Selasa, 13 Juli 2021

Mengadu Ke Ombudsman, Peternak Unggas Minta Dilibatkan dalam Pengawasan SE

Mengadu Ke Ombudsman, Peternak Unggas Minta Dilibatkan dalam Pengawasan SE

Foto: dok. istimewa


Bogor (TROBOSLIVESTOCK). Meskipun surat edararan (SE) pemangkasan cutting hatching egg (HE) dan afkir dini parent stock (PS) telah diterbitkan setiap bulannya. Peternak rakyat (mandiri) berharap diikutkan dalam pengawasan SE tersebut. 
 
“Kondisi perunggasan saat ini tidak berubah. Perbedaannya hanya ditambah adanya Covid-19. Justru saat ini terjadi over supply yang berlebihan. Meskipun SE telah diterbitkan akan tetapi pengawasannya masih kurang,” tutur Wismarianto, Wakil Ketua Koperasi Wira Sakti Utama Bogor pada seminar online yang digagas oleh Koperasi Wira Sakti Utama itu pada Selasa (13/7) 
 
Pria yang lebih akrab disapa Totok itu mengungkapkan harga pokok produksi (HPP) saat ini terpantau Rp 18.500 – 20.000 per kg dengan harga ayam hidup (LB) di kisaran Rp 8.000 – Rp 10.000 per kg. Forum ini diharapkan ada masukkan terutama dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) agar peternak mandiri bisa dilindungi. 
 
“Apalagi persaingan perunggasan sudah tidak sehat lagi yang dipengaruhi oleh perusahaan yang terintegrasi yang memiliki pengaruh besar,” ucap Totok.
 
Pardjuni, Peternak ayam ras pedaging (broiler) asal Solo menegaskan bahwa sejak 2020, peternak mandiri tidak lagi diikutkan dalam pengawasan cutting HE. “Hal ini yang membuat regulasi dan kebijakan hanya di atas kertas tetapi implementasi di lapangan nihil,” ungkap Pardjuni. 
 
Dijabarkannya, meskipun cutting HE telah ada, akan tetapi HPP yang terjadi lebih tinggi dibandingkan harga LB dan selisihnya sangat timpang sekali. HPP yang diciptakan peternak, banyak faktor yang memengaruhinya karena pasokan sarana dan produksi (sapronak) yaitu pakan dan ayam umur sehari (DOC) di pasok dari perusahaan besar. Di sisi lain pemerintah berusaha mengendalikan importasi bahan baku pakan yang lebih murah. Sayangnya, di tingkat peternak hal itu tidak terjadi. 
 
“Walhasil perusahaan besarlah yang mengendalikan itu semua. Sehingga diperlukan aturan yang mampu mengurangi keuntungan bagi perusahaan dan ini faktor moral dalam berbisnis. Selain itu implementasi pembagian 50 % DOC final stock (FS) bagi peternak dan perusahaan juga realisasinya perlu dipertanyakan,” jabar Pardjuni. 
 
Kholiq, Peternak broiler asal Malang menambahkan masalah usaha broiler di Indonesia awalnya adanya Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH) Nomor 18/2009 yang mengakibatkan peternak carut marut, hancur dan sampai sekarang berkurangnya sangat banyak. 
 
“Akibatnya, terjadi persaingan yang tidak sehat. Perlu digarisbawahi sebenarnya UU ini tidak ada yang salah akan tetapi UU ini belum layak diterapkan di Indonesia,” kata Kholiq.
 
Lebih lanjut, Kholiq memberikan contoh peternak/petani di Brazil dibandingkan dengan di Indonesia tidak akan mungkin bisa bersaing. Pasalnya di Brazil difasilitasi oleh pemerintah meskipun kena pajak namun ketika harga LB turun, pemerintah turun tangan. Sehingga setiap peternak di Brazil mampu memiliki kapasitas kandang yang besar. 
 
“Hal itu tidak terjadi di Indonesia, yang kurang memilki keberpihakan terhadap peternak rakyat. Dan itu akibat implementasi dari UU PKH Nomor 18/2019 yang turunannya Peraturatan Menteri Pertanian (Permentan) 32/2017,” ungkap Kholiq. 
 
Dia berharap sebelum Permentan 32/2017 disahkan yang saat ini sedang digodok untuk direvisi perlu dilakukan kajian ulang kepada peternak rakyat. Agar tidak ada kepentingan untuk memusnahkan peternak rakyat. Apalagi Permentan 32/2017 dirasa Kholiq tidak terlalu kuat. Sehingga fungsi pengawasan perlu dilakukan oleh pemerintah.  
 
Yeka Hendra Fatika, selaku Anggota Ombudsman RI, memastikan 
bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik. Termasuk yang diawasi ialah penyelenggara negara dan pemerintahan dari pusat sampai kabupaten. 
 
"Juga termasuk di dalamnya BUMN, BUMD dan badan hukum pemerintah lainnya termasuk juga perusahaan yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Jadi ruang lingkupnya itu sangat luas sekali,” sebut Yeka. 
 
Diuraikannya yang dimaksud dengan pelayan publik berkaitan dengan barang dan jasa serta pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya.
 
Sedangkan kalau dibedah terkait pelayanan publik di perunggasan, menurut Yeka di dalamnya ada perijinan impor. Yang artinya Kementerian Pertanian sebagai objek pengawasan dari Ombudsman. Misalnya ijin kuota impor grand parent stock (GPS). 
 
Berikutnya kebijakan stabilisasi supply dan demand dengan cutting HE itu juga termasuk pelayanan publik dalam bentuk jasa kepada masyarakat dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga LB. 
 
“Begitupun kami juga mengawasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga termasuk pelayanan publik. Contohnya pengawasan pemerintah terhadap SE apakah dilakukan dan dilaksanakan dengan benar atau pun justru sebaliknya,” terang Yeka. 
 
Selain itu, terkait dengan keterjaminan harga itu juga merupakan pelayanan publik karena ada regulasi yang mengatur bahwa pemerintah wajib melindungi usaha peternakan rakyat ini. Sehingga peternak diharapkan bersatu untuk menyelesaikan polemik di perunggasan. 
 
“Jika peternak rakyat ingin mengadu jangan sifatnya yang sementara seperti harga LB saat ini Rp 10.000 per kg karena jika harga LB itu naik diatas Rp 10.000 per kg otomatis Ombusdman tidak perlu lagi menanggapi karena harga sudah berbeda. Yang harus diadukan ialah terkait dengan fluktuasi harga LB yang di bawah HPP. Sepanjang harga LB di bawah HPP peternak, maka itu menjadi fokus dari peternak rakyat yang melaporkan kepada Ombudsman,” urai Yeka. ue/zul
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain