Rabu, 1 Juni 2022

Indonesia Darurat PMK

Indonesia Darurat PMK

Foto: Istimewa


Laporan kasus penyakit yang pernah ada 32 tahun yang lalu ini terus muncul dari berbagai daerah di tanah air. Perlu kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan sinergi dari seluruh stakeholder dalam mengendalikan dan mencegah agar penyakit ini tidak menimbulkan dampak kerugian yang semakin besar
 
Kabar mengejutkan datang dari Jawa Timur pada awal Mei lalu, yakni penemuan outbreak/wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menjangkit ternak sapi sebanyak 1.247 ekor. Lokasi penemuan sapi yang terpapar penyakit viral ini pun berbeda-beda, yaitu di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Melalui surat Kepala Pusat Veteriner Farma Nomor 05001/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 5 Mei 2022 tentang Jawaban Hasil Uji Sampel Suspect PMK, sapi-sapi di wilayah tersebut terkonfirmasi positif PMK.
 
Sungguh ironis, sebab ini adalah kali ketiga Indonesia tertular PMK atau Foot and Mouth Disease (FMD) pada 1887 silam di Malang, Jawa Timur dan meletup kembali hampir seabad kemudian yaitu pada 1983 di Kabupaten Blora, Jawa tengah. Pemberantasan PMK pada waktu itu dilakukan secara intensif dan masif dengan melaksanakan vaksinasi berkelanjutan selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada 1986. 
 
Munculnya kembali outbreak PMK ini sangat disayangkan oleh semua kalangan, sebab Indonesia telah berstatus sebagai negara bebas PMK yang dinyatakan dalam Resolusi OIE (Office des Internationale Epizootis) atau Badan Kesehatan Hewan Dunia Nomor XI tahun 1990. Ini menjadi mimpi buruk bagi industri peternakan tanah air, sebab PMK dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit bagi peternak dan negara.
 
Serangan Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) yang masuk dalam famili Picornaviridae dan genus Aphtovirus tersebut telah resmi diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Sabtu (7/5) melalui akun Instagram pribadinya. “Warga Jatim yang baik, kita menerima ujian baru, penyakit mulut dan kuku hewan. Hasil laboratorium Pusvetma (Pusat Veteriner Farma) per 5 Mei telah ditemukan kasus di Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, dan Gresik.
 
Kemarin, Jumat (6/5) kami rakor (rapat koordinasi) maraton bersama Pusvetma, Bupati 4 daerah, Dirjen PKH (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan), para direktur, Dekan FKH Unair (Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga) dan pakar lainnya,” tulisnya.
 
Khofifah mengaku bahwa berbagai langkah telah dilakukan. Berbagai obat-obatan hewan pun telah dikirim dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan telah sampai. Proses penanganan tengah berjalan. Posko dibuka di gedung kiri Grahadi untuk koordinasi supaya lebih efektif vertikal horisontal. Tak lupa, ia memohon doa agar upaya lancar semuanya.
 
Bersamaan dengan pernyataan resmi Gubernur Jawa Timur tersebut, beredar surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Nomor 524.3/5201/122.3/2022 perihal Laporan Kejadian Penyakit Menular Akut pada Ternak PMK di Jawa Timur untuk Gubernur Jawa Timur. Surat itu menyatakan bahwa PMK ialah penyakit hewan menular akut yang menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kuda ,dan babi dengan tingkat penularan mencapai 90 – 100 %, dan kerugian ekonominya sangat tinggi. Adapun tanda klinis penyakit PMK adalah demam tinggi hingga mencapai 39 – 41 0C, keluar lendir berlebihan dari mulut dan berbusa, luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah, tidak mau makan, pincang, luka pada kaki dan diakhiri lepasnya kuku, sulit berdiri, gemetar, napas cepat, produksi susu menurun drastis, dan menjadi lebih kurus. 
 
Kronologis Outbreak & Pengendaliannya
Masih berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Nomor 524.3/5201/122.3/2022, diterangkan secara gamblang bahwa kronologis wabah PMK di Jawa Timur ialah a) kasus pertama kali dilaporkan di Kabupaten Gresik pada 28 April 2022 sebanyak 402 ekor sapi potong yang tersebar di 5 kecamatan dan 22 desa; b) kasus kedua dilaporkan pada 1 Mei 2022 di Kabupaten Lamongan sebanyak 102 ekor sapi potong yang tersebar di 3 kecamatan dan 6 desa, selanjutnya di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 595 ekor sapi potong, sapi perah, dan kerbau yang tersebar di 11 kecamatan dan 14 desa; c) kasus ketiga dilaporkan pada 3 Mei 2022 di Kabupaten Mojokerto sebanayk 148 ekor sapi potong yang tersebar di 9 kecamatan dan 19 desa; d) outbreak (wabah) yang telah menyerang 1,247 ekor di 4 kabupaten tersebut memiliki tanda klinis sesuai dengan PMK.
 
Tindakan yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka pengendalian wabah PMK diantaranya melakukan koordinasi dengan Balai Veteriner (BBVet) selaku laboratorium pengujian dan Pusvetma selaku laboratorium rujukan PMK di Indonesia. Bersama tim kabupaten melakukan pengobatan simtomatis pada ternak yang telah terjangkit penyakit untuk mengurangi potensi panic selling sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit, bersama BBVet dan Pusvetma melakukan pengambilan sampel untuk peneguhan diagnosa penyakit, melakukan surveillance epidemiology untuk guna menentukan jumlah ternak terancam, serta membuat surat edaran kewaspadaan dini kepada kabupaten/kota se-Jawa Timur terkait potensi penyebaran PMK.
 
Ada pula tindakan yang akan dilakukan paska terdiagnosa positif PMK yaitu menyediakan obat-obatan dalam rangka melanjutkan pengobatan simtomatis pada ternak yang telah terjangkit penyakit untuk mengurangi potensi panic selling, pengusulan penetapan status wabah PMK pada 4 kabupaten yang terjadi wabah, serta melakukan penanggulangan dan pemberantasan PMK sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) wilayah status wabah yang meliputi a) pembatasan lalu lintas ternak, baik yang masuk maupun keluar dari dan menuju daerah wabah; b) penutupan sementara pasar hewan pada daerah wabah; c) pelaksanaan pemusnahan terbatas (focal culling) pada ternak terinfeksi sesuai dengan ketersediaan anggaran; d) melakukan penyiapan vaksinasi terhadap seluruh ternak sehat pada daerah terancam dengan cakupan minimal 70 %. 
 
Tuntutan Asosiasi Terkait
PMK diketahui dapat menyerang semua hewan berkuku belah (cloven hoop) atau genap, tak terkecuali domba dan kambing. Peternak yang bernaung dalam Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) kini meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman PMK. Himbauan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal HPDKI, Ajat Sudrajat dan Ketua Departemen Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) HPDKI, Priyo Indrianto pada surat edaran DPP HPDKI Nomor 27/S.Kel/DPP HPDKI/IV/2022 kepada pengurus daerah dan cabang di seluruh Indonesia pada Jumat (6/5).
 
Surat edaran ini mengacu pada surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Nomor 524.3/5201/122.3/2022 untuk Gubernur Jawa Timur. Mengutip beberapa poin dari surat edaran tersebut, bahwa cara penularan PMK ialah kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita (droplet, leleran hidung, maupun serpihan kulit), vektor hidup (terbawa manusia dan lain-lain), bukan vektor hidup (terbawa kendaraan angkutan, peralatan, alas kandang, dan lain-lain), tersebar melalui angin, daerah beriklim khusus seperti mencapai 60 kilometer (km) di darat dan 300 km di laut.
 
Berikutnya, HPDKI melakukan sosialisasi dan koordinasi guna pencegahan penularan kepada peternak dan melaporkan kepada pihak dinas terkait jika ditemukan kondisi ternak dengan tanda gejala klinis. Melakukan pembatasan lalu lintas (masuk dan keluar) ternak dan non ternak dari dan menuju daerah wabah di area kandang serta meningkatkan program biosekuriti dan desinfeksi di area kandang.
 
Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) pun merilis surat yang berjudul Panduan bagi Peternak serta Imbauan Kepada Pemerintah dalam Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia. Ditandatangani oleh Ketua Umum PPSKI, Nanang Purus Subendro, surat itu berisi imbauan langkah pencegahan dan pengendalian PMK dengan meningkatkan biosekuriti.
 
Nanang pun tegas menyatakan supaya pejabat kementerian ataupun dokter hewan, yang turut merekomendasikan kepada pemerintah untuk secara resmi mengimpor daging dari wilayah atau negara edemik (juga termasuk dari wilayah/negara yang bebas FMDV dengan cara vaksinasi), perlu dipanggil dan dimintai pertanggung jawabannya. Hal ini dikarenakan berkaca dan belajar dari kasus Bank Century. 
 
Menurutnya, tindakan ini sangat perlu dilakukan guna penuntasan kasus FMDV dan pembelajaran demi masa depan pertanian yang optimal. Selain itu, Nanang juga meminta pemerintah untuk berhenti mengimpor daging India.
 
Merebaknya PMK dari provinsi awal ditemukannya kasus yaitu di Jawa Timur, dengan cepat telah menjalar ke sapi-sapi di wilayah Aceh. Mencermati hal ini, ISPI (Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia) pada 10 Mei menerbitkan surat edaran Nomor 193/A/PB-ISPI/V/2022 tentang Masukan ISPI terkait Wabah PMK. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB ISPI, Didiek Purwanto dan Sekretaris Jenderal ISPI, Joko Susilo berisikan beberapa masukan yaitu segera dibentuk Komisi Nasional (Komnas) PMK untuk menangani PMK secara cepat dan komprehensif.
 
ISPI juga mendesak pemerintah supaya segera mempersiapkan anggaran tanggap darurat, baik bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau lembaga donor dan lembaga internasional untuk biaya operasional dan dana kompensasi. Segera melokalisir kawasan wabah dan mapping wilayah bebas, terancam, dan tertular. Stamping out dan penyiapan SDM (sumber daya manusia) pelaksananya agar bisa diprioritaskan untuk menghambat penyebaran virus PMK yang semakin meluas. 
 
ISPI pun menginginkan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada peternak terdampak seyogyanya dijelaskan bahwa stamping out akan diberikan kompensasi/ganti rugi. ISPI akan membantu percepatan KIE melalui PW/PC-ISPI seluruh Indonesia. Terakhir ISPI meminta dengan adanya novum baru, maka Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, harus dilakukan review khususnya Pasal 6 Ayat 1c.
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 273/Juni 2022
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain