Selasa, 23 Pebruari 2021

Permentan No. 3/2019 Dinilai Merugikan Sarjana Peternakan

Permentan No. 3/2019 Dinilai Merugikan Sarjana Peternakan

Foto: dok.istimewa


Medan (TROBOSLIVESTOCK.COM). Permentan No 3/2019 Terkait Pelayanan Jasa Medik Veteriner dirasa memberatkan sarjana peternakan karena peluang kerja di sektor reproduksi dan kesehatan hewan menjadi bekurang atau bahkan menghilang.

 

Hal itu dikatakan Muhammad Reza, Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Peternakan, Universitas Andalas (DPP IKA Faterna Unand) pada sebuah diskusi online yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Faterna Unand pada beberapa waktu yang lalu.

 

Sebelumnya, dia memberikan pemahaman dasar pada peserta diskusi dengan menjelaskan bahwa pelayanan jasa medik veteriner yang dimaksud dalam Permentan Nomor 3/2019 adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan. Sedangkan medik veteriner yaitu penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

 

Jenis-jenis pelayanan jasa medik, kata dia meliputi pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan, tindakan transaksi terapik serta konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.

 

Lanjut dia, sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberian pelayanan jasa medik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan, diantaranya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan dokter hewan spesialis).

 

Berikutnya tenaga paramedik veteriner (TPV) yang meliputi TPV kesehatan hewan, TPV inseminasi buatan (IB), TPV pemeriksaan kebuntingan, dan TPV asisten teknik reproduksi. “Yang terakhir yaitu sarjana kedokteran hewan,” katanya.

 

Artinya pelayanan jasa medik veteriner yang sebelumnya hanya berkutat dalam menangani pelayanan kesehatan hewan, kini menambah kegiatan pelayanan (IB) dan penanganan reproduksi ternak.

 

“Tak hanya itu, bagi para inseminator yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi yang sah, dinyatakan tidak boleh berpraktik lagi, kecuali memiliki ijazah kesehatan hewan atau mendapat ijin dari dokter hewan,” terangnya.

 

Menurut dia semestinya Permentan Nomor 3/2019 dirumuskan dengan merujuk 3 produk kebijakan yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 18/2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Lalu UU  41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 18/2009 Tentang PKH. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 3/2017 Tentang Otoritas Veteriner

 

Disebutkan dengan jelas dalam 3 buah produk kebijakan tersebut, kata dia tidak ada penegasan bahwa IB, pemeriksaan kebuntingan, dan asisten teknik reproduksi menjadi kewenangan dari pelayanan jasa veteriner dimana sumber daya manusia utamanya adalah dokter hewan.

 

“Kondisi ini tentu berdampak pada hilangnya atau berkurangnya peluang kerja sarjana peternakan, dan kedepan juga akan kekurangan inseminator karena tidak tercukupi oleh lulusan kesehatan hewan. Padahal hingga saat ini, inseminator terbanyak masih lulusan dari sarjana peternakan yang sudah bergabung jauh sebelum adanya Permentan Nomor 3/2019,” tandasnya.

 

Kendati demikian, regulasi itu memberikan motivasi bagi penyelenggara perguruan tinggi dan sarjana peternakan untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang reproduksi dan manajemen kesehatan hewan. ed/zul

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain