Sabtu, 1 Mei 2021

Musbar: Kisruh Jagung (Terus) Terulang

Musbar: Kisruh Jagung (Terus) Terulang

Foto: 


Sejak awal 2021, komoditas jagung kembali menjadi isu yang hangat diperbincangkan di kalangan peternak, pabrik pakan bahkan sampai menembus berbagai institusi seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan), Kementan (Kementerian Pertanian), dan Kemenko (Kementerian Koordinator) Bidang Perekonomian. Pasalnya, harga jagung lokal yang diterima peternak layer (ayam petelur) dan pabrik pakan perlahan-lahan merambat naik sampai menembus angka di atas Rp 6.000 per kg ditingkat peternak dan Rp 5.850 per kg di pabrik pakan.

 


Kondisi ini tentu sangat mengejutkan seluruh stakeholder perunggasan, terutama sekali kementerian/lembaga yang mengurusi sektor hilir. Kemenko Perekonomian, Kemendag, dan Kementan menjadi sangat sibuk melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) tentang jagung lintas kementerian, dengan melibatkan industri unggas nasional serta perwakilan gapoktan (gabungan kelompok tani) jagung.

 


Kegiatan FGD jagung ini cerminan ketidakmampuan pemerintah c.q Kemenko Perekonomian  yang abai menjaga kontuinitas suplai jagung dalam negeri karena tidak mempunyai cadangan jagung nasional bagi bahan pakan pokok unggas sesuai amanah pasal 22, pasal 23, dan pasal 31 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Logikanya adalah terganggunya kontuinitas suplai jagung, maka akan berpengaruh besar pada Harga Pokok Produksi (HPP) daging dan telur ayam per kg ditingkat petani/peternak.

 


Padahal jagung, daging, dan telur ayam termasuk dalam 11 bahan pangan pokok seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2012, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi kementerian-kementerian teknis dan pihak Holding Pangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), agar daging dan telur ayam dapat terbeli oleh masyarakat pada saat resesi akibat pandemi Covid-19. Padahal pada saat vaksinasi Covid-19 secara massal di masyarakat dalam rangka mengatasi pandemi ini, salah satu faktor kesuksesannya adalah kecukupan asupan asam amino untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sumbernya hanya bisa diperoleh dari daging dan telur ayam yang lebih murah dari komoditas pangan lainnya seperti daging sapi, kambing, domba, dan ikan.

 


Sejarah Kisruh Jagung
Gonjang-ganjing komoditas jagung berawal sejak 2015 saat Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mencanangkan Swasembada Jagung Nasional. Semua aktivitas impor jagung dibekukan. Perunggasan nasional berdarah-darah mencari solusi.

 


Sempat diupayakan beberapa kegiatan impor jagung terbatas di 2016, 2017, dan 2018 yang diputuskan dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) Kemenko Perekonomian di era Darmin Nasution. Sesudahnya, kegiatan importasi jagung terbatas tidak terjadi lagi karena harga jagung di 2019 dan 2020 tidak bergejolak dan relatif stabil dan masih masuk dalam kisaran Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor 96 Tahun 2018 serta Permendag Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

 


Sebetulnya, kalau mau jujur harus fokus pada masalah ketersediaan stok jagung yang merupakan bahan pakan pokok unggas yang dikonsumsi setiap hari. Sedangkan di satu sisi masa tanam jagung sampai dengan ke tangan peternak atau GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak) perlu waktu 4 bulan. Kondisi itu memberi makna bahwa penyelesaian jagung tidak bisa secara instan akan tetapi harus holistik terintegrasi.

 


Perwakilan dari Kementerian Pertanian dalam salah satu FGD tentang jagung menyampaikan, untuk mencukupi kebutuhan jagung 1,5 juta ton per bulan bagi GPMT, GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia) dan koperasi peternak layer maka diperlukan kesiapan luasan area tanam minimal 300.000 Ha per bulan dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha jagung pipil kering. Yang menjadi masalah area luasan tanam yang tersedia saat ini dan bergilir komoditas yang ditanam hanya tersedia 4,2 juta Ha atau turun jauh luasan tanam tersebut dibanding tahun-tahun sebelumnya terkait dengan adanya alih fungsi lahan pertanian dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Hal itu membuat terjadi koreksi produksi jagung dari 32 juta ton menjadi 22 juta ton per tahun.

 


Alih fungsi lahan pertanian, memang menjadi masalah yang sangat strategis bagi gerak langkah serta aktivitas tanaman pangan yang selalu berlomba dengan pelebaran sayap industri sawit dengan CPO (Crude Palm Oil) sebagai produknya yang mempunyai nilai ekspor strategis bagi pemerintah. Juga alih fungsi lahan di pulau Jawa dengan adanya proyek jalan tol yang berdampak terhadap berkembangnya industri-industri disisi jalan tol karena jalan tol adalah urat nadi industri.

 


Langkah yang Harus Dilakukan
Apabila pemerintah akan berupaya mempertahankan swasembada jagung sebagai bahan pakan pokok strategis maka berkaca pada pengalaman sejak 2015 sudah sangat jelas langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan yaitu :

 


1.    Pemetaan area tanam dan musim tanam jagung berdasarkan wilayah, berbasis klimatologi dan hara tanah (curah hujan dan jenis soil);
2.    Metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk jagung segera diluncurkan sehingga mudah dipantau satelit agar penanaman jagung melalui program CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Ditjen TP Kementan) bisa terpantau;
3.    Adanya kejelasan alokasi sebaran bibit jagung komposit (produksi 3,2 ton per ha) atau bibit jagung hibrida (produksi 7 ton per ha). Sehingga alokasi pupuk yang dibutuhkan pada setiap awal musim tanam jagung dapat tercukupi dan terkontrol. Tujuannya, agar persoalan yang terjadi pada periode September – November 2020 lalu tidak terulang. Dimana saat awal musim tanam jagung, para petani jagung mandiri kesulitan mendapatkan pupuk yang dibutuhkan dari para distributor pupuk walau petani tersebut punya Kartu Petani Sejahtera. Hal ini berakibat menurunnya produktivitas jagung per ha dan dampaknya terlihat pada catur wulan pertama tahun ini;
4.    Perlu perhatian penuh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terhadap kinerja Dinas Pertanian Provinsi. Juga perlu dipertimbangkan kehadiran Penyuluh Pertanian untuk mendukung dan mengevaluasi Metode KSA jagung yang akan segera diluncurkan.

 


Dan untuk solusi jangka pendek saat ini, dalam mengatasi naiknya harga jagung dengan melihat neraca bulanan jagung periode April – Mei 2021 yang minus sebesar 268.245 ton ditambah turunnya luasan tanam Jagung periode April – Juni 2021 di level 42 – 44 % (Data Matriks Ditjen TP Kementan) berpengaruh sangat nyata terhadap kontinuitas suplai jagung selama 6 bulan ke depan yang  diperkirakan sampai September 2021 bagi kebutuhan GPMT dan Koperasi Peternak layer, maka ;

 



1.    Mendukung penuh upaya Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk membawa masalah komoditas jagung ini dalam Rakortas di Kemenko Perekonomian. Salah satu yang menjadi pertanyaan juga adalah apakah diperlukan impor jagung, wheat feed grade, atau pakan jadi agar industri perunggasan nasional bisa bertahan sampai awal 2023 ?
2.    Mengharapkan pihak DitJen PKH (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan)  bersama Ditjen TP kementan dapat memberikan rekim jagung untuk korporasi unggas yang sudah melakukan ekspor layaknya seperti insentif ekspor agar produk-produk olahan mereka dapat bersaing di pasar ekspor.
3.    Untuk kebutuhan jagung koperasi peternak layer saat ini, pemerintah dapat menunjuk lembaga yang kredibel dan mengerti cara menangani jagung, serta jumlah dan alokasinya harus diperhitungkan secara matang sesuai dengan potensi setiap wilayah. Yang jelas untuk kondisi saat ini dengan tingginya jumlah layer yang diapkir maka kebutuhan jagung koperasi peternak layer di level 168.000 ton per bulan. TROBOS

 

 

 

Presiden Forum PLN (Peternak Layer Nasional)
Waketum HKTI Bidang Peternakan Perikanan
Wakabid Hubungan Antar Lembaga Pinsar Indonesia

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain