Rabu, 14 Oktober 2020

Perusahaan Breeding Diharapkan Patuhi Komitmen

Perusahaan Breeding Diharapkan Patuhi Komitmen

Foto: ist/dok.ZOOM-Pataka


Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Dalam dua bulan terakhir 3 Surat Edaran Dirjen PKH digulirkan untuk pemangkasan produksi guna stabilisasi supply dan harga jual live bird /LB (ayam hidup) broiler (ayam pedaging) di peternak.

 

Namun implikasi regulasi tersebut dinilai peternak masih jauh dari harapan, buktinya harga LB masih dibawah HPP (Harga Pokok Produksi). Tetapi, disatu sisi harga DOC (anak ayam) sudah meningkat.

 

Diutarakan Pardjuni, Ketua Pinsar Indonesia Jawa Tengah bahwa harga LB dibawah HPP berlangsung cukup lama, bahkan pernah mencapai di harga Rp 10.000 – 11.000 per kg. Kalaupun diatas HPP yang sekarang ini berada di Rp 17.000 – 18.000 per kg, hanya bertahan sebentar 2 sampai 3 hari saja.

 

“Adanya SE ini dimanfaatkan oleh perusahaan pembibitan untuk menaikkan harga DOC, sedangkan di hilir harga LB belum tentu diatas HPP. Selain itu ada perusahaan yang tidak patuh terhadap SE ini,” ungkap dia dalam Konferensi Pers Transparansi dan Pengawasan Pengaturan Supply Demand Live Bird yang digelarPusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) melalui aplikasi online di Jakarta (13/10).

 

Diamini Alvino, peternak broiler di Bogor, Jawa Barat, bahwa masih ada perusahaan pembibitan yang tidak patuh terhadap SE ini. Sehingga, upaya pemangkasan produksi ayam diantaranya melalui penundaan setting telur tetas hingga 50 % sulit berjalan optimal. “Kondisi tersebut disebabkan lemahnya pengawasan dari insitusi terkait,” ucapnya.

 

Sedangkan, untuk harga ayam pada (13/10) yang mengalami kenaikan cukup signifikan senilai Rp 1500 – 2000 per kg di wilayah Jawa Barat dinilai dirinya cukup aneh juga. “Harga ayam naik ini apakah karena mau demo peternak rakyat pada beberapa hari mendatang, tidak tahu juga. Namun, seharusnya jika dilihat dari dampak pemangkasan produksi seharusnya kenaikan tidak melonjak seperti ini," terangnya.

 

Yeka Hendra Fatika, Ketua Pataka mengatakan berbagai kebijakan pengurangan pasokan sudah berkali kali dilakukan oleh pemerintah, namun harga live bird terus tertekan pada tingkat yang sangat merugikan peternak. Padahal pengurangan pasokan final stock terbaru, sudah dilakukan sebanyak 50 persen dari kapasitas produksinya.

 

Perlu Kesadaran Bersama

Yeka menilai, tidak terkoreksinya harga disaat kebijakan pengurangan pasokan dikeluarkan oleh pemerintah disebabkan : pertama, ketidaktaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera disertai sanksi yang tidak tegas.

 

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, terkait pengurngan pasokan FS ini tidak memiliki pedoman yang jelas dan tidak bisa diawasi oleh publik. Padahal informasi terkait pengurangan pasokan FS ini termasuk pada kategori yang perlu diketahui oleh publik sesuai dengan prinsip prinsip good governance.

 

“Jika pemerintah gagal dalam melakukan pengawasan dan publik tidak bisa juga terlibat memantau pengawasan terkait pengurangan pasokan FS, maka rezim importasi bebas dan rezim kuota sama buruknya bagi kelangsungan hidup peternak. Padahal amanah konstitusi, memerintahkan negara untuk melindungi setiap warga negara atas penghidupan yang layak,” ungkapnya.

 

Kepala Subdirektorat II Satgas Pangan, Helfi Assegaf, mengatakan, perlu kesadaran dan kepentingan bersama pemerintah dalam memperbaiki nasib para peternak. Ia menilai, kerap kali dalam sistem pengawasam pengurangan pasokan terjadi miskomunikasi. Hal itu membuat laporan yang masuk tidak diperbarui. Karena itu, pihaknya pun meminta pemerintah untuk membuat sistem pengawasan yang jelas sehingga pengawasan yang dilakukan bisa lebih ketat.

 

"Masalahnya memang berputar-putar terkait hal tersebut, walaupun kebijakan pemerintah sudah jelas," cetusnya.

 

Direktur Perbibitan dan Produksi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sugiono, menyampaikan pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada para perusahaan terkait yang tidak komitmen atas perjanjian dengan pemerintah. Dari evaluasi kebijakan tersebut, terlihat pihak integrator yang patuh dan tidak patuh kepada aturan pemerintah. "Kita sudah sangat serius sejak dahulu, cuma dipangkas berapapun ada saja alasannya," tuturnya.

 

Lanjutnya, dengan pemangkasan produksi ayam oleh para perusahaan pembibit atau integrator yang ditugaskan tidak mencapai target. Sehingga, menyulitkan upaya pemerintah dalam berusaha untuk menaikkan harga ayam di peternak mandiri.

 

"Kita telah melayangkan surat teguran kepada para perusahaan terkait yang tidak komitmen atas perjanjian dengan pemerintah," sebutnya. ramdan

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain