per kg dengan harapan setidaknya  di kisaran Rp 15.000 – 16.000 per kg. Namun peternak sudah tidak kuat menanggung beban operasional sehingga harus merelakan ayamnya dijual di harga Rp 11.000 per kg. Padahal HPP ditingkat peternak rakyat di angka Rp 19.000 per kg. “Peternak rugi angka Rp 8.000 per kg dan ayam yang dijual pun sudah di atas 1,7 kg,” keluhnya. 

 

 

Ia menyampaikan, kondisi terparah ini terjadi sejak pandemi melanda Indonesia dan pembelakuan PSBB di DKI Jakarta dan sekitarnya. Di tambah lagi PSBB yang diberlakukan di Bandung Raya membuat distribusi pasokan ayam dari Priangan Timur tersendat dan ayam tertahan di kandang. “Saat ini peternak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sudah habis, di Priangan tinggal beberapa peternak saja anggota asosiasi ini yang bisa bertahan menjalankan usaha peternakannya,” ungkapnya. 

 

 

Kuswara berharap, ke depan bisnis perunggasan di Priangan lebih baik lagi setelah kondisi normal kembali. “Pemerintah baik pusat maupun daerah harus serius mengkaji kegagalan saat ini secara bersama-sama dengan melibatkan para pelaku usaha perunggasan yang ada,” sarannya. 

 

 

Kondisi serupa terjadi di Lampung. Peternak broiler di Kabupaten Pringsewu Lampung, Dedy Wijaya menceritakan, menjelang Ramadhan, permintaan ayam justru berkurang karena daya beli masyarakat melemah akibat pandemi. “Selama ini, peternak broiler di Lampung banyak yang memelihara dengan jadwal panen menjelang bulan puasa karena, biasanya permintaan dan harga jual ayam melonjak. Namun ternyata justru permintaan berkurang,” terangnya. 

 

 

Harga live bird yang sebelumnya berada di angka Rp 18.500 per kg, merosot tajam hingga ke angka Rp 10.000 per kg dan sangat memukul peternak. “Penurunan harga tidak hanya menghantam peternak mandiri, namun juga peternak dengan pola kemitraan. Bahkan, penurunan harga ini membuat peternak mandiri bangkrut dan peternak kemitraan tidak mendapatkan apapun karena tingginya biaya produksi yang harus ditanggung,” keluh Dedy. 

 

 

Layer pun Terdampak 

Pandemi Covid-19 juga berimbas pada para peternak layer (ayam petelur). Kenaikan harga pakan jadi Rp 200 per kg dan harga konsentrat Rp 300 – 350 per kg namun diiringi turunnya harga telur di pasaran membuat para peternak gusar. 

 

 

Ketua Pinsar Petelur Nasional (PPN) Kendal, Suwardi melaporkan, per Rabu (14/4) harga telur di tingkat peternak Rp 18.500 per kg atau berada di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Menurunnya harga terjadi karena banyaknya pasar tradisional yang menjadi tujuan pemasaran, sepi atau bahkan tutup akibat wabah Corona. “Apalagi di DKI Jakarta dan sekitarnya sudah diterapkan PSBB. Telur bisa saja masuk kesana, tapi tidak ada yang beli. Jika beli melalui bantuan ojek online juga sudah pasti harganya akan mahal,” ucapnya. 

 

 

Ia menyampaikan, yang dipikirkan peternak saat ini bukan lagi soal keuntungan tetapi bagaimana bisa mempertahankan usahanya. “Kegiatan bantuan pangan yang dilakukan pemerintah dengan memasukkan telur sebagai salah satunya akan sangat membantu para peternak seperti kami,” tandasnya. 

 

 

Suwardi berharap, kondisi sulit ini segera berlalu supaya kondisi perekonomian Indonesia kembali pulih dan berkembang. “Meskipun kami saat ini masih bisa membayar karyawan kandang tetapi jika kondisinya terus berlanjut, akan terasa berat dan tidak menutup kemungkinan akan  banyak peternak yang gulung tikar,” tukasnya. 

 

 

Tatanan Solusi

Sebelum wabah Covid-19 merebak, produksi broiler sudah jauh melebihi permintaan. Pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan melalui surat edaran untuk mengurangi PS (Parent Stock) dengan usia 60 minggu ke atas. Kemudian, melakukan cutting telur tetas yang sudah 19 hari berada di dalam mesin tetas. “Kebijakan tersebut dikeluarkan guna mengurangi ketersediaan DOC (ayam umur sehari), sehingga keseimbangan populasi dan harga live bird bisa baik,” kata Ketua Umum GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas), Achmad Dawami.

 

 

Namun fakta yang saat ini terjadi di lapangan adalah, harga live bird tetap hancur. Kenyataan tersebut mengindikasikan jika antara ketersediaan dan permintaan tidak seimbang. “Apalagi, diperparah dengan adanya Covid-19 ini. Banyak sekali restoran dan pasar yang tutup. Tentunya akan mempengaruhi demand. Di satu sisi supply masih banyak, namun demand turun sehingga harga terjun tak terkendali,” urai dia. 

 

 

Dawami mengingatkan, jika peternak terus menerus tergantung pada perantara yang biasa mengangkut live bird ke pasar, maka akan berbahaya. Akhirnya, para peternak melakukan penjualan live bird secara eceran di pinggir jalan. “Hal ini sebetulnya dilakukan pertama kali oleh peternak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sekarang, sudah diikuti oleh hampir seluruh peternak. Memang melelahkan, tapi ini adalah cara agar mendekatkan produk kepada konsumen dan bisa menolong peternak meskipun hanya sedikit,” paparnya. 

 

 

Upaya yang disampaikan Dawami ini sudah diterapkan oleh Guntur. Ia memilih untuk menjual ayam secara langsung ke perumahan-perumahan sekitar tempat tinggalnya. Harga jualnya pun bervariasi, antara Rp 22.000 – 24.000 per kg, tergantung jarak pengantaran dan jumlah ayam yang diambil. 

 

 

Sementara Dedy, menyiasati turunnya harga live bird dengan menekan tingkat deplesi (kematian) agar serendah mungkin. Penyebab lain yang menurutnya juga menjadi pemantik turunnya harga adalah karena dalam tata niaga broiler terjadi distorsi harga di pasar, karena permainan bakul dan tengkulak. “Untuk memperpendek mata rantai tata niaga ayam di Lampung, sudah banyak tersebar kios-kios penjualan ayam yang didirikan perusahaan terintegrasi, yang menjual ayam segar dengan harga yang lebih kompetitif. Di sini harga karkas broiler lebih fair karena mengikuti turun naiknya harga ayam di tingkat peternak,” tambah Dedy yang juga Wakil Ketua III PPN Wilayah Lampung.

 

 

Menurut Sugeng Wahyudi, harga live bird sempat menyentuh angka Rp 8.000 per kg pada 1 – 6 April 2020. Namun, kondisi harga mulai membaik pada 7 – 11 April 2020 dengan merangkak naik hingga level Rp 13.000 per kg. “Harga membaik karena kami menyurati Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) agar perusahaan integrasi tidak menjual produknya ke pasaran,” jelas Sekretaris Jenderal GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional) ini. 

 

 

Tetapi harga live bird per (14/4) kembali turun hingga pada angka Rp 9.500 per kg karena  saat itu seluruhnya, baik peternak maupun integrator bebas menjual live bird ke pasaran. Sugeng pun meminta perusahaan integrasi agar memotong hasil budidaya dan menyimpannya di cold storage. “Dampak penurunan demand ini dirasakan peternak mandiri sangat besar karena live bird tidak bisa keluar dan tertahan di kandang,” ucapnya. 

 

 

Sugeng pun berharap para peternak lebih gencar melakukan penjualan live bird secara langsung kepada masyarakat dengan menjualnya ke kampung-kampung. Kegiatan tersebut dirasa ampuh untuk memperkecil disparitas harga yang ada di kandang dan di pasar. Ia menggaris bawahi jika secara garis besar, seluruh distribusi dapat dikatakan aman dan terkendali, hanya saja harga live bird yang memang sangat anjlok. 

 

 

Kesepakatan Menyerap Live Bird

Guna mengatasi persoalan terpuruknya harga live bird yang dihadapi peternak, pemerintah dalam hal ini Ditjen PKH (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) Kementerian Pertanian memfasilitasi penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara peternak di bawah naungan Pinsar Indonesia dan GOPAN dengan perusahaan integrasi pada (20/4) di kantor Kementerian Pertanian Jakarta. MoU ini dilakukan agar perusahaan integrasi bisa menyerap produksi live bird yang ada di peternak dan membantu pemasaran hasil peternakannya. 

 

 

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita menyampaikan, telah ada sekitar 23 perusahaan integrasi yang akan membantu penyerapan live bird dari para peternak. Namun, baru sekitar 15 perusahaan yang sudah sepakat dan berkomitmen akan melakukan penyerapan live bird tersebut, khusus di pulau Jawa saja dengan jumlah kesanggupan pembelian live bird sekitar 4 juta ekor.

 

 

Dalam acara tersebut, dilakukan pula dialog jarak jauh melalui panggilan video dengan perwakilan peternak dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Pardjuni, Ketua Pinsar Jawa Tengah. Ia meminta kejelasan terkait mekanisme pembelian ayam dari peternak oleh perusahaan integrasi. Juga, jangka waktu pembelian jangan sebentar, tetapi harus dilakukan secara terus menerus mengingat kondisi ayam yang ada saat ini over supply. 

 

 

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 248/Mei 2020