Jumat, 1 Januari 2021

Menjaga Eksistensi Peternak Mandiri

Menjaga Eksistensi Peternak Mandiri

Foto: zulendra
Para peserta yang turut hadir dalam Rembuk Perunggasan di Batu, Malang, Jawa Timur

Agar kejadian di 2020 tidak berimbas di tahun berikutnya dibutuhkan data yang akurat sehingga bisnis perunggasan ini dapat dirasakan keuntungannya oleh berbagai pihak 
 
 
Di penghujung 2020, berbagai persoalan di bisnis perunggasan broiler (ayam pedaging) masih terus membayangi para pelaku usahanya. Harga ayam hidup atau LB (Live Bird) yang terpuruk berkepanjangan menjadi persoalan krusial yang terus diangkat oleh peternak mandiri. 
 
 
Bersamaan dengan digelarnya Rembug Nasional Perunggasan pada Kamis (10/12), peternak broiler Jawa Timur terutamanya peternak mandiri merilis tuntutan kepada pemerintah untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) pengaturan supply (pasokan) perunggasan secara kontinu agar tidak ada produksi berlebih selama jeda antar waktu berlakunya SE. “Jika tidak ditolong oleh pemerintah melalui kebijakan, maka peternak mandiri akan habis dan gagal bertahan. Sebab harga jual ayam hidup (LB) masih berulang-ulang jatuh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) sehingga utang peternak menumpuk dan aset banyak terjual,” keluh Kholiq, mewakili tuntutan para peternak mandiri yang ada di Jawa Timur pada acara bertema "Terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk Perlindungan Terhadap Peternak Rakyat Mandiri" yang digelar di Hotel Singhasari Resort & Convention Batu Malang, Jawa Timur ini.
 
 
Kendati demikian, pada acara yang diprakarsai oleh Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat) Indonesia dan GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional), serta merupakan kelanjutan dari acara serupa yang digelar di Solo pada November 2020 lalu ini, Kholiq mengapresiasi dan berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terkhusus Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro). Pasalnya, selama 2 bulan terakhir setelah diterbitkan SE pengaturan produksi DOC (ayam umur sehari) dan apkir dini PS (Parents Stock) sudah terlihat efek positifnya terhadap harga panen LB.
 
 
Mengingat populasi DOC berdasarkan data Setting Hatching Record (SHR) diprediksi Kholiq akan tetap tidak stabil antara supply dan demand (permintaan). Dia pun meminta supaya SE dari Ditjen PKH dapat dikeluarkan secara kontinu, bersambung pada tiap pekannya. Sebab, angka demand ayam dan supply DOC dihitung per pekan pula. “Mohon jangan sampai terlambat, agar ayam tidak menumpuk seperti bola salju dan akan memengaruhi harga LB pada pekan berikutnya. Seperti contoh SE ke-3, diberlakukan mulai 19 September 2020 – 10 Oktober 2020, kemudian terbit lagi SE ke-4, 19 Oktober 2020 pada hari Senin namun pelaksanaannya di mulai 23 Oktober 2020,” sesalnya. 
 
 
Kekosongan waktu hampir 2 minggu itu dia klaim menyebabkan harga panen ayam di Jawa Tengah sempat turun hingga Rp 16.000 per kg. “Dengan ini kami mohon agar SE tersebut bisa konsisten dan berkesinambungan,” tuntut Kholiq.
 
 
Kedua, menuntut sanksi yang berat kepada perusahaan yang tidak melaksanakan SE. Mengingat pada 1 November 2020, mengenai pencapaian pelaksanaan cutting telur tetas periode 26 Agustus 2020 – 17 Oktober 2020 hanya 45,76 %. Dia mengusulkan, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pending izin impor GPS (Grand Parent Stock) dan bahan baku pakan. 
 
 
Harapannya semua perusahaan pembibitan pun dapat tepat waktu melaksanakan amanat SE Dirjen PKH per pekannya. Ketidaktepatan pelaksanaan SE menyebabkan panen LB akan menumpuk seperti panen LB pada beberapa pekan lalu. “Ketiga, kami meminta agar kuota impor GPS di 2021 disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai konsumsi per kapita menurut perhitungan GPS terbaru, yang sejumlah 680.000 ekor,” tegasnya.
 
 
Keempat, menuntut agar Dirjen PKH mempublikasikan perusahaan yang patuh dan yang tidak patuh terhadap aturan pemerintah, agar peternak melalui asosiasi ikut menilai dan apabila diperlukan dapat melakukan kontrol. Kelima, dengan diterbitkannya SE Dirjen PKH pengendalian jumlah DOC akan meningkatkan harga pokok DOC. Dia pun meminta kepada pemerintah agar membuat rumusan dan memberi batasan harga jual DOC supaya terjangkau oleh peternak mandiri. Sehingga HPP peternak mandiri dapat bersaing dengan HPP perusahaan. Selanjutnya, distribusi DOC untuk peternak mandiri harus mencapai 50 % dari total produksi DOC perusahaan pembibitan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. 
 
 
Ketujuh, Dirjen PKH melalui Dirbitpro harus membuka data potensi produksi DOC final stock (FS) di 2021 per bulannya pada bulan berjalan supaya peternak dapat menganalisis data itu untuk antisipasi stok dan harga. Kedelapan, harga LB harus terus di atas HPP peternak mandiri, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7/2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen pasal 3 ayat 1. Kesembilan, perusahaan perunggasan dan afiliasinya dilarang menjual LB ke pasar becek, sesuai Permentan Nomor 32/2017, bahwa hasil budidaya perusahaan integrasi dan afiliasinya harus 100 % masuk RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas).
 
 
Terakhir, menuntut Dirjen PKH membuka secara transparan alokasi dan distribusi DOC FS dari PT Berdikari. Serta peternak menuntut agar pemerintah menjamin total produksi DOC FS dari PT Berdikari hanya didistribusikan kepada peternak mandiri dengan harga terjangkau. “Terlebih perusahaan itu menguasai 20 % kuota GPS nasional, yang seharusnya merupakan hak bagi peternak mandiri,” tandas Kholiq yang juga Ketua Pinsar Broiler Jawa Timur ini. 
 
 
Pertanyakan Peran Berdikari 
Sementara itu, Parjuni Ketua Pinsar Broiler Jawa Tengah menyampaikan keluh kesahnya tentang peran PT Berdikari (Persero), salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bawah naungan negara itu semenjak ditunjuk untuk melakukan bisnis di perunggasan. Menurutnya, sejak Berdikari diberikan kuota impor GPS pada 2017 – 2019 dengan jumlah 40.000 ekor membuat kondisi supply dan demand semakin carut marut. “Dengan tambahan 40.000 ekor GPS itu, secara hitungan menghasilkan 8.000.000 ekor DOC per minggu. Ini angka yang sangat besar dan faktanya setiap minggu di 2019 – 2020 terjadi kelebihan sekitar angka itu,” tuturnya.
 
 
Kondisi tersebut, membuat Parjuni memberikan ultimatum agar Berdikari dievaluasi atas kinerjanya selama ini. Pemerintah terutamanya Kementerian Pertanian (Kementan) harus bertanggung jawab agar peran Berdikari ini jelas. Padahal yang namanya BUMN itu berdiri untuk peternak rakyat nasional bukan untuk anak asuhnya atau pun koleganya. “Justu peternak mandiri tidak pernah mendapatkan hasil selama Berdikari ini berdiri. Sehingga negara harus berdiri di posisi yang netral dengan mengayomi perusahaan juga mengayomi para peternak mandiri,” pintanya.
 
 
Dia menyesalkan ketika Berdikari juga ikut membuat tandingan dengan cara berbudidaya broiler secara besar-besaran. Padahal Berdikari cukup untuk membuat regulasi membantu Kementan dan Kemendag dalam membuat stabilisasi harga LB baik itu di supply maupun demand. “Berdikari itu diibaratkan sebagai pagar, yang namanya pagar harusnya jangan ikut bertanam,” terangnya.
 
 
Menurut Parjuni, upaya menstabilkan harga LB, langkahnya bukan seperti ini. Jika memang Berdikari ingin meraup keuntungan cukup dengan mengatur semua impor GPS masuk ke Berdikari. Dia pun masih menaruh harapan kepada Berdikari untuk diposisikan dalam penyerapan LB dari peternak mandiri yang kemudian nanti dilakukan pengolahan, baik itu dalam bentuk karkas, sosis, atau pun nugget. Kemudian didisitribusikan kepada lembaga negara yang lebih besar dan kompeten seperti Bulog untuk disalurkan terhadap daerah yang masih kurang gizi. 
 
 
“Saya rasa langkah itu lebih tepat ketimbang berbudidaya besar-besaran. Negara ini harus berwibawa dan harus tegas. Saya anggap Berdikari ini seorang lulusan sarjana sedangkan peternak mandiri hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan tidak sekolah. Untuk apa sarjana bersaing dengan lulusan SD, negara yang kuat dan besar punya kekuatan seharusnya tidak bersaing dengan pengecer-pengecer di bawah. Sudah sepatutnya cukup membuat regulasi yang tegas untuk kesejahteraan bersama,” pesan Parjuni kepada Berdikari. 
 
 
Senada dengan Parjuni, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Achmad Dawami menilai bahwa Berdikari merupakan kompetitor bagi perusahaan pembibitan. Namun yang dia sesalkan banyak yang kecewa bekerjasama dengan Berdikari. 
 
 
Selain itu, Berdikari juga memiliki kemitraan broiler di Lampung yang mana inti kemitraannya diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang seluk beluk manajemen broiler tetapi mereka mengharapkan akan keuntungan berlebih. Begitu kena over supply, mereka teriak dan marah-marah. “Siapapun itu yang ingin masuk di GPS harus bersiap dengan segala bentuk program dan manajemennya. Kalau tidak punya visi itu, jangan sekali-kali masuk ranah itu, imbasnya buang-buang uang. Mungkin Berdikari tidak berasa karena yang dibuang adalah uang rakyat,” sesal Dawami. 
 
 
Harry Darmawan, Ketua Umum GOPAN berharap yang namanya BUMN itu harus jelas diciptakan untuk profit oriented atau social oriented. “Saya melihat Berdikari ini belum jelas jenis kelaminnya. Saran saya terutama kepada peternak mandiri untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Berdikari secara langsung. Apalagi disini ada asosiasi PINSAR dan GOPAN agar berkirim surat lalu berdiskusi langsung dengan Berdikari. Setelah itu diambil benang merahnya lalu disampaikan kepada Kementan,” kata dia yang turut hadir dalam Rembug Perunggasan. 
 
 
Perlu Antisipasi 
Sementara itu, Peternak Broiler di daerah Bogor Jawa Barat, Wismarianto menanyakan perihal harga LB di pergantian tahun serta antisipasi di Januari 2021 terutamanya kepada perusahaan perunggasan. Ia pun berharap agar harga LB jangan naik terlalu cepat apalagi saat ini belum panen. “Nanti kalau waktunya panen, naiknya cepat diperbolehkan. Kita kumpul dan berembuk bareng disini untuk mengkondisikan agar harga LB masih bisa kondusif sampai Januari 2021 malahan kalau bisa sampai akhir 2021,” usul pria yang akrab disapa Totok ini.
 
 
Dia berharap, rembuk ini menghasilkan kesepakatan entah itu dengan SE atau apapun. Jika pun dilakukan SE, juga harus ditentukan jumlah cutting HE (hatching egg) yang akan disepakati. “Menyinggung juga Berdikari agar bisa membantu penyaluran DOC kepada peternak mandiri,” pintanya. 
 
 
Solehudin, Peternak Broiler asal Mojokerto, Jawa Timur turut mengutarakan keresahannya. Dengan harga LB yang sering di bawah HPP, ia meminta kepastian kepada perusahaan perunggasan agar memberikan jaminan agar bulan depan dan seterusnya harga LB dapat stabil. Jika terjadi over supply kembali, dilakukan komunikasi berbagai stakeholder terkait agar harga bisa membaik kembali.
 
 
Melalui rembuk ini, dia menginginkan agar para peternak akan untung dan bersepakat menentukan harga penjualan minimum serta melawan tengkulak yang sering membuat harga berselisih jauh antara di farm gate dan konsumen. “Jangan sampai rembuk ini hanya berselisih dan saling menyalahkan. Padahal per hari ini pakan sudah naik dan beberapa perusahaan tidak diizinkan untuk bongkar Soyabean Meal (SBM). Imbasnya yang kena ialah peternak mandiri, lagi” terangnya. 
 
 
Peternak Broiler asal Bali, I Ketut Yahya Kurniadi memaparkan juga kegelisahannya. Pergerakan ekonomi di Bali yang bergantung pada pariwisata sebesar 90 %, akibat pandemi Covid-19 menyebabkan mandeknya pariwisata. Kondisi tersebut membuat para peternak mandiri di Bali meradang. Ketut yang juga Ketua Pinsar Broiler Bali itu kemudian membentuk tim supply dan demand pada bulan yang lalu yang diketuai oleh I Ketut Diarmita, Dirjen PKH periode sebelumnya. 
 
 
Yahya menyampaikan, bisnis broiler di Bali itu ada perusahaan, peternak mandiri, serta peternak mitra. Sehingga jalan yang ditempuh dengan terus bergerak selalu minta dukungan kepada DPRD Bali dan Kepala Dinas. Alhasil keluarlah Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali mengenai pembentukan tim supply dan demand. Mengingat Bali cakupannya lebih kecil membuat lebih mudah untuk mengelolanya meskipun itu semua membutuhkan perjuangan. 
 
 
“Saat ini kita batasi untuk sebaran DOC hanya 4 juta ekor per bulannya. Sedangkan normalnya bisa 7,5 – 8 juta ekor DOC per bulan. Hal itu sudah kita coba dalam dua bulan terakhir yang menyebabkan harga LB di Bali membaik. Meskipun masih ada pemasukan daging beku dari Jawa tetapi dalam jumlah yang wajar dan tidak berpengaruh terhadap pangsa pasar di Bali. Setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Bali usai, akan kami rumuskan pembuatan cek poin di pelabuhan Gilimanuk. Sehingga seluruh produk yang masuk di Bali terutamanya produk unggas akan dikontrol perizinan dan higenitasnya. Karena Bali adalah daerah pariwisata sudah barang tentu produk yang beredar harus berkualitas baik,” paparnya. 
 
 
Alvino, Peternak Broiler di daerah Bogor Jawa Barat menyesalkan perusahaan besar yang menjual LB ke pasar becek. Hal ini menyebabkan peternak mandiri mengalami kerugian. Dengan kondisi itu, dia berharap perusahaan besar akan mengurangi chick in DOC di internalnya. “Alangkah baiknya lebih memprioritaskan kepada peternak mandiri juga peternak mitranya karena saya yakin perusahaan besar tidak akan merugi disebabkan sudah mendapatkan keuntungan dari menjual sapronak (sarana produksi ternak),” tandasnya.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 256/Januari 2021
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain