Senin, 22 Pebruari 2021

Butuh Political Will untuk Menekan Impor Daging Sapi

Butuh Political Will untuk Menekan Impor Daging Sapi

Foto: dok.TROBOSLivestock


Malang (TROBOSLIVESTOCK.COM). Minim anggaran negara yang digelontorkan untuk pengembangan sapi sepanjang pandemi ini, seharusnya dikompensasi dengan terobosan, komitmen yang mendukung bagi peternak lokal agar ada regulasi yang berpihak kepada mereka. Harapannya dapat menekan angka impor sapi baik daging beku ataupun sapi bakalan.

 

Hal itu dikatakan Nuraeni, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IV pada sebuah diskusi online yang digelar Universitas Brawijaya - Malang berberapa waktu lalu.

 

Dia menegaskan saat ini dari segi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami realokasi dan refocusing. Sektor pertanian mengalami refocusing anggaran yang cukup besar yakni sekitar 50 %.

 

“Saat ini  APBN yang digelentorkan sebesar 15 triliun untuk Kementerian Pertanian (Kementan) termasuk didalamnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang hanya Rp 1,5 triliun,” jabarnya.

 

Lanjut dia, anggaran yang sangat minim tentu tidak semua bisa menjawab kelangkaan daging sapi di Indonesia. Lebih lanjut ia berharap Pemerintah melalui Kementerian dapat memaksimalkan perannya untuk para peternak lokal. “,” urainya.

 

Nuraeni juga mengemukakan bahwa program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) yang dilanjutkan dengan program Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan (SiKomandan) belum dapat berjalan secara signifikan.

 

“Mungkin dari segi anggaran, kami akan evaluasi kembali pelaksanaan program semacam itu supaya dirasakan manfaatnya bagi peternak karena kita ketahui pogram tersebut dijalankan untuk memenuhi target di tahun 2026,” ungkapnya.

 

Dia pun menginginkan agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peternakan banyak didirikan agar embrio peternak-peternak muda ada sejak dini sehingga pemerintah harus didorong untuk mendirikan SMK peternakan agar bisa belajar menjadi peternak sejak dini.

 

Nuraeni menyayangkan mayoritas peternak sapi menjalankan budidaya secara tradisional, yang difungsikan untuk kepentingan biasa atau sebagai tabungan tahunan. Kedepan, harus ada kerjasama bersama pihak swasta yang difasilitasi Pemerintah serta dimudahkan akses dalam permodalan dalam hal ini peminjaman bergulir melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga serendah-rendahnya.

 

“Kolaborasi dengan semua pihak juga harus dilakukan dengan dorongan pemerintah dan kerja dari semua pihak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia,” tandasnya.

 

Ketersediaan daging sapi yang tak kunjung mencukupi kebutuhan dalam negeri. Menjadikan subsektor peternakan dari dulu hingga sekarang mengalami problem yang tak kunjung usai. Kondisi tersebut sudah sepatutnya antar stakeholder peternakan saling bersinergi.

 

Rizal Firdaus, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (PB Ismapeti) berpendapat dengan ketersediaan kekayaan alam di Indonesia yang berlimpah namun kenyataannya  ketersediaan pangan terkhusus daging sapi belum mencukupi. Kebijakan demi kebijakan dikeluarkan tetapi nihil eksekusi sehingga belum dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat terutama pelaku sektor peternakan.

 

“Dengan tema Kesediaan Daging Sapi Tak Mencukupi Kebutuhan Negeri diharapkan memicu semangat stakeholder, praktisi, peternak dan mahasiswa peternakan untuk berjuang bersama-sama dalam mewujudkan kemandirian pangan khususnya daging sapi di Indonesia,” ujarnya dalam pada sebuah diskusi online, beberapa waktu yang lalu. ed/zul

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain