Kamis, 1 Oktober 2020

Fasilitas dan Insentif untuk Industri Pakan

Fasilitas dan Insentif untuk Industri Pakan

Foto: 


Sebagai industri strategis membuat kementerian dan lembaga yang membina menjadi lintas sektoral. Sebagai industri yang terdampak pandemi Covid-19, hendaknya berbagai fasilitas dan insentif bisa diakses dengan mudah agar bisa bermakna bagi industri ini
 
 
Selain Kementerian Pertanian sebagai pembina langsung industri pakan ternak, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan telah memahami pakan ternak sebagai barang industri strategis. Pakan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor pertanian sebagai pemasok utama jagung, meskipun masih menggunakan bahan baku impor terutama yang tidak diproduksi dalam negeri. Industri ini juga menjadi pemasok bahan baku bagi industri peternakan penghasil pangan hewani berupa daging, telur, dan susu. 
 
 
Supriadi, Direktur Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian menyatakan industri makanan dan minuman dimana termasuk pakan ternak sangat diharapkan menjadi sektor yang paling cepat bangkit dan menggerakkan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Khusus untuk pakan ternak, dia menjelaskan merupakan industri yang strategis karena keterkaitannya sangat luas dan kuat dengan industri hulu di pertanian, perdagangan luar negeri, dan di hilir dengan industri pengolahan makanan-minuman berbahan daging dan telur juga susu. 
 
 
Hal itu terungkap pada Seminar Online “Peluang dan Tantangan Industri Pakan Ternak” melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) pada (22/9). Selain Supriadi, seminar menghadirkan narasumber Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian – Fadjar Sumping Tjatur Rasa; Ketua Umum GPMT, Desianto Budi Utomo; Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan – I Gusti Ketut Astawa; serta Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan – Untung Basuki. 
 
 
“Pertumbuhan makanan minuman termasuk pakan ternak tidak terkontraksi. Meski tumbuhnya kecil, hanya 3,4 %, dan utilisasi kapasitas industrinya menurun tinggal 80 %, tapi tidak ada yang berhenti berproduksi. Kalau makanan untuk manusia, utilisasi masih lebih tinggi karena ada bansos-bansos non tunai berisi pangan,” ungkapnya. 
 
 
Fasilitas Fiskal 
Supriadi mengakui sebagian besar bahan baku non jagung masih diimpor, karena belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kementerian terkait, sedang memperjuangkan untuk bahan baku pakan ternak seperti DDGs (ampas penyulingan etanol jagung), premiks, vitamin, bahan aditif pakan, fish meal, dan lain-lain agar mendapat fasilitas fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Anggarannya dipatok hingga Rp 19 miliar lebih untuk tahun ini, yang merupakan bagian dari fasilitas untuk 12 sektor industri agro dengan pagu total Rp 276.333.000.000. 
 
 
Untung Basuki sebagai representasi Ditjen Bea dan Cukai – Kemenkeu menjelaskan fasilitas kepabeanan terkait kebijakan fiskal, dilakukan penangguhan bea masuk maupun cukai. Adapula fasilitas prosedural (non fiskal), terkait kemudahan perizinan dan pelayanan termasuk rekomendasi impor secara terpadu. 
 
 
Berdasar usulan dari Kementerian Perindustrian, yang mendapatkan fasilitas BMDTP adalah barang yang digunakan untuk suplai industri dalam negeri namun belum diproduksi di dalam negeri, atau sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi jumlah dan/atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. 
 
 
Industri pakan ternak, menurut Untung, masuk dalam poin meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk pakan ternak sendiri dan untuk industri peternakan yang dilayaninya. Selain itu, industri pakan dan peternakan sudah mulai untuk mengekspor ke beberapa negara, seperti ke Timor Leste, Myanmar, dan Papua New Guinea. Meskipun jumlahnya kecil namun pemerintah menghargai upaya itu. 
 
 
“Fasilitas BMDTP ini bisa diakses oleh industri terdampak pandemi Covid-19, termasuk industri pakan ternak. Permohonan rekomendasi impor di Kementerian Perindustrian dan permohonan pembebasan kepabeanan tidak perlu lagi datang ke kantor namun menggunakan otomasi, terkait pembatasan sosial dan PSBB di berbagai daerah. Kita tinggal punya waktu 3 bulan tahun ini, maka mohon kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya,” dia menerangkan. 
 
 
Untung berjanji akan menghubungi Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan keterangan kepastian mulai berlakunya kebijakan itu. “Semoga bulan ini keluar PMK-nya. Ini bulannya sudah tanggung, sudah September, maka kami berharap bisa dilanjutkan sampai 2021,” dia berharap. 
 
 
Ia menegaskan fasilitas ini diberikan karena pemerintah memiliki harapan besar industri makanan dan minuman akan pulih dengan cepat. “Setelah diberikan BMDTP nanti jangan sampai ada aturan teknis yang sulit di kementerian manapun, agar relaksasi dan insentif ini bisa bermakna bagi industri,” tandas Untung. 
 
 
Supriadi bersuara tegas mengingat kementerian dan lembaga yang membina industri pakan ini memang banyak, lintas sektoral. Bahkan bisa dikatakan mengandung hajat hidup industri lain dan masyarakat konsumen. 
 
 
Bukan hanya bea masuk fasilitas perpajakan pun diberikan pemerintah kepada industri termasuk pabrik pakan ternak melalui PMK 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Untuk kode 10801 – industri makanan hewan dan 10802 – industri konsentrat makanan hewan, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 impor ditanggung oleh pemerintah. Diberikan pula fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, dan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh 25 (KLU 2012). 
 
 
Soal Jagung 
Dirkeswan Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyoroti masalah jagung sebagai bahan baku utama pakan, yang mengambil porsi lebih dari 50 % dari formulasi pakan. “Kita rasakan perlu penguatan distribusi dan logistik yang mendukung agar daerah yang berlimpah pakan atau produksi ternak bisa mengisi daerah yang kekurangan. Produksi jagung telah bergeser ke luar Jawa, padahal pabrik pakan kebanyakan ada di Jawa. Begitu pula ternak unggas, banyak diproduksi di Jawa,” ungkapnya. 
 
 
Seharusnya, kata Supriadi, tahun ini Kementan dan Ditjen Industri Agro membuat pilot project berbasis digital 4.0 untuk suplai jagung. “Harusnya kita sudah punya silo di daerah-daerah, dan memiliki database jagung riil. Karena pandemi, anggaran yang sedikit harus dialihkan untuk penanganan Covid,” ujarnya. Dengan sistem digital 4.0, data jagung bisa realtime, stok ada di mana dan harganya berapa semua dapat terbaca. Ada di sudut manapun jagung nanti akan terdeteksi di database. 
 
 
Untung Basuki mendukung segera dibangun database kebutuhan dan produksi jagung nasional yang terbaca secara realtime. “Supaya kita tahu kapan ada suplai cukup dan kapan ada kekurangan sehingga kita cepat-cepat bisa mengimpor. Bukan karena saya suka impor, tetapi karena memang ada kekosongan riil,” dia mengungkapkan. Menurut dia, suplai jagung lokal sebenarnya sudah menggembirakan, 90 % jagung pakan sudah mampu dipenuhi dari dalam negeri. 
 
 
Sebagai representasi Kemendag I Ketut Astawa menerangkan Permendag 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung untuk kebutuhan Pakan tidak dipersyaratkan rekomendasi, hanya dapat dilakukan oleh Bulog setelah mendapatkan penugasan dari Menteri BUMN berdasarkan usulan Menteri Perdagangan. “Pada 2018, impor jagung menembus 100 ribu ton, naik menjadi 180 ribu ton pada 2019 dan untuk 2020 sampai bulan ini tidak ada impor,” terang dia.
 
 
Menanggapi pertanyaan tentang harga jagung dalam negeri yang tidak semurah jagung di Brazil dan jalan tengah untuk membentuk harga yang membahagiakan petani jagung dan peternak, Ketut menjelaskan harga jagung adalah hasil mekanisme supply and demand. Maka agar harga membahagiakan petani dan tidak memberatkan produsen pakan dan peternak sebaiknya dilakukan kemitraan antara petani jagung dengan pelaku usaha. “Agar kualitas dan kuantitas produksi, misal kadar air dan aflatoksin bisa memenuhi standar dan kebutuhan pabrik pakan. Mekanisme harga yang terjadi akan berbeda dan lebih terkontrol karena pasokan cukup dan kualitas pun lebih terjamin,” dia menjelaskan. 
 
 
GMO dan Barang Curah 
Desianto, Ketua Umum GPMT menggarisbawahi aturan mengenai pemasukan asam amino yang terhambat aturan mengenai Genetic Modified Organism (GMO). Mengingat, adanya kecurigaan asam amino diproduksi dengan melibatkan GMO jenis tertentu. 
 
 
Supriadi, Untung Basuki dan Fadjar satu kata, menegaskan bahwa tidak ada pelarangan pemasukan asam amino maupun bahan-bahan terkait GMO. Menurut mereka, bahan yang di kepabeanan dicurigai mengandung GMO, akan dikirim kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan kajian mengenai risikonya. 
 
 
“Bahkan kalau ada bukti bahwa itu bukan produk GMO, tidak perlu dilakukan kajian. Kalau memang ada indikasi GMO, wajib dilakukan kajian. Kalau dulu tidak ada batasan waktu bahkan bisa bertahun-tahun, sekarang melalui aturan baru ini sudah ada tenggat waktunya, hanya 56 hari kecuali ada temuan yang harus diperdalam kajiannya. Kami di kepabeanan hanya melihat apakah ada kemungkinan GMO, sedangkan kajian dan perizinannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” Untung memaparkan. 
 
 
Mengenai denda atas selisih berat dan volume bahan pakan yang terkategori barang curah yang diatur PMK 26/2020, Untung menjelaskan hanya mengatur barang curah yang tidak dikemas apapun, baik berupa kantong maupun kontainer. Jika berat dan/ atau volumenya pada saat pembongkaran di pelabuhan hanya selisih 0,5 % di atas maupun di bawah angka yang diberitahukan dalam dokumen kepabeanan, maka dibebaskan dari denda administrasi.
 
 
Dia menegaskan, untuk barang yang diangkut dalam kontainer maka toleransi ini tidak diberikan. Barang dalam kontainer biasanya dikemas dalam bag, sehingga pasti penyusutan dan penambahannya tidak akan signifikan. 
 
 
Namun, Desianto menyampaikan uneg-uneg dari anggota GPMT, pada impor bahan pakan, terjadi kasus yang berbeda. Bahan pakan seperti MBM, CGM, dan DDGs dikapalkan dalam kontainer namun isinya dalam bentuk curah. Sebab negara asal barang tidak memungkinkan mengekspor dalam karung karena tidak ada fasilitasnya. Jadi barang curah dalam kontainer ini juga ada konden-sasi penyusutan maupun penambahan selama transportasi. 
 
 
Untung menanggapinya dengan diplomatis. “Mungkin GPMT bisa mengajukan catatan kepada kami barangkali akan menjadi perhatian kami, didetailkan kondisinya seperti apa. Saya kira kalau sudah dikemas dalam kontainer akan berbeda dengan yang betul-betul curah di dalam kapal. Tapi tetap saja, kami mohon diterangkan kondisinya semoga bisa menjadi perhatian kami. Toleransi di PMK 26 itu memang hanya untuk barang yang betul-betul curah,” tandasnya. TROBOS/Adv
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain