Jumat, 7 Mei 2021

Harga Daging (Selalu) Melenting, Bukti Kegagalan Pemerintah?

Harga Daging (Selalu) Melenting, Bukti Kegagalan Pemerintah?

Foto: ist/dok.free-photos@pixabay/ilustrasi


Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) menyikapi harga daging sapi yang selalu melenting  tinggi menjelang Lebaran, bahkan tembus Rp 140.000 per kilogram sebagai bukti kegagalan program swasembada sapi.

 

Rilis atas nama Ketua KPP Teguh Boediyana yang diterima redaksi pada Jumat (07/5) itu juga mengkritisi solusi instan yang dilakukan pemerintah dengan cara  mengimpor daging sapi. Tahun ini, impor daging sapi dan daging kerbau didatangkan dari Brazil dan India.

 

“Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bahkan telah mengeluarkan  izin impor daging sapi dan kerbau hingga 100.000 ton atau 100 juta kilogram, setara hampir Rp 10 triliun. Rata-rata impor daging sapi Indonesia tiap tahun setara 1,5 juta ekor sapi,” tulis dia.

 

Di sisi lain, Teguh menyatakan, pemerintah sejak 20 tahun lalu menggelontorkan anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah untuk program swasembada daging sapi. “Tapi hasilnya hanya kegagalan dan kegagalan. Padahal anggaran swasembada daging sapi berasal dari APBN yang bersumber dari pajak yang diambil dari keringat rakyat. Tidak ada pertanggungjawaban apapun atas kegagalan itu dari para pejabat yang membidanginya di setiap level. Seperti tidak ada rasa malu,” ungkapnya.

 

Dia pun merasa heran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan seperti tidak tertarik mengusutnya, padahal baginya itu nyata-nyata kerugian uang negara.

 

Pernyataan Sikap

Melihat kondisi tersebut, atas nama KPP, Teguh menyatakan beberapa poin sikap, diantaranya, pertama kegagalan program swasembada sapi (daging sapi), yang terus berulang setiap tahun dan mengakibatkan kerugian dan pemborosan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah, akibat kegagalan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam merancang program swasembada sapi.

 

Kementerian Pertanian dianggap tidak mampu merumuskan strategi kebijakan pencapaian swasembada daging sapi yang tepat, terukur dan berkelanjutan. “Bahkan sejatinya kegagalan program swasembada daging sapi itu sudah bisa dideteksi dari awal program diluncurkan, tapi terus dipaksakan untuk berjalan,” dia menjelaskan.

 

Kedua, kegagalan program swasembada daging sapi mulai dari tingkat perancangan program, menunjukkan rendahnya kompetensi para pegawai, pejabat di lingkup Kementerian Pertanian, dan keengganan mendengar masukan dari para pemangku kepentingan yang independen dan berpikir murni tentang masa depan bangsa.

 

Bahkan, dia mengatakan program swasembada daging sapi tidak ubahnya menjadi sarana untuk menghisap anggaran negara, dengan dalih swasembada melalui berbagai strategi program yang dengan sadar atau tanpa sadar dibuat tidak tepat.

 

Ketiga, menurut Teguh kegagalan program swasembada daging sapi yang terus berulang tanpa henti, juga disebabkan cara berpikir dan pemilihan strategi program yang mengesampingkan usaha pembibitan sapi (breeding) sebagai tulang punggung keberlanjutan produksi sapi/daging sapi di dalam negeri.

 

Sampai detik ini, dia menyatakan usaha pembibitan sapi masih menjadi momok dan tidak diminati oleh para pelaku usaha, tapi kondisi seperti ini terus saja dibiarkan, sehingga tidak jelas arah dan rancangan pembangunan peternakan sapi Indonesia.

 

Keempat, kegagalan program swasembada sapi dikatakannya telah mengesampingkan terciptanya iklim usaha pembibitan anakan sapi yang kondusif, dan breeding terus bertumpu dan dibiarkan dilepas bebas pada masyarakat (98 persen) sebagai bagian dari budaya, sebagai sambilan dan tabungan sejak zaman Belanda. Hal ini dilihatnya sebagai bukti tidak ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencapai swasembada sapi secara berkelanjutan, dan memilih memerangkapkan bangsa ini dalam jebakan impor.

 

“Padahal kita semua tahu, keberlanjutan produksi sapi/daging sapi hanya akan terjadi bila supply anakan sapi terus terjaga. Supply anakan sapi baru bisa terjaga kalau pembibitan sapi berjalan baik, bukan semata sambilan masyarakat, tapi menjadi usaha inti yang menguntungkan,” tandas Teguh.

 

Usulan KPP

Mempertimbangkan empat poin dan fakta-fakta di atas, KPP merumuskan usulan, pertama pemerintah jangan lagi bergantung dan mengandalkan breeding atau pembibitan anakan sapi pada masyarakat, apalagi dijadikan sebagai tumpuan, karena ini tidak akan berkelanjutan.

 

Alasannya, populasi penduduk makin besar namun lahan hijauan semakin berkurang, rumput semakin susah didapat masyarakat, dan akan semakin sedikit masyarakat yang mau memelihara sapi dengan pendekatan budaya, yaitu sebagai tabungan dan sampingan.

 

Kedua, pemerintah harus mulai mengembangkan strategi untuk menciptakan iklim usaha pembibitan sapi yang menguntungkan, baik oleh peternak sapi UMKM maupun pengusaha skala besar. Strategi harus disiapkan dengan baik, melibatkan para pakar, pemangku kebijakan dan berbagai pihak yang peduli dan punya ketulusan hati dan niat untuk tumbuhnya iklim usaha pembibitan anakan sapi yang kondusif.

 

“Bila strategi kebijakan kelihatan gagal dalam tingkat perancangan, hentikan. Susun ulang sampai betul-betul terukur, aplikatif dan bisa menguntungkan para pelaku usaha breeding, juga berkelanjutan,” Teguh menegaskan.

 

Ketiga, KPP mendapati usaha pembibitan sapi sama sekali belum feasible sehingga pebisnis tidak tertarik untuk masuk, karena kalkulasi di atas kertas tidak menguntungkan. Pemerintah perlu membangun iklim usaha breeding sapi potong yang lebih menguntungkan dibanding penggemukan.

 

Keempat, setelah menyiapkan kebijakan yang tepat untuk iklim investasi usaha pembibian sapi, Pemerintah harus menyiapkan SDM Peternakan yang berjiwa pengusaha dan bermental petarung untuk kelangsungan usaha peternakan sapi di masa depan yang berkelanjutan. Pemerintah juga harus mendorong  agar jumlah peternak muda fase breeding tumbuh lebih banyak lagi.

 

Kelima, secara terbuka Teguh meminta pertanggungjawaban anggaran negara. Dia mengaku KPP tengah menyiapkan dan mengumpulkan fakta dan data lengkap, untuk melaporkan berbagai bentuk kegagalan program swasembada daging sapi ke KPK. Sebagai wujud kontrol masyarakat atas penyimpangan atau ketidaktepatan penggunaan anggaran negara dalam program swasembada sapi/daging sapi di masa sekarang atau sebelumnya. ist/ed/yops

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain