Sabtu, 18 September 2021

Pataka Tuntut Pemerintah Terbitkan Perpres untuk Perunggasan

Pataka Tuntut Pemerintah Terbitkan Perpres untuk Perunggasan

Foto: ist/dok.TROBOSLivestock


Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Carut marut bisnis peternakan tidak lepas dari persaingan usaha tidak seimbang (asimetris) antara korporasi / integrator, peternak mandiri skala besar dan peternak UMKM (peternak rakyat).

 

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) pada siaran persnya (17/09) menjelaskan, sepintas, gejala persaingan asimetris yang muncul adalah banjir pasokan (oversupply) di hulu. Namun meskipun dilakukan cutting produksi bibit, persoalan masih terus berulang. Selain persoalan oversupply, hantaman keras yang dialami peternak rakyat adalah langkanya pasokan jagung membuat biaya pakan membengkak. Dimana 40 – 60% jagung merupakan komponen utama dalam pakan ternak unggas broiler (pedaging) dan ayam layer (petelur).

 

Rilis itu juga membahas persoalan ayam petelur saat ini yang juga terindikasi mengalami oversupply karena perusahaan besar turut bermain di ladang bisnis budidaya ayam petelur yang memproduksi telur konsumsi. Akibatnya harga telur anjlok. Keadaan diperparah oleh lesunya permintaan telur ayam ras akibat pemberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama pandemi Covid-19.

 

Diungkapkan pula kondisi peternak broiler dan layer kesulitan memperoleh jagung dengan harga wajar, sekalipun ada harganya melambung diatas Rp 6.000 per kilogram sehingga biaya pakan membengkak. Desakan peternak terdengar sampai ke Istana Merdeka, karena poster yang dibentangkan peternak soal mahalnya harga jagung saat kunjungan presiden.

 

“Meskipun presiden telah menerima kunjungan dari perwakilan peternak, saya merasa pesimis persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Mengingat pasokan jagung dalam negeri langka, sekalipun ada impor harga jagung Internasional juga mahal menyentuh di atas Rp 5.000 per kg sampai ke Indonesia,” tulis Ali Usman Ketua Pataka.

 

Dia menyatakan persoalan industri strategis peternakan ayam broiler dan petelur bukan masalah baru. Oversupply terjadi selama 2 dekade tetapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian belum menuntaskan dengan baik. Padahal dalam Undang-Undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pasal 32 ayat (1) yang isinya “Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak”.

 

Menurut Usman konsekuensi dari pasal itu adalah pemerintah berkewajiban membina dan memfasilitasi warga masyarakat untuk mengajak berusaha sehingga tercipta usaha peternakan komoditas strategis yang dapat membantu usaha rakyat serta memajukan ekonomi daerah dan nasional.

 

“Selama ini banyak peternak melakukan budidaya tetapi kegairahan peternak merasa terganggu akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap peternak rakyat,” imbuhnya.

 

Siaran pers itu ditutup dengan tuntutan kepada presiden untuk menerbitkan Perpres tentang Komoditas Peternakan Strategis guna melindungi peternak rakyat. Perpres ini menjadi pedoman untuk menata industri perunggasan dari hulu sampai hilir agar pihak diuntungkan.

 

Menurut Pataka, presiden harus mengajak seluruh stakeholder untuk tumbuh bersama agar industri perunggasan yang nilai bisnisnya telah mencapai Rp 500 triliun ini dapat terus berkembang. Kue bisnis industri perunggasan harus bisa dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya oleh kelompok usaha tertentu. ist/ed/zul

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain