Kamis, 3 Desember 2020

Peternak Milenial Tuntut Data Perunggasan Tersedia Realtime dan Transparan

Peternak Milenial Tuntut Data Perunggasan Tersedia Realtime dan Transparan

Foto: ist/dok.FPAMJabar


Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Forum Peternak Ayam Milenial Jawa Barat (FPAM Jabar) menggelar demonstrasi menuntut pemerintah menyajikan data dasar yang menggambarkan supply - demand perunggasan broiler (ayam ras pedaging) secara realtime dan transparan.

 

Mereka, menyampaikan tuntutan itu ke 3 titik, yaitu Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 

Siaran pers yang diteken oleh ketua aksi Alvino Antonio dan koordinator aksi Nurul Ikhwan ini  menuntut transparansi data dasar supply perunggasan yang dipergunakan untuk pengurangan pasokan ayam. Menurut mereka data itu sangat penting untuk diketahui publik agar publik dapat menilai secara langsung perusahaan siapa yang patuh dan siapa tidak patuh. Perusahaan dan pemerintah seharusnya saling menjaga keterbukaan informasi, demi kelangsungan bisnis perunggasan nasional.

 

“Karena itu, kami mendorong Kementan untuk mengumumkan perkembangan pengurangan pasokan ayam secara terbuka ke publik. Kalau tidak transparan, jangan-jangan ada kongkalikong antara Kementan dengan pelaku usaha,” tulis mereka.

 

Mereka menyatakan jika data terbuka secara transparan dan realtime, pemerintah tidak perlu lelah menerbitkan surat edaran (SE) pemangkasan supply bibit / DOC (day old chick, anak ayam umur sehari) yang berjilid-jilid itu. “Perusahaan pabrikan akan menyesuaikan sendiri dalam memproduksi DOC, sesuai demand oleh market perusahaan masing-masing. Tidak seperti sekarang, oversupply terus berialan karena perusahaan pabrikan cenderung berlomba-lomba dalam memproduksi DOC sebanyak-banyaknya, sedangkan market tidak dipersiapkan dengan baik,” tulis mereka.

 

Mereka memprotes mekanisme pengaturan melalui SE itu hanya efektif sebentar, dan kembali terpuruk karena harga livebird (LB, ayam hidup) kembali terjerembab namun harga bibit justru melonjak. Peternak milenial ini merasakan sejak tahun 2015 lalu, sampai penghujung tahun 2020, harga LB masih tertekan di bawah harga pokok produksi (HPP).

 

Penyebab utamanya, menurut mereka adalah harga sarana produksi ternak (sapronak) yang meliputi DOC dan pakan temak jauh lebih tinggi dari pada harga panen LB. Harga LB saat ini menyentuh dilevel Rp 16.000 Rp 16.500 per kg di wilayah Bogor, sedangkan harga pokok produksi (HPP) mencapai Rp 18.000 per kg. Dari sisi input, mereka dihantam oleh harga DOC di level Rp 7.000 - Rp 7.500 perekor. Jatuh tertimpa tangga, harga pakan pun terkerek Rp 250 perkg menjadi Rp 7.000 Rp 7.200 perkg, sejak bulan lalu.

 

“Kita tahu bahwa pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) No.7/2020 telah mentapkan harga acuan penjualan livebird Rp 19.000 - Rp 21.000 perkg ditingkat peternak. Sedangkan harga DOC Rp 5.000 - Rp 6.000 perekor dan harga pakan Rp 6.800 - Rp 7.000 perkg. Harga acuan Permendag tersebut, ternyata telah dilanggar oleh perusahaan breeder dan pabrik pakan,” mereka mengungkapkan.

 

Kami atas nama Petemak Ayam Millenial Jawa Barat menuntut kepada Menteri Perdagangan untuk menindak tegas kepada perusahan — perusahaan integrator yang secara sengaja menaikkan harga sapronak tersebut. Tekanan itu diperparah dengan oversupply pasokan, sehingga berimbas pada anjloknya harga LB. Padahal pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 32/2017 secara detail mengatur tentang pengendalian supply-demand secara seimbang.

 

Dalam hal pengurangan pasokan, pemerintah melalui Direktur Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI (Dirjen, Kementan) telah menerbitkan banyak Surat Edaran (SE) Dirjen. Akan tetapi, implementasi SE tersebut, tidak efektif karena Ditjen PKH kedodoran dalam pengawasan. “Untuk melakukan efektifitas dalam mengatur supply-demand ayam broiler, solusinya adalah transparansi data,” tandas mereka.

 

Sembilan Tuntutan

Karena itulah, FPAM Jabar menyampaikan 9 butirkepada pemerintah dalam hal ini Presiden RI, Kementan, Kemendag dan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) RI. Pertama, menuntut kepada Presiden RI segera diterbitkan Perpres Perlindungan Peternak Rakyat atau Mandiri. Kedua, menuntut kepada Kemendag, segara menindak tegas perusahaan integrator (pabrikan) yang nakal, turunkan harga DOC final stock dan pakan ayam sebesar 20% dari harga jual LB saat ini.

 

Ketiga, mereka menuntut kepada pabrikan DOC dan pakan ternak untuk tidak menaikkan harga. Keempat, menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan harga jual LB diatas HPP petemak mandiri sesuai Permendag No. 07/2020. Kelima, dilakukan menuntut penyerapan ayam hidup oleh BUMN atau BUMD di daerah disaat harga farm gate di bawah HPP peternak mandiri sesuai Permendag No. 07/2020 Pasal 3 ayat (1).

 

Keenam, perusahaan integrasi dan afiliasinya dilarang menjual LB ke pasar tradisional / pasar becek, dan menuntut agar hasil budidaya mereka 100 % masuk RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas).

 

Ketujuh, menuntut agar pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan integrasi/importir grand parent stock (GPS), maupun perusahaan pakan temak yang tidak mematuhi tuntutan di atas. Sanksi dapat berupa pemberhentian izin impor GPS, pencabutan izin impor bahan baku pakan, dan sampai penutupan izin perusahaan. Termasuk dalam point ini mereka juga menuntut kepada KPPU untuk memberi rasa keadilan dalam berusaha, sebab HPP berbeda antara petemak mandiri dan perusahaan integrasi.

 

“Sudah 5 tahun lamanya kami petemak rakyat atau mandiri menderita rugi berkepanjangan karena kami membeli sapronak dari mereka, perusahaan integrasi. Disisi lain perusahaan integrasi juga berbudidaya ayam lalu ayam panen LB juga dijual ke pasar yang sama yaitu pasar tradisional. Tentu HPP perusahaan integrasi jauh lebih rendah dengan kami sebagai petemak mandiri, karena mereka punya alat produksi sendiri. Karena itulah KPPU harus bertindak menciptakan bisnis yang adil dan pasar yang adil,” tutur mereka.

 

Kesembilan, FPAM Jabar meminta Kementan untuk membangun transparansi data dalam pengurangan pasokan ayam (kebijakan afkir) sehingga publik dapat menilai secara langsung perusahaan siapa yang patuh dan siapa tidak patuh.

 

FPAM Jabar menyatakan usaha peternakan ayam yang mereka lakukan adalah upaya membantu pemerintah untuk terus menggerakkan perekonomian di masa resesi. “Salah satu hal yang dapat kita lakukan yaitu beternak ayam agar roda perekonomian di desa-desa berjalan sehingga tidak perlu lagi urbanisasi ke kota-kota,” tandas mereka dalam siaran tertulis itu. ist/rw/ramdan, ntr

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain