Jumat, 1 April 2022

Lampu Merah Persapian Nasional

Lampu Merah Persapian Nasional

Foto: 


Populasi sapi potong yang diklaim naik selama 5 tahun terakhir tidak mampu mengurangi gap antara kemampuan pasokan lokal untuk memenuhi kebutuhan nasional. Bahkan proporsi impor daging semakin meningkat setiap tahun utamanya impor daging kerbau beku dari India
 
Populasi sapi potong di tanah air menurut data pemerintah selalu naik pada lima tahun terakhir dan kini mencapai angka 18,05 juta ekor. Namun ternyata pincang jika dihadapkan pada realita pasokan daging sapi. 
 
Menurut Ketua Dewan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Didiek Purwanto, jumlah populasi sapi potong tersebut terdiri dari jantan sebanyak 5,76 juta ekor (31,85 %) dan betina 12,3 juta (68,15%). “Berdasarkan regulasi bahwa ternak yang diizinkan untuk dipotong serta kondisi umur dan status sapi maka potensi sapi yang siap untuk dipotong atau potensi supply (pasokan) sapi lokal (sapi siap potong) guna memenuhi kebutuhan daging sapi nasional sejumlah 2 juta ekor yang terdiri dari jantan sebanyak 648,2 ribu ekor dan betina 406,5 ribu ekor. Dari potensi stok sapi siap potong tersebut setara dengan jumlah 367 ribu ton daging segar,” urainya kepada TROBOS Livestock.
 
Kendati demikian, Didiek menegaskan, dari data populasi yang diklaim pemerintah mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir itu realitanya, pasokan daging sapi nasional di lapangan tidak pernah mencukupi bahkan sepanjang tahun gap kekurangan tersebut dapat dikatakan stabil. “Artinya, kenaikan populasi sapi tidak mampu mengurangi gap antara kemampuan supply lokal untuk memenuhi kebutuhan nasional. Bahkan apabila diperhatikan proporsi impor daging semakin meningkat setiap tahun utamanya impor daging kerbau beku dari India,” sesalnya.
 
Polemik Impor Daging Beku
Menilik ke belakang, kondisi saat ini sangat berbeda dengan 30 tahun lalu saat dicetuskannya gerbang serbabisa atau gerakan peningkatan pemenuhan kebutuhan daging sapi dari sapi lokal dan dipopulerkannya jargon “Tiga Ung”. Yakni peternakan sapi potong rakyat menjadi tulang punggung, impor bakalan sapi hidup sebagai pendukung, serta impor daging berkualitas sebagai penyambung. 
 
Adanya impor bakalan sapi hidup, lanjut Didiek, memberikan multiplayer effect bagi perekonomian di tingkat lokal diantaranya pemanfaatan tenaga kerja, sumber pakan lokal, transportasi, serta kemitraan dengan usaha-usaha kecil di pedesaan mampu berjalan secara beriringan dalam operasionalnya. Realitanya, kini kondisi di tanah air justru sangat sulit untuk keluar dari keterpaksaan impor daging beku yang multiplayer effect-nya tidak sebanding dengan impor bakalan sapi hidup. “Bahkan jumlah importasi daging beku melebihi dari importasi bakalan sapi hidup dan sebagian besar didominasi daging kerbau beku dari India,” keluhnya.
 
Ia menjelaskan melalui BUMN Pangan, importasi daging kerbau beku India selama 2016 – 2021 yakni 39,5 ribu ton pada 2016, sementara angka tertinggi pada 2019 sebesar 93,9 ribu ton, meskipun sedikit menurun menjadi 73,8 ribu ton pada 2021. Akan tetapi, pemerintah juga mengakui telah mengimpor daging beku dari Brazil dengan realisasi sebanyak 16,7 ribu ton pada 2021. Kedua program tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menekan harga daging sapi sebesar Rp 80 ribu per kg secara nasional. 
 
Di sisi lain, menurut Didiek, harga daging sapi lokal dalam negeri rata-rata mencapai Rp 105 ribu per kg bahkan mencapai Rp 109 ribu per kg sepanjang 2019 – 2021. “Program impor daging kerbau beku dari India ini belum berhasil menurunkan harga daging sapi lokal dalam negeri. Justru yang terjadi sebaliknya, harga daging kerbau beku bisa saja terangkat naik di atas Rp 80 ribu per kg. Ini menjadi persoalan yang perlu kajian lebih detail,” tuntutnya.  
 
Ketua Umum PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia), Nanang Purus Subendro ikut menanggapi. Menurutnya, pada mulanya importasi daging kerbau beku asal India memiliki tujuan mulia, yakni untuk stabilisasi harga dan meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat. “Kendati demikian, ini perlu diwaspadai supaya jangan sampai tujuan mulia tersebut kebablasan, sehingga menjadi kontraproduktif dengan program dari Kementerian Pertanian (Kementan),” ungkapnya. 
 
Ia menyesalkan, apabila impor daging kerbau beku dari India sampai masuk ke daerah produsen yang notabene menjadi tumpuan harapan dari para peternak rakyat. Hal itu yang nanti akan benar-benar menghancurkan animo atau keinginan para peternak untuk menjalankan atau melangsungkan usahanya. 
 
Menurutnya, landasan dari importasi ruminansia dan hasil olahannya sebenarnya sudah cukup jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Akan tetapi karena keinginan untuk mendatangkan daging kerbau beku dari India rupanya kuat, sehingga muncullah PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, yang berbenturan dengan Undang-Undang yang seharusnya posisinya di atasnya.
 
Walaupun di PP Nomor 4 Tahun 2016 telah disebutkan bahwa ini untuk waktu tertentu dengan ketentuan yang juga cukup mengikat, namun tampaknya sekarang bukan menjadi sementara lagi. Jika dilihat datanya, semakin tahun semakin meningkat jumlah impor pastinya, dan ini terus terang sangat mencemaskan, khususnya bagi para peternak rakyat. “Ini perlu dievaluasi kembali, dan sebaiknya pemerintah juga mengevaluasi dampak, manfaat serta mudharat dari importasi daging kerbau beku asal India,” usulnya.  
 
Masih menurut Nanang, kebijakan importasi daging kerbau beku asal India, diharapkan dari jumlahnya dibatasi, dari sisi waktunya hanya dilakukan untuk menjelang hari-hari penting seperti HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional), sehingga tidak terjadi lonjakan harga dan semata-mata hanya sebagai stabilisator. “Adapun di dalam memasarkan daging kerbau beku asal India, perlu dideklarasikan dan perlu dinyatakan bahwa itu adalah daging kerbau beku asal India. Dengan demikian, penjual bisa memberikan pilihan yang adil bagi konsumen dan melindungi kepentingan dari peternak rakyat,” dia menjabarkan. 
 
Nanang berpesan, peredaran daging kerbau beku dari India, diharapkan benar-benar dialokasikan hanya untuk daerah-daerah yang defisit daging merah, seperti di 2016 ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor daging kerbau beku dari India. Saat itu peternak berharap jumlahnya terbatas dan wilayah edarnya benar-benar hanya untuk di Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi). “Namun dalam perjalanannya, daging kerbau beku dari India merembes dan membanjiri berbagai daerah bahkan disinyalir masuk ke daerah sentra produksi juga,” tandasnya. 
 
Bergantung pada Australia
Sisi lain persoalan industri sapi potong di tanah air, yakni importasi sapi hidup saat ini hanya berasal dari Australia. “Sementara Australia memberlakukan pembatasan ekspor sapi hidup ke negara tujuan ekspornya dengan alasan populasi sapi di Australia sedang mengalami penurunan akibat dampak kekeringan dan banjir 3 tahun yang lalu,” sambung Didiek. 
 
Ia lalu menggarisbawahi, penurunan yang signifikan ekspor bakalan sapi hidup dari Australia terjadi di 2021 yakni pada realisasi ekspor ke seluruh tujuan negara ekspor Australia hanya mencapai 771,9 ribu ekor atau turun sebesar 26 % dibandingkan realisasi ekspor pada 2020 sebasar 1,05 juta ekor. Sedangkan realisai impor Indonesia pada 2021 untuk sapi hidup dari Australia juga mengalami penurunan sebesar 12 % dibanding 2020. Pada 2020 realisasi impor sapi Indonesia sebanyak 463,8 ribu ekor dan di 2021 tercatat sejumlah 406,7 ribu ekor. 
 
Kebijakan Australia mengurangi ekspor tersebut berdampak dengan melejitnya harga sapi di Australia bahkan pada Februari tahun ini harga menembus angka USD 4,5 per kg hidup sampai di pelabuhan di Indonesia. Dengan harga tersebut maka harga sapi bakalan sampai ke kandang feedlotter bisa mencapai Rp 66 – 67 ribu per kg hidup. “Tentunya harga tersebut sudah tidak lagi ekonomis untuk program penggemukan dan dapat dipastikan feedloter tidak lagi mampu melakukan operasional bila dibandingkan dengan harga sapi hidup di lokal (Indonesia) saat ini,” keluhnya.
 
Pria yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) ini melanjutkan, industri persapian di tanah air masih bergantung terhadap Australia. Rupanya, hal itu yang mengharuskan pemerintah mencari alternatif negara eksportir sapi lainnya jika di negara Kanguru tersebut industri persapiannya mengalami permasalahan. “Importasi sapi hidup saat ini hanya berasal dari Australia atau single supply, maka apabila terjadi persoalan supply dari negara tersebut akan menjadi persoalan yang sangat besar,” ujarnya. 
 
Ia kemukakan, dampak yang perlu diantisipasi lainnya ialah ketersediaan dan gejolak harga daging sapi pada HBKN yang jatuh pada Mei 2022. “Saat ini stok sapi di feedlotter yang tergabung di Gapuspindo per 25 Januari 2022 adalah 103,7 ribu ekor dengan perkiraan pemasukan sapi per Februari sebesar 15 ribu ekor, maka diperkirakan populasi sapi di akhir Februari adalah 118,7 ribu ekor atau kemampuan jualnya hanya 30 – 40 ribu ekor dari Februari – Mei 2022,” bebernya. 
 
Opsi Negara Eksportir
Gapuspindo telah menyampaikan kondisi sebenarnya yang terjadi di industri persapian tanah air kepada pemerintah agar sejak dini bisa dilakukan antisipasi. Diantaranya, sesegera mungkin dilakukan mitigasi pemasukan sapi dari negara lain selain Australia, karena memang kondisi Australia sudah tidak memungkinkan bisa memenuhi kebutuhan sapi bakalan untuk Indonesia. “Bahkan keadaan ini diperkirakan akan pulih 5 tahun ke depan. Adapun negara yang saat ini punya potensi untuk bisa menjadi alternatif supply sapi bakalan adalah Meksiko dan Brazil,” tegas Didiek.
 
Ia beralasan, Meksiko bisa menjadi alternatif pilihan dikarenakan jenis sapinya kebanyakan merupakan sapi tropis yang sesuai dengan alam Indonesia, sementara dari sisi populasi sapi, Meksiko adalah salah satu negara pengekspor sapi potong ke beberapa negara di dunia. Secara kesehatan ternak pun, Meksiko adalah negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) secara negara. 
 
 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 271/April 2022

 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain