Selasa, 1 Pebruari 2022

Nanang Purus Subendro: Menimbang Importasi Daging Kerbau

Nanang Purus Subendro: Menimbang Importasi Daging Kerbau

Foto: 


Importasi daging kerbau India menjadi polemik di kalangan peternak sapi potong, terutama pada skala rakyat. Pasalnya, daging kerbau India yang ditujukan sebagai penstabil harga daging merah, dan bertujuan supaya masyarakat dapat menikmati daging merah dengan harga terjangkau, kini disinyalir banyak dioplos atau dijual namun pedagang tidak mengedukasi pembeli apakah itu daging sapi atau daging kerbau India. Ini membuat peternak sapi potong lokal merasa dirugikan.
 
 
Diketahui awalnya importasi daging kerbau India memiliki tujuan mulia, yakni untuk stabilisasi harga dan meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat. Kendati demikian, ini perlu diwaspadai supaya jangan sampai tujuan mulia tersebut kebablasan, sehingga menjadi kontraproduktif dengan program dari Kementerian Pertanian (Kementan).
 
 
Landasan dari importasi ruminansia dan hasil olahannya sebenarnya sudah cukup jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Akan tetapi karena keinginan untuk mendatangkan daging kerbau India rupanya kuat, sehingga muncullah PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, yang berbenturan dengan Undang-Undang yang seharusnya posisinya di atasnya.
 
 
Walaupun di PP Nomor 4 Tahun 2016 telah disebutkan bahwa ini untuk waktu tertentu dengan ketentuan yang juga cukup mengikat, namun tampaknya sekarang bukan menjadi sementara lagi. Jika dilihat datanya, semakin tahun semakin meningkat jumlah impor pastinya, dan ini terus terang sangat mencemaskan, khususnya bagi para peternak rakyat. Ini perlu dievaluasi kembali, dan sebaiknya pemerintah juga mengevaluasi dampak, manfaat serta mudharat dari importasi daging kerbau India. 
 
 
Meluber ke Wilayah Produksi
Adapun gambaran importasi daging India semakin hari semakin meningkat, hanya memang di 2020 karena pandemi Covid-19 dan distribusi sapi yang terkendala, maka agak sedikit ada penurunan. Dikhawatirkan nanti di situasi yang seharusnya peternakan rakyat mulai bangkit, dihantam dengan banjir masuknya daging kerbau India. Ini yang benar-benar harus diantisipasi dan diwaspadai sejak awal.
 
 
Indonesia masih defisit daging sapi cukup lumayan besar di 2021, yaitu kurang lebih 246 ribu ton. Bahkan di 2022 pun nanti proyeksinya masih akan defisit. Peredaran daging kerbau India, diharapkan benar-benar dialokasikan hanya untuk daerah-daerah yang defisit daging merah, seperti di 2016 ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor daging kerbau India, saat itu peternak berharap jumlahnya terbatas dan wilayah edarnya benar-benar hanya untuk di Jabodetabek. Namun dalam perjalanannya, daging India merembes dan membanjiri berbagai daerah bahkan disinyalir masuk ke daerah sentra produksi juga.
 
 
Apabila daging kerbau India sampai masuk ke daerah produsen yang notabene menjadi tumpuan harapan dari para peternak rakyat, maka ini yang nanti akan benar-benar menghancurkan animo atau keinginan para peternak untuk menjalankan atau melangsungkan usahanya. Kemudian, gambaran supply dan demand dari 2021 atau 2022 yang juga masih diproyeksikan akan defisit. Memang kalau dari data, antara 2016 – 2021 ini ada kenaikan populasi, akan tetapi kenaikan populasi ternyata belum mampu mengecilkan angka gapnya sehingga ini menjadi PR (pekerjaan rumah) yang besar bagi kita semua.
 
 
Di satu sisi, ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha peternakan untuk menangkap kesempatan ini, guna mengisi kekosongan supply agar memenuhi kebetuhan nasional. Namun mengapa animo masyarakat, khususnya para peternak muda kurang begitu bagus ? Ini menjadi pertanyaan yang diperlukan jawaban lebih lanjut.
 
 
Untuk kebijakan importasi daging kerbau India, diharapkan dari jumlahnya dibatasi, dari sisi waktunya hanya dilakukan untuk menjelang hari-hari penting seperti HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional), sehingga tidak terjadi lonjakan harga dan semata-mata hanya sebagai stabilisator. Adapun di dalam memasarkan daging kerbau India, perlu dideklarasikan dan perlu dinyatakan bahwa itu adalah daging kerbau India. Dengan demikian, penjual bisa memberikan pilihan yang adil bagi konsumen dan melindungi kepentingan dari peternak rakyat. 
 
 
Swasembada untuk Siapa ?
Harga daging sapi yang bergejolak, bukan hanya terjadi dari 2019 tetapi sejak 2016, yang mana tidak banyak pergerakan berarti. Jika dirunut dari 2016 ke 2021, kenaikan populasi tidak jauh dari angka 4 %. Bisa dibayangkan dalam kurun waktu 6 tahun, kenaikan hanya 4 %, peternak rakyat sudah semakin ‘terpontal-pontal’ dan semakin jauh untuk mengejar tingkat inflasi.
 
 
Pemerintah dalam setiap kesempatan acap kali menyampaikan upayanya untuk menambah populasi sapi, yang didorong oleh keinginan untuk swasembada. Tapi pertanyaannya, swasembada itu untuk siapa? Apa gunanya swasembada jika pelaku usahanya tidak sejahtera dari usaha yang dilakukan? Ini menjadi pertanyaan besar.
 
 
Seyogyanya, fokus dari pemerintah ini dibalik melalui upaya mensejahterakan pelakunya, dalam hal ini peternak agar bisa menghidupi kebutuhan rumah tangganya. Kalau jelas untung, bisa menjadi sandaran ekonomi rumah tangga, otomatis akan banyak pelaku usaha yang terjun di dalam industri ini. Dengan demikian, dampak lainnya nanti populasi bertambah dan swasembada bisa tercapai belakangan. 
 
 
Strateginya bukan dibalik dengan upaya swasembada dulu tanpa memperhatikan kesejahteraan pelakunya. Ini yang perlu untuk menjadi bahan renungan kita semua. Sekali lagi, untuk apa swasembada kalau pelakunya tidak sejahtera.
 
 
Perlu Regenerasi
Menilik profil peternak yang diambil dari data BPS (Badan Pusat Statistik), ternyata 56 % peternak di Indonesia usianya sudah di atas 50 tahun. Sebenarnya situasi ini sudah SOS, bisa dibayangkan 5-10 tahun yang akan datang apa yang akan terjadi dengan peternakan rakyat ? Ketika anak-anak muda sudah tidak ada yang mau menjadi peternak, dan peternak yang sudah di atas 50 tahun tadi telah pensiun dari profesinya sebagai peternak, maka siapa yang akan menggantikan?
 
 
Sebanyak 63 % kepemilikan sapi di Indonesia itu hanya 1-2 ekor. kondisi itu dijamin sama sekali tidak bisa menjadi sandaran penopang ekonomi rumah tangga dan hanya sambilan. Jika berandai-andai angka ini ke depan, maka akan terus tergerus habis karena semakin terbatasnya lahan. Adapun dengan semakin sedikitnya anak muda yang mau menekuni usaha orang tuanya, sehingga para peternak tradisional ini semakin lama semakin habis. 
 
 
Sebagus apapun program yang dibuat pemerintah, ketika program tersebut tidak diminati oleh anak muda dijamin pasti gagal. Siapa yang akan menjadi pelakunya ketika tantangan-tantangan tersebut tidak ada generasi penggantinya, dan tidak ada yang mau masuk di dalam industri itu?
 
 
Telah kita ketahui bahwa peternak dengan kepemilikan sapi 1-2 ekor sebanyak 63 % tadi, tidak bisa berkembang. Jujur saja, peternak tradisional akan begitu-begitu saja. Peternakan itu akan hidup kalau ada subsidi atau mengandalkan segala yang serba gratis. Pakannya mengambil di belakang rumah, tenaganya anaknya sendiri, sapinya juga pemberian dari orangtuanya, tidak perlu bunga bank.
 
 
Lebih lanjut, kandangnya juga disusutkan sehingga semua serba gratis. Ini hanya dapat dihitung untung jika semua serba gratis dan itu bisa jika kepemilikannya 1-3 ekor saja. Kendati demikian ketika ingin berkembang menjadi 10 ekor atau lebih, maka dananya harus dari pihak lain yang memberikan bagi hasil atau memberikan bunga. 
 
 
Kandangnya pun harus dihitung penyusutannya, pakan harus membeli atau menanam sendiri dengan biaya, sehingga ketika seluruh biaya produksi dimasukkan membuat harga pokok sapi atau daging dari peternak rakyat akan semakin tidak kompetitif. Terlebih dibanding dengan daging kerbau India. 
 
 
Ditilik dari harga daging sekarang, misalnya Rp 112.000 per kilogram (kg), itu sebenarnya masih sangat jauh dari harga pokok peternak rakyat. Sementara itu, harga sapi hidup sekarang sudah di angka Rp 51.000 per kg berat hidup dengan berat perut normal. Angka Rp 51.000 per kg berat hidup itu harusnya sudah setara di atas harga Rp 120.000 per kg daging merahnya, sehingga jika harga daging masih di bawah itu, artinya sebenarnya peternak rakyat mensubsidi konsumen dengan segala kegratisan yang tadi telah disebutkan.
 
 
Transformasi & Kelompok Ternak  
Supaya usaha peternakan rakyat konsisten, berkesinambungan dan berkelanjutan, maka perlu ada transformasi dengan teknologi yang mengubah dari pola tradisional ke profesional. Ini harus dilakukan, mungkin jumlah peternaknya tidak terlalu banyak tetapi kepemilikannya lebih besar dari 3 ekor menjadi 10 ekor atau 25 ekor per orang. Sehingga, para peternak rakyat benar-benar bisa hidup dari usahanya. 
 
 
Kemuidan dari pola yang dikerjakan individu menjadi pola kelompok, pasalnya ada beberapa keuntungan dengan menggunakan pola kelompok ini. Saat ini pemerintah juga sudah mulai membuat pola kelompok, dengan tata kelola selayaknya korporasi dengan program Sikomandan (sapi kerbau komoditas andalan negeri) yang di dalamnya ada desa korporasi. Ini merupakan sebuah program yang menarik dan bagus sekali. 
 
 
Upaya ini diharapkan menjadi cikal bakal dari tumbuh dan munculnya para peternak muda yang menjalankan usaha selayaknya perusahaan menjalankan bisnisnya. Semua serba akuntabel dan dilakukan secara profesional, sehingga ke depan untuk peningkatan skala usahanya perbankan juga akan mendukung dengan pola yang sudah dilakukan selayaknya korporasi. 
 
 
Dengan bergabung menjadi kelompok, banyak sekali yang bisa dirasakan oleh para peternak terutama dengan terjadinya transfer ilmu. Satu sama lain saling memberikan informasi untuk optimalisasi produksi, efisiensi, dan lain sebagainya. Pemasaran bersama, dengan melakukan usaha bersama akan muncul industri peternakan di suatu area, sehingga akan mendatangkan pembeli.
 
 
Berikutnya, dengan berkelompok juga peternak akan tertib administrasi dari pendataannya. Pun efisisensi dapat dilakukan, dengan para peternak membeli dalam jumlah tertentu. Mereka bisa membeli secara massal, sehingga harganya dapat ditekan. Ini berefek pada efisiensi yang luar biasa, mulai dari pengadaan bakalan, peternak bisa membelinya secara bersama-sama sehingga dapat mengefisiensi untuk seleksi, transportasi dan lain sebagainya. Selain itu, perbankan juga akan memberikan kemudahan ketika peternak melakukan usaha secara berkelompok. 
 
 
PPSKI sangat mengharapkan orientasi dari pemerintah bukan semata-mata naiknya populasi atau swasembada, tetapi titik tekannya pada kesejahteraan pelakunya. Begitu peternaknya sejahtera dengan melakukan usaha peternakan dan menguntungkan, tentu jumlah peternak dan kepemilikan sapinya juga bertambah. Kemudian barulah swasembada akan menyertai selanjutnya. 
 
Dituliskan kembali oleh rubella c milladiah
 
 

 

Ketua Umum PPSKI

(Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia)

 
 
 

Dituliskan kembali oleh rubella c milladiah

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain