Minggu, 1 Nopember 2020

Tri Hardiyanto: Regulasi Harus Memihak yang Kecil

Tri Hardiyanto: Regulasi Harus Memihak yang Kecil

Foto: dok. trobos
Tri Hardiyanto

Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi acuan regulasi bagi para pelaku usaha di bidang ini. Namun sebetulnya, UU ini sudah tidak memihak yang kecil karena jika dibaca, dalam UU tersebut, peternak ukuran berapapun tidak ada segmentasi atau meskipun ada celah untuk mensegmentasi tapi tidak dilakukan. Akhirnya, ibarat petinju baik kelas berat, kelas menengah, maupun kelas ringan atau bulu bercampur menjadi satu. 
 
 
Semestinya, peternak integrasi vertikal dan peternak pembudidaya rakyat atau mandiri, diberi garis pemisah yang jelas. Ada peternak integrasi karena punya peternakan atau berbudidaya; ada peternak integrasi sebagian, punya breeding (pembibitan ayam) tapi tidak punya pabrik pakan; ada perusahaan peternakan; atau ada juga peternak yang tidak punya apa-apa, sapronak (sarana produksi ternak) semua beli. Dari setiap segmentasi itu harus dibedakan yang pada akhirnya dibedakan juga segmentasi pasarnya. 
 
 
Akan percuma jika mengatur negara hanya dengan bicara saja tetapi di UUnya masih ada celah. Pemerintah kalau ingin tenang dan tidak ada demonstrasi yang dilakukan peternak mestinya harus membuat aturan turunan untuk menterjemahkan dari UU yang masih ada celah itu. Pemerintah harus membuat Perpres (Peraturan Presiden), Kepres (Keputusan Presiden), PP (Peraturan Pemerintah) yang kemudian diikuti dengan aturan turunan lainnya. Kalau semua itu sudah dibuat pemerintah artinya pemerintah daerah pun harus tunduk sama UU ini. 
 
 
Sementara Permen (Peraturan Menteri) lebih mengatur ke dalam antara pemerintah dengan para stakeholder apalagi tidak ada sanksi pidana. Pasalnya, kalau regulasinya hanya Permen, pemerintah daerah tidak akan tunduk. Pemerintah daerah itu hanya tunduk pada UU dan PP. Posisi pemerintah daerah ini penting, karena izin usaha, mendirikan kandang, mendirikan pabrik, semuanya ada di daerah. 
 
 
Disamping itu, urusan peternakan ini seharusnya ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian karena kaitannya dengan 3 kementerian yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Kementerian Pertanian bicara tentang ketahanan pangan, Kementerian Perdagangan bicara tentang perdagangan dan peluang ekspor, dan Kementerian Perindustrian berbicara tentang industrinya. Dengan begitu diharapkan akan ada regulasi yang kuat yang bisa mengatur semuanya baik jangka pendek, menengah, dan panjang. 
 
 
Permentan 32/2017
Banyaknya ketentuan dari pasal-pasal yang terdapat pada Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) No. 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi yang pelaksanaannya tidak berjalan dan tidak relevan lagi pada kondisi saat ini. Sudah sepatutnya Permentan 32 Tahun 2017 dicabut dan digantikan dengan produk hukum serupa yang ketentuan-ketentuan didalamnya disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan terutama yang terjadi selama 3 tahun terakhir umur Permentan ini berjalan.
 
 
Sebagai contoh kalau dirinci, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 14 menyatakan, pelaku usaha mandiri adalah pelaku usaha budidaya ayam ras yang mempunyai PS dan/atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri. Ayat ini tidak relevan, seharusnya pelaku usaha budidaya yang memiliki PS dikategorikan sebagai pelaku usaha integrasi.
 
 
Pada Bab II Penyediaan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan, selain penyediaan melalui produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan ayam ras dapat melalui pemasukan dari luar negeri.
 
 
Ayat 3, penyediaan ayam ras melalui produksi dapat berupa benih dan bibit ayam ras dan ayam ras potong (live bird). Ayat 2 dan 3 multitafsir antara bentuk bibit, LB atau karkas.
 
 
Pasal 3 Ayat 3 menyatakan, penyediaan benih dan bibit ayam ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk telur tertunas dan DOC. Ayat 3 tidak relevan dengan ketentuan pelarangan penjualan telur tertunas (HE) terutama FS. Pasal 4 Ayat 1 menyatakan, penyediaan ayam ras dan telur konsumsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional. Ayat 2, rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan demand. Ayat 3, rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya. Pasal ini sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dan sering kali dalam perjalanannya menjadi tidak diindahkan terutama terjadi saat “bongkar pasang” impor GPS. 
 
 
Pada Pasal 5 Ayat 1, keseimbangan suplai dan demand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dan dianalisa oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Ayat 2, Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. Pasal 6 Ayat 1, Hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan rencana produksi nasional. Ayat 2, rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa Tim Analisa harus tetap ada, namun pemerintah harus memverifikasi data yang digunakan (baik data yang dilaporkan pelaku atau data lainnya). Sehingga Tim Analisa tidak salah menganalisa dan terkesan menjadi “bumper” kebijakan pemerintah.
 
 
Pasal 7 Ayat 1, dalam hal terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand yang disebabkan wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (force majeure), penetapan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan perubahan. Ayat 2, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan produksi PS dan/atau FS. Pasal ini tidak berjalan di saat kejadian pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini terlihat alokasi impor GPS di 2020 direncanakan naik, padahal seperti diketahui pandemi Covid-19 belum akan berakhir sampai dengan 1 – 2 tahun ke depan.
 
 
Di Pasal 8, penyediaan ayam ras dan telur konsumsi melalui produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh pelaku usaha integrasi; pembibit PS; pelaku usaha mandiri; koperasi; dan/atau peternak. Pasal ini tidak detail dan harus dirombak, dan harus dilengkapi dengan segmentasi pasar terutama fokus pelaku usaha integrasi pada pasar ekspor.
 
 
Pada Pasal 10 pelaku usaha integrasi, pembibit PS, dan pelaku usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c, dalam memproduksi ayam ras dengan klasifikasi FS dilakukan untuk keperluan sendiri; koperasi; dan peternak. Pasal ini tidak relevan lagi, harus dipisahkan antara pelaku integrasi dan mandiri. Dan yang paling penting kewajiban integrasi untuk menyelesaikan integrasinya sampai ke hilir.
 
 
Pada Pasal 12 Ayat 1, pelaku usaha integrasi, pelaku usaha mandiri, koperasi, dan peternak yang memproduksi ayam ras potong (live bird) dengan kapasitas produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu wajib mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin. Ayat 2, produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk fasilitas rantai dingin dan peredaran. Ayat 3, besaran alokasi fasilitas rantai dingin dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. Pasal ini belum maksimal terlaksana, terutama pada Ayat 1 yang sebenarnya aturan ini baik tapi tidak terlaksana. Terbukti selama 3 tahun terakhir serapan pemotongan RPHU baru 20 % nasional yang seharusnya dengan pasal ini bisa mencapai minimal 50 % dan membantu menjadi buffer pada saat harga ayam hidup hancur.
 
 
Bab V Pengawasan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 tentang pengawasan ini belum berjalan. Diperlukan harmonisasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Harmonisasi dan konsolidasi ini bisa dalam bentuk petunjuk pelaksana (juklak) dari Permentan 32/2017 dalam bentuk peraturan daerah yang mengamanahkan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan Permentan. Adapun Pasal 28 tentang sanksi pun belum berjalan. 
 
 
Menguatkan Hilirisasi
Harga live bird broiler (ayam pedaging) tidak bisa diatur oleh supply & demand (pasokan & permintaan). Kondisi harga live bird yang anjlok ini karena adanya over supply (kelebihan pasokan) serta under demand (permintaan rendah). Setiap tahun, demand pada Agustus hingga Oktober biasanya jelek. Permintaan biasanya turun sekitar 20 % dari normal. 
 
 
Permintaan yang musiman di hari besar atau momen-momen tertentu ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Dalam posisi over supply dan under demand sehingga akhirnya menjadi situasi yang seperti ini, banjir bandang, artinya ayam yang diproduksi menjadi terlalu banyak. Sehingga semestinya ditengah kondisi seperti ini semua pelaku usaha tidak mencari untung yang besar, yang penting semua bisa bertahan hidup dengan harga yang tidak di bawah HPP (Harga Pokok Produksi). 
 
 
Melalui regulasi yang kuat diharapkan ke depan, ayam yang dijual di pasaran itu sekitar 40 % tidak dalam bentuk live bird. Saat ini, ayam yang dijual bukan live bird masih di kisaran 23-27 %, selebihnya dijual dalam bentuk live bird. Kalau ayam sudah dijual lebih banyak tidak dalam bentuk live bird akan lebih baik. 
 
 
Kelebihan pasokan ayam juga semestinya bisa dilihat dari kacamata yang positif. Di negara lain, kelebihan produksi itu diciptakan untuk kekuatan daya tahan nasional, ketahanan pangan. Kementerian Perdagangan mestinya turun tangan. Kalau pemerintah sudah bisa membuat potensi over supply ini menjadi potensi ekspor sekaligu potensi ketahanan pangan akan sangat luar biasa. 
 
 
Mengantisipasi kelebihan pasokan ayam itu, pelaku usaha integrasi harus menyelesaikan pasarnya. Juga semua pelaku usaha harus membangun RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) tidak hanya yang berskala besar tetapi juga harus membangun yang berskala kecil agar rakyat bisa ikut berpartisipasi. Karena saat ini, kalau bicara efisiensi, bisa dibuktikan bahwa closed house (kandang tertutup) dengan populasi 7.500-8.000 ekor milik peternak rakyat sangat bersaing dengan kandang milik industri yang besar-besar. 
 
 
Jika pemerintah membuat pilihan agar usaha kecil berupa perusahaan kecil dan menengah, sampai ke peternak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) ini hidup, artinya bisa berkoperasi sehingga mampu melanjutkan usahanya. Untuk itu, harus dibuat peraturan daripada UU yang ada, yang mampu menolong rakyatnya. 
 
 
Semakin Lemah
Dengan adanya perang dagang ayam ini membuat peternak rakyat/mandiri mengikuti arus yang ada. Langkah ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain, tidak punya daya tahan, dan tidak punya daya topang. Kalau ayam tidak dijual, tidak ada uang untuk bayar pakan, DOC (ayam umur sehari) sehingga dalam posisi rugipun tidak bisa berbuat apa-apa. 
 
 
Saat ini kemampuan peternak rakyat/mandiri semakin lemah. Peternak akan mampu bertahan sampai harga jual live bird di atas HPP. Apalagi para peternak di masa pendemi Covid-19 ini tidak berpikir untung tetapi berpikir bagaimana usaha ini terus berjalan dan tetap bisa hidup. 
 
 
Untuk bisa tetap hidup, pastinya peternak rakyat/mandiri harus mengefisiensikan diri. Mendapat DOC yang harga relatif terjangkau, kualitas yang baik, mendapat pakan juga harga terjangkau dan berkualitas baik sehingga mampu menekan HPP. Kalaulah rugi, yang penting usaha masih bisa berputar kembali meskipun mengecil. TROBOS
 
dituliskan kembali oleh yopi, ramdan, ajeng
 
 
*Ketua Dewan Pembina GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional)
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain