Selasa, 1 September 2020

Peternak Ayam Broiler Kembali Gerudug Kementan

Peternak Ayam Broiler Kembali Gerudug Kementan

Foto: ist/dok.PPRN


Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) kembali menggelar demonstrasi ke Kementerian Pertanian hari ini (Selasa, 1/9) terkait kondisi harga panen livebird yang tidak kunjung mentas dari keterpurukan.

 

Mewakili demonstran Alvino Antonio W - Ketua PPRN menyampaikan rilis kepada media, kerugian yang diderita peternak ayam broiler 5 tahun terakhir bagi peternakan rakyat/mandiri broiler semakin nyata pada 2 tahun belakangan ini.

 

Dikatakannya peternak rakyat mandiri menelan kenyataan pahit karena harus menderita kerugian yang cukup besar diakibatkan harga ayam hidup jauh dibawah harga pokok produksi (HPP). Akhir tahun lalu harga ayam hidup menyentuh Rp 10.000 / kg, bahkan di kuartal pertama tahun 2020 harga ayam hidup di kandang rontok hingga menyentuh Rp 7.000/kg, sementara itu harga sapronak relatif stabil terutama harga pakan yang masih bertengger dikisaran Rp 7.100/kg.

 

Disampaikannya, seolah sudah menjadi lingkaran setan, semuanya kembali kepada peternak rakyat mandiri yang menjadi korban. Siklus setan tersebut terus berulang tanpa ada solusi dari pemangku kepentingan sektor usaha perunggasan khususnya pemerintah yang dianggap sebagai orang tua bagi usaha perunggasan.

 

Dia mengklaim pemerintah terkesan abai terhadap nasib ribuan peternak rakyat mandiri dan pekerja yang terlibat didalamnya. Peternak Rakyat mandiri yang saat ini menjadi kelompok minoritas menjadi korban dari praktek bisnis pelaku usaha besar integrasi yang perang harga antar sesama produsen broiler.

 

Alvino menyampaikan beberapa poin tuntutan, diantaranya harga livebird harus diatas HPP peternak rakyat mandiri paling lambat Kamis 3 September 2020 dan seterusnya, sebagaimana diatur oleh Permendag No. 7 / 2020.

 

Kedua, kerugian peternak rakyat mandiri yang diakibatkan kelalaian pemerintah dalam pengaturan supply dan demand yang mengakibatkan selama 2 tahun merugi menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena kerugian itu merupakan akibat dari lemahnya pengawasan pemerintah dalam persaingan usaha perunggasan yang tidak sehat, penentuan suply dan demand, dan danya pembiaran atas pelanggaran Permentan dll.

 

Ketiga, PPRN meminta tanggung jawab pemerintah untuk mewajibkan integrator dan afiliasinya menyerap 100 % livebird yang mereka produksi ke RPA. Keempat, pemerintah dan integrator harus bertanggung jawab atas poin 1 – 3 . Jika tidak maka PPRN menuntut seluruh hutang – hutang peternak agar di putihkan. Kelima, PPRN menuntut agar segera diterbitkan peraturan presiden tentang perlindungan peternak rakyat mandiri. ist/ed/ramdan

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain