Rabu, 1 Juli 2020

Kolaborasi Lintas Instansi

Kolaborasi Lintas Instansi

Foto: ramdan


Sinergi diperlukan agar pelaksanaan kurban di tengah situasi pandemi ini tetap berjalan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan aspek pencegahan dari penyebaran Covid-19
 
 
Menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah pada akhir Juli, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) merilis Surat Edaran Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran tersebut dibuat untuk menyelaraskan pelaksanaan kurban di tengah pandemi Covid-19 yang kasusnya terus meningkat di Indonesia. Seperti diketahui, beberapa aktivitas yang umum terjadi saat kurban diantaranya adalah penjualan dan penyembelihan ternak kurban, serta pendistribusian daging kurban yang memicu keramaian dan interaksi sosial.
 
 
Rangkaian kegiatan kurban tersebut perlu disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19 dalam masa kenormalan baru (new normal). Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, I Ketut Diarmita mengimbau untuk menggunakan surat edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan kurban, dengan penyesuaian penerapan kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19. Harapannya, melalui surat edaran tersebut kegiatan pelaksanaan kurban di tengah situasi pandemi tetap berjalan secara optimal, dengan mempertimbangkan aspek pencegahan dari penyebaran Covid-19.
 
 
“Surat ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Kemudian dapat disampaikan kepada dinas terkait yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, atau instansi terkait yang membidangi fungsi kesehatan dan fungsi keagamaan. Selain itu diteruskan kepada organisasi masyarakat yang membidangi keagamaan,” terang Ketut.
 
 
Koordinasi antar Instansi
Regulasi pelaksanaan kurban telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Peraturan ini jelas pelaksanaannya dalam situasi normal, namun karena saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 maka pemerintah harus mengikuti ritmenya supaya kegiatan kurban terlaksana dengan aman. 
 
 
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dirkesmavet) Kementan, Syamsul Ma’arif mengaku telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan lintas instansi, baik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan pemerintah daerah (pemda). “Sebelum mengeluarkan surat edaran, kami mendiskusikannya terlebih dahulu, karena semua memiliki kepentingan terkait masalah Covid-19 ini. Contohnya, Kemenkes merilis Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kami perhatikan pedoman tersebut dalam meyusun surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementan,” jelasnya.
 
 
Syamsul mengimbuhkan, Kementan sudah meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk wilayah mana saja yang berada di zona merah atau hijau, serta kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Sebab tidak nampak adanya penurunan kasus Covid-19 sehingga Syamsul meminta kepada Kemenkes dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memberikan saran ke arah sana. 
 
 
Sementara itu, Kemenag dan MUI nantinya akan berperan dalam pembuat keputusan apakah kurban tahun ini dilaksanakan atau tidak, tetapi saat ini sudah mulai keluar imbauan. “Kita akan diskusikan, karena ada hubungannya dengan syariat Islam. Kami meminta koordinasi antara Kemenag dan MUI di daerah,” pinta Syamsul. 
 
 
Begitu pula koordinasi dengan Pemda, karena setiap daerah memiliki kekhususan tersendiri yang dapat dipadukan dengan instruksi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Nantinya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang akan menyatakan daerah mana saja yang berada di zona hijau dan merah. Jika ada wilayah zona merah yang akan melakukan kegiatan kurban, maka kondisi-kondisi ini akan dipantau oleh Pemda.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 250/Juli 2020
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain