Rabu, 1 Desember 2021

Menakar Target Industri Persusuan

Menakar Target Industri Persusuan

Foto: 


Perlu perbaikan berbagai hal menyangkut regenerasi peternak, kualitas genetik dan populasi sapi perah, terbatasnya lahan hijauan, pola kemitraan, adopsi teknologi termasuk komitmen stakeholder terkait agar target produksi 60 % susu segar dalam negeri bisa tercapai

 


Kesejahteraan peternak menjadi kunci utama untuk mencapai target keberhasilan blue print (cetak biru) persusuan pada 2025. Bagaimanapun juga, peternak rakyat merupakan aktor penting yang harus menjadi prioritas utama pemerintah dan industri agar tidak terjadi krisis regenerasi peternak sapi perah.

 


Sigit Prastowo, Dosen Program Studi Peternakan, Universitas Sebelas Maret Surakarta menuturkan, agar tidak terjadi krisis regenerasi diperlukan edukasi terhadap peternak dengan diajarkan dan didampingi mengenai penguatan teknologi agar menjadikan usaha peternakan sapi perah yang menguntungkan bahkan berkelanjutan. Pasalnya, saat ini peternak di akar rumput hanya bekerja di level produksi yang menyebabkan harga jual susu berfluktuatif. Akibatnya, peternak tak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga jual susu. Di sisi lain, jumlah peternak semakin menurun yang mengakibatkan populasi sapi perah menurun pula.

 


Jebolan program doktoral, Universitas Bonn Jerman mengajak kepada generasi milenial untuk berperan aktif dan terjun langsung utamanya di on farm agar tidak terjadi krisis regenerasi peternak. “Maka kata kuncinya ialah membuat peternak kaya dengan meningkatkan volume perekonomiannya. Caranya, dengan penguatan koperasi yang bekerjasama dengan industri bahkan akademisi. Juga didukung dengan regulasi yang berpihak terhadap peternak akar rumput,” urainya.

 

 

Dedi Setiadi, Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) turut berpendapat, selain faktor krisis regenerasi peternak, terdapat pula faktor produktivitas sapi perah yang hanya menghasilkan susu sebesar 13 liter per ekor per hari. Padahal dari potensi genetik sapi perah, seharusnya mampu menghasilkan 20 liter per ekor per hari. Walhasil, peternak rakyat harus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan manajemen pemeliharaan sapi perah.

 


 Persoalan lainnya, kata Dedi, keterbatasan lahan hijauan untuk pakan ternak. Berdasarkan survei menyebutkan bahwa terdapat 68 % peternak sapi perah tidak memiliki lahan untuk pakan hijauan ternak, 21 % peternak memiliki lahan namun tidak cukup, sisanya memiliki lahan serta cukup untuk pakan ternak. “Kondisi seperti ini, diperlukan regulasi yang berkaitan dengan lahan perkebunan dan Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani) supaya bisa dipakai oleh peternak rakyat,” usulnya.  

 


Keberpihakan Regulasi
Jika menilik ke belakang, persusuan di tanah air sempat mendapat dukungan penuh dari pemerintah kala itu yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. “Persusuan saat itu bertumbuh menjadi besar dan kuat karena aktivitas persusuan hanya dilakukan oleh koperasi susu. Sayangnya, pada 1997/1998 dihadapkan pada sebuah penandatanganan Letter of Intent (Lol) antara pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) akibat krisis moneter,” ujar Dedi.

 


Akibat penandatanganan kesepakatan tersebut mengharuskan pemerintah menghapus semua ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian impor susu, kewajiban menyerap susu segar dalam negeri, dan pengendalian harga susu di dalam negeri. Pemerintah Indonesia dan IMF mencabut semua bentuk peraturan yang sifatnya protektif terhadap sapi perah. Kala itu, peternak rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi harus bersaing secara langsung masuk ke dalam era liberalisasi. Industri Pengolahan Susu (IPS) merasa tidak ada lagi tekanan untuk menyerap bahkan pemerintah membiarkan peternak rakyat harus bergelut dengan IPS dan tanpa kebijakan perlindungan kepada peternak rakyat. “Untungnya, kala itu harga susu stabil akibat nilai dollar naik sangat pesat. Tetapi, setelah LoI lepas dan sampai 2017 tidak ada kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat,” sesalnya.

 


 Pemerintah lalu menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26/2017 Tentang Penyediaan dan Peredaran Susu. “Sebetulnya, aturan tersebut jika diterapkan dan dijalankan semaksimal mungkin akan menjadi regulasi yang tajam bahkan mendongkrak harga susu nasional sesuai dengan blue print persusuan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Sayangnya, Indonesia yang tergabung sebagai anggota World Trade Organization (WTO) mengharuskan Indonesia patuh terhadap aturan WTO dengan menghilangkan kata ‘mewajibkan’ (mandatory) yang kemudian Permentan Nomor 26/2017 direvisi menjadi Permentan Nomor 30/2018. Bahkan berselang sebulan kemudian direvisi kembali menjadi Permentan Nomor 33/2018,” Dedi menerangkan.

 


 Sementara itu bagi Fini Murfiani saat masih menjabat sebagai Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan,  meskipun terjadi perubahan Permentan Nomor 26/2017 menjadi Permentan Nomor 33/2018 yang intinya semula kemitraan bersifat mandatori menjadi voluntary (pilihan). Namun pemerintah menegaskan memiliki strategi lainnya untuk memproteksi peternak rakyat yakni dalam mengeluarkan izin usaha peternakan bagi setiap perusahaan peternakan melalui sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik (OSS) diharuskan bermitra dan itu terdapat regulasinya. “Artinya kemitraan usaha peternakan menjadi satu-satunya yang ada di Kementerian Pertanian yang sudah terdapat aturan mainnya yaitu Permentan Nomor 13/2017 Tentang Kemitraan Peternakan,” ucapnya.

 


Fini menjelaskan, agar perusahaan peternakan tidak berbuat sewena-wena selama berlangsungya sistem kemitraan terhadap peternak, Ditjen PKH mengajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan fungsi pengwasan kemitraan. Bahkan Ditjen PKH dan KPPU memiliki Satgas Kemitraan yang bergerak di masing-masing daerah.  



Blue Print Persusuan
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Perekonomian telah menyusun blue print persusuan selama jangka waktu 2013 – 2025. Blue print tersebut disusun sebagai dasar koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang persusuan. “Sedangkan kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh masing-masing kementerian atau Lembaga (K/L) terkait dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk para peternak, pelaku usaha, lembaga keuangan, asosiasi serta organisasi profesi bidang peternakan dan veteriner,” terang Fini.

 


Tujuan penyusunan blue print persusuan merupakan acuan pemerintah, K/L, perguruan tinggi, asosiasi, dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan masing-masing. Yaitu dengan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang lebih fokus dan terpadu lintas sektoral dari hulu sampai hilir. “Artinya, untuk mengembangkan persusuan di tanah air menyangkut beberapa kementerian,” katanya.

 


 Cetak biru persusuan menjadi pedoman keberhasilan dalam upaya mewujudkan penyediaan pangan susu dalam jumlah cukup, berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan menuju masyarakat Indonesia sehat, cerdas, kuat, mandiri, maju, berdaulat, sejahtera, dan bermartabat. Selain itu, memberikan target dan tahapan pencapaian yang komprehensif sebagai indikator keberhasilan. “Dengan disertai kepastian usaha kepada peternak dalam mengelola ternak perah yang berkelanjutan dan terintegrasi. Begitu pun dengan IPS dalam mengembangkan usahanya menggunakan bahan baku lokal yang berkelanjutan mendapatkan kepastian,” papar Fini.

 


Target Keberhasilan
Fini lalu menyebutkan, beberapa indikator keberhasilan adanya blue print persusuan di tanah air diharapkan target pada 2025 yaitu jumlah konsumsi masyarakat Indonesia sebesar 30 liter per kapita per tahun. Sekaligus dibarengi dengan jumlah populasi betina laktasi menjadi 50 % dari populasi sapi betina produktif. Sedangkan untuk IPS ditargetkan terjadi pertumbuhan jumlah dan kapasitas dengan rata-rata 10 % per tahun.

 


 Dikatakannya, indikator keberhasilan lainnya ialah kebutuhan susu untuk konsumsi dari hasil produksi dalam negeri mencapai 60 % pada 2025 dengan disokong peningkatan produktivitas berupa sapi perah yaitu menghasilkan 20 liter per ekor per hari atau 6.000 liter per ekor per laktasi. Artinya, dibutuhkan populasi sapi perah sebesar 1,8 juta ekor. Sedangkan populasi sapi perah saat ini masih dikisaran 585.000 ekor. Selain itu, pendapatan peternak rakyat akan meningkat dengan minimal Rp 244 juta per kapita per tahun dengan asumsi kepemilikan 10 ekor sapi per peternak rakyat pada 2025.

 


 Mencapai target keberhasilan tersebut, menurut Fini, pemerintah membagi ke dalam 3 tahapan, diantaranya tahapan Persiapan dan Pemantapan (2013 – 2014). Yaitu dimulai dengan koordinasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan yang tertuang dalam RJPM (Rencana Jangka Panjang Menengah) dan Renstra (Rencana Strategis). Berikutnya, tahapan Persusuan Maju (2015-2020) berupa peningkatan konsumsi susu terutama SSDN (Susu Segar Dalam Negeri), peningkatan populasi ternak perah, terbentuknya klaster pembibitan ternak perah serta peningkatan produksi SSDN yang disertai dengan pertumbuhan IPS dan meningkatnya kemampuan dan pendapatan peternak.

 


 Dia melanjutkan, tahapan terakhir yaitu tahapan Persusuan Tangguh (2021 – 2025). Harapannya ialah terwujudnya jaminan keamanan dan kemandirian pangan asal susu Indonesia. Di sisi lain, jaminan atas tersedianya produk susu yang cukup, aman, sehat, utuh, halal, berkualitas, dan berdaya saing dengan harga yang kompetitif. Sehingga mampu memenuhi kecukupan gizi yang akan mengarah terhadap peningkatan kecerdasan generasi bangsa.

 


 Dia berharap, komoditas susu kembali lagi menjadi Bapokting (Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting) mengingat pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 menjelaskan bahwa susu bukan lagi termasuk Bapokting. Dirjen PKH pun telah menyurati Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian yang disertai dengan naskah kajian kualitatif yang telah diserahkan berupa surat penyampaian naskah kajian usulan pengajuan susu sebagai Bapokting. “Namun setelah dilakukan rapat koordinasi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya,” ungkap Fini.

 


Mendorong Peningkatan Produksi     
Guna mencapai target keberhasilan blue print persusuan pada 2025, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memiliki political wiil (komitmen) dengan melibatkan IPS yaitu dengan terus memacu produktivitas IPS di dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk menjamin ketersediaan bahan baku susu segar dalam mendukung proses produksinya. IPS merupakan salah satu sektor pangan yang mendapat prioritas dalam pengembangannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Guna memenuhi kebutuhan bahan baku IPS serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

 

 

Selengkapnya Baca di Majalah TROBOS Livestock Edisi 267/Desember 2021
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain