Selasa, 1 Maret 2022

Syahrul Bosang: Mengurai Sengkarut Bisnis Layer

Syahrul Bosang: Mengurai Sengkarut Bisnis Layer

Foto: Dok. Pribadi


Berbagai persoalan di bisnis perunggasan tanah air khususnya di komoditas layer (ayam petelur) tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi sudah mengemuka sejak lama. Dan yang paling memprihatinkan adalah sampai saat ini belum menemukan titik keseimbangannya. 
 
Kehadiran pemerintah di tengah-tengah peternak rakyat sangat diperlukan. Jika peternak rakyat semakin terpuruk maka semakin kencang lengkingannya. Hal itu berarti, solusi yang tepat adalah mengurus peternak yang kecil-kecil ini. 
 
Pemerintah pun seharusnya berada sebagai regulator dan tidak mengurusi B2B (business to business). Apalagi jika dari angka-angka yang disodorkan, bisnis peternakan layer ini sebanyak 98 % dikuasai peternak rakyat dan sisanya atau 2 % dikuasai korporasi. Itu artinya, rakyat sudah bisa menguasai pasar dan sudah bisa menentukan harga. Tetapi faktanya masih tidak bisa.
 
Hal itu sejalan dengan amanat hasil judicial review UU (Undang-Undang) No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK (Mahkamah Konstitusi). Apalagi MK menyebutkan bukan UU-nya yang salah tetapi pemerintah yang belum hadir maksimal. 
 
Sementara untuk perusahaan yang besar tidak perlu diurus karena mereka sudah punya strategi dan pangsa pasarnya sendiri. Terlebih jika mereka tidak berbuat apa-apa maka usahanya akan mundur atau bangkrut. Untuk perusahaan-perusahaan besar biar diurus KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) saja. 
 
Sebatas Farm Gate
Meskipun bisnis peternakan layer sudah dikuasai oleh peternak rakyat namun persoalannya mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Peternak rakyat tidak punya akses pasar langsung ke konsumen akhir karena bisnisnya masih terbatas di farm gate atau on farm. 
 
Peternak rakyat ini cuma satu bisnisnya. Mereka tidak punya pasokan sapronak (sarana produksi ternak) dan pasar. Akibatnya, ketika terjadi prahara seperti Pandemi Covid-19, mereka yang duluan kolaps.
 
Oleh karena itu, seharusnya, semua peternak rakyat bisa bergabung dalam sebuah wadah seperti koperasi. Lalu mereka berbagi peran siapa melakukan apa. Karena kalau masih tetap usahanya berdiri sendiri lama kelamaan akan mati. Kita pun harus berkaca pada perusahaan yang ada di dunia yang juga melakukan merger agar semakin kuat dan efisien. 
 
Guna menyelamatkan peternak rakyat, yang sangat penting dan harus dibedah adalah berapa angka riil peternak rakyat saat ini. Harus ada inisiasi data peternak rakyat sebagai acuan pemerintah dalam mengurusnya. Pemerintah bisa mengarahkan peternak untuk membentuk aliansi integrasi baik secara horizontal ataupun vertikal. 
 
Selain itu, jika peternak rakyat ingin tetap eksis maka tidak usah lagi membuat pakan self mixing (mencampur sendiri). Peternak lebih baik menggunakan pakan pabrik. Dari penggunaan pakan pabrik ini bisa diperoleh pula data populasi riil peternak rakyat. 
 
Dengan penggunaan pakan pabrik ini pun peternak tidak dipusingkan lagi dengan persoalan pasokan jagung. Mengingat meskipun Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen salah satunya terkait jagung namun harga jagung jarang menyentuh harga acuan tersebut. Padahal Kementerian Perdagangan mengatakan harga acuan tersebut untuk intervensi pasar. Kalau harga tinggi langsung dilakukan intervensi namun celakanya ketika harga di bawah justru tidak diurus. 
 
Persoalan berikutnya adalah patokan HPP (Harga Pokok Produksi) peternak yang menghendaki 3,5 kali pakan. Padahal HPP teknis itu sangat ditentukan oleh performa. Kalau performa ayam bagus dan stabil maka harga pakan pasti bisa dibayar. Celakanya, kalau produksi rendah maka HPP menjadi membengkak. Dan setiap peternak atau pelaku usaha itu punya efisiensi sendiri-sendiri. 
 
Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bisa bertanggung jawab terhadap HPP peternak di kandang. Kalau harga pakan tinggi seharusnya yang dikendalikan jagungnya. Sebaliknya, kalau terjadi kelangkaan bibit maka jangan dipangkas terus. Selanjutnya, kalau produksi ayam tidak bagus seperti ngorok atau penurunan produksi harus segera diketahui penyebabnya. 
 
Akses Langsung ke Pasar 
Sekarang ini peternak ingin untung tetapi yang didapat buntung karena tidak bisa bersaing dan pasar tidak bisa didikte. Untuk itu, bagaimana peternak rakyat ini harus punya akses langsung ke pasar. 
 
Agen atau broker itu bisa dihilangkan atau diminimalkan melalui sistem. Sebagai contoh, peternak layer harus punya kontrak dengan pabrik olahan atau tepung telur sehingga pasokan dan harga telur dari peternak pun bisa stabil. 
 
Kalau semuanya bisa stabil maka peternak bisa terjamin kesejahteraannya. Begitu pula dengan konsumen yang daya belinya bisa terjangkau dan daya konsumsi protein hewaninya bisa tercapai. Stabilisasi pasokan dan harga telur ini pun bisa mencegah fluktuasi harga pada kondisi pasar musiman yang dipengaruhi momen tertentu.
 
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar yang ada saat ini harus menuntaskan integrasinya. Di bisnis layer, mereka harus bertanggung jawab membangun aliansi horizontal seperti membangun pabrik olahan telur dan tepung telur serta membangun pasarnya sendiri. Hal itu harus dilakukan agar jangan sampai peternak rakyat menjadi tumbal. 
 
Optimalisasi Peran Berdikari
Mahkamah Konstitusi menyebutkan PT Berdikari (Persero) bisa menjadi representasi kehadiran pemerintah sebagai wadah bagi peternak rakyat. Dengan jejaring yang dimiliki, Berdikari harusnya dioptimalkan perannya sebagai BUMN Unggas yang menjadi captive market dari peternak rakyat. 
 
Pemerintah melalui Berdikari bisa mewajibkan perusahaan pelat merah lainnya seperti Garuda, Pelni, KAI, dan Pertamina untuk mengadakan program makan daging ayam dan telur misalnya 2 kali seminggu. Dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mestinya bisa mengkoordiniasikan hal ini. 
Bentuk perlindungan peternak rakyat oleh pemerintah melalui Berdikari yang punya captive market dari telur ini bisa mendorong mereka untuk tetap eksis. Sehingga nanti yang bertarung untuk produk telur di pasar adalah perusahaan BUMN dan swasta. 
 
Kalau peran Berdikari tidak optimal maka kondisi peternak rakyat akan tetap begini. Keterlambatan pemerintah dalam membentuk jaring pengaman industri menyebabkan rakyat selalu berada di tengah-tengah arena pertarungan efisiensinya.
 
Dengan semakin banyaknya investor di bisnis perunggasan membuat kondisi para pelaku usaha termasuk peternak rakyat semakin tertekan dengan persaingan yang ada. Dengan banyaknya investasi, sentra layer pun yang tadinya di Blitar dan Lampung kini sudah menyebar di berbagai daerah dan mendekati pasar. 
 
Namun dengan sentra peternakan layer yang kemudian diikuti menjadi sentra produksi jagung sehingga bisa menumbuhkan pabrik pakan sendiri maka akan mampu mencetak efisiensi dan bisa berdaya saing. Dengan demikian, bisnis peternak rakyat diharapkan bisa bertahan dan bertumbuh. TROBOS
 
 
Konsultan Perunggasan 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain