Sabtu, 1 Agustus 2020

Listya Purnamasari: Jaminan Mutu Pangan Asal Hewani

Listya Purnamasari: Jaminan Mutu Pangan Asal Hewani

Foto: dok. pribadi
Listya Purnamasari

Produk pangan yang mengandung bakteri, parasit, virus, jamur dan bahan kimia berbahaya menurut Organisasi Pangan Dunia atau FAO (Food and Agriculture Organization) dapat menyebabkan lebih dari 200 penyakit. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) menunjukkan bahwa pangan terkontaminasi atau istilahnya penyakit bawaan pangan (Foodborne diseases) telah menyebabkan 600 juta orang di dunia jatuh sakit dan 400.000 diantaranya meninggal dunia setiap tahunnya. Tidak sedikit pula munculnya wabah atau pandemik di dunia ini diakibatkan oleh produk pangan asal hewani. Sebagai contoh pandemik influenza H1N1 pada 1918 dan H5N1 pada 1996 yang berasal dari unggas serta H1N1 jenis baru pada 2009 berasal dari ternak babi. Serta banyak penyakit zoonosis lain yang dapat ditularkan dari produk pangan hewani ke manusia.
 
 
Di era globalisasi dan pesatnya perkembangan ekonomi sekarang ini rantai pasok produksi terkadang melibatkan jalur yang panjang dengan keterlibatan banyak perusahaan atau negara pembuat suatu produk. Sehingga perlu standarisasi internasional dalam prosedur produksi pangan dan langkah keamanan dalam perdagangan produk untuk menjamin pangan yang aman bagi masyarakat. Produk pangan segar asal ternak merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki nilai nutrient tinggi seperti asam amino essensial yang tidak terdapat pada pangan protein nabati sehingga muncul slogan “Protein Hewani Cerdaskan Bangsa”. Karakteristik dari produk pangan asal hewan adalah mudah rusak atau bersifat perisable food dan rentan terkontaminasi mikroba berbahaya (potentially hazardous) sehingga perlu adanya jaminan keamanan pangan produk hewan ini.
 
 
Jaminan Pangan Hewani dengan NKV
Tindakan pencegahan, deteksi dan pengendalian bahaya kontaminasi untuk menghasilkan produk pangan yang aman perlu dilakukan dengan pendekatan multidisiplin terpadu yang melibatkan seluruh rantai pangan mulai dari produksi primer, pemrosesan, penyimpanan, distribusi dan transportasi. Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur supaya produk pangan asal hewan aman diterima konsumen. Pemerintah mewajibkan setiap unit usaha pangan asal hewan memiliki sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sesuai pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005. Regulasi ini juga didukung dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Sampai 2020 ini sudah terdapat 197 auditor NKV baik provinsi maupun pusat yang telah mensertifikasi NKV sebanyak total 2.634 unit usaha. Unit usaha tersebut diantaranya 774 usaha ritel, 43 usaha tempat penampungan susu, 1073 usaha distribusi produk hewan, 76 usaha budidaya ternak perah dan ungags petelur, 66 usaha sarang wallet, 220 usaha rumah potong, 291 usaha pengolahan produk hewan, 3 usaha pengelolaan produk non pangan dan 88 usaha telur konsumsi.
 
 
Layanan veteriner memainkan peran penting dalam penyelidikan dan respon terhadap penyakit bawaan pangan asal produk hewani. Dengan adanya sertifikasi NKV dalam produk pangan asal hewan yang diperjual belikan, pemerintah telah menjamin bahwa produk tersebut berasal dari unit usaha yang telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi (SSOP/ Sanitation Standard Operating Procedures) dan memenuhi GMP / Good Manufacturing Practices sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 untuk menjamin konsumen dari bahaya foodborne disease. Sertifikasi NKV ini juga salah satu upaya pemerintah dalam menjawab tantangan masyarakat sebagai konsumen untuk menyediakan produk pangan hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
 
 
Bagi unit usaha, sertifikat NKV merupakan suatu jaminan yang dapat diberikan pada konsumen bahwa produk pangan hewani yang dihasilkan dipastikan aman, sehat sehingga layak dikonsumsi, memberikan kepastian hukum dan menambah nilai jual produk. Sedangkan bagi konsumen, NKV akan menciptakan ketenangan batin dalam mengkonsumsi produk pangan hewani. Tujuan lain sertifikasi NKV juga dapat meningkatkan daya saing produk hewan domestik, dan mempermudah pemerintah dalam melakukan penelusuran bila terdapat penyimpangan dalam rantai keamanan pangan. Tujuan tersebut juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2005.
 
 
Sebagai masyarakat konsumen, kita dituntut untuk cerdas dan bijak dalam memilih produk pangan asal hewan yang aman, utuh, sehat dan halal. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dalam mengatur pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi hingga registrasi dari produk pangan maupun unit usaha sehingga pangan yang dihasilkan terjamin mutu nya. Dalam penjaminan mutu ini, semua pihak harus terlibat seperti pemerintah yang harus memastikan pangan yang aman dan berkualitas bagi rakyatnya, petani dan peternak harus menerapan cara bertani/beternak yang baik (good farming practices). Lalu, pelaku usaha pengolahan pangan menjamin pangan diproses secara aman, dan masyarakat konsumen memastikan terpenuhi hak-nya dalam memperoleh pangan yang aman, sehat dan bergizi, dengan perannya dalam memilih, menangani dan mengolah pangan dengan cerdas, benar dan bijak. Karena keamanan pangan bukan hanya urusan pemerintah maupun produsen, tapi juga tanggung jawab semua orang.
 
 
Pada momentum ini khususnya di 2020 dimana dunia sedang diuji dengan adanya pandemik COVID-19 mendorong pemerintah untuk lebih bekerja keras, selalu menghimbau dan memperingatkan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam menjamin mutu keamanan (aman, sehat, utuh dan halal) untuk produk pangan yang hendak dikonsumsi. Pemerintah juga menjamin di masa pandemik rantai pasok pangan tetap aman dan tersedia berkelanjutan. Praktisnya masyarakat hanya diminta untuk sering melakukan cuci tangan sebagai salah satu langkah dasar dalam menjaga kebersihan. Sebagai seorang konsumen yang cerdas, tuntutan melakukan pengecekan bahan pangan asal hewan termasuk pengecekan NKV pada produk pangan hewani yang akan dikonsumsi merupakan tindakan bijak yang sangat membantu dalam menjaga keamanan mutu pangan keluarga yang akan berdampak juga ke masyarakat luas. Karena kepedulian dari hal-hal kecil ini akan berdampak besar apabila semua lapisan masyarakat melakukannya.
 
 
 
Dosen Program Studi Peternakan, 
Fakultas Pertanian, Universitas Jember.
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain