Sabtu, 28 Mei 2022

Mitigasi Ancaman PMK Terhadap Ternak Kurban

Mitigasi Ancaman PMK Terhadap Ternak Kurban

Foto: ist/dok.Kementan


Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak berpotensi mengganggu kelancaran ibadah kurban, sehingga penyakit ini tak bisa hanya dipandang dari sisi persoalan kesehatan hewan dan gangguan ekonomi industri peternakan semata.

 

Sebab dalam syariat Islam, sapi, kerbau, kambing dan domba yang terinfeksi PMK menjadi tidak sah dipergunakan sebagai ternak kurban. Padahal ibadah kurban merupakan hari raya terbesar bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanain (Kementan) berjanji untuk melakukan pengawasan ketat terhadap semua hewan ternak yang akan dijadikan kurban. Langkah ini merupakan bagian dari penanganan atas penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang telah menyatroni ternak di 16 provinsi.

 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nasrullah mengatakan pengawasan tersebut diantaranya adalah mengatur persyaratan teknis tempat penjualan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan kurban baik yang dilakukan di RPH maupun diluar RPH.

 

"Kemudian mengatur prosedur pemotongan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban," ujar Nasrullah dalam rapat koordinasi penanganan PMK yang digelar Rabu, 25 Mei 2022.

 

Berikutnya kata Nasrullah, kementan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem yang didampingi dokter hewan atau paramedik veteriner. Disisi lain Kementan terus menperketat pengiriman lalu lintas ternak sampai dengan tata laksananya.

 

"Langkah ini penting dilakukan mengingat pada saat hari raya nanti sekitar 1,5 juta hewan kurban akan dipotong," katanya.

 

Sebelumnya, Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.30OM5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku. Dalam surat edaran tersebut, mitigasi dan pengawasan harus dilakukan dalam mencegah penyebaran PMK.

 

"Dalam upaya mitigasi penyebaran PMK, maka tempat penjualan hewan kurban harus mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya," katanya.

 

Nasrullah menambahkan, upaya lainya adalah melakukan koordinasi dengan majelis ulama Indonesia untuk dapat memberikan fatwa dan himbauan tata laksana perasaan idul adha dan kurban. "Inilah saatnya semua orang melakukan pencegahan penularan PMK," ujarnya.ist/ed/ntr

 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain