Rabu, 1 Juni 2022

Mitigasi PMK Jelang Kurban

Mitigasi PMK Jelang Kurban

Foto: Istimewa


Setelah protokol pelaksanaan kurban sejak 2 tahun lalu menjadi berbeda akibat pandemi Covid-19, kini semakin kompleks setelah muncul wabah PMK termasuk persoalan lalu lintas ternak
 
Pasca ditetapkannya wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) di Indonesia pada awal Mei 2022 lalu, banyak pihak yang mempertanyakan terkait bagaimana nasib hewan ternak kurban dan peternak pada Hari Raya Idul Adha Juli mendatang. Sebab diketahui bahwa virus PMK atau foot and mouth disease virus (FMDV) menyerang ternak berkuku genap, dan termasuk di dalamnya adalah hewan-hewan kurban seperti sapi, domba, dan kambing. Adanya PMK di tanah air menjadi batu sandungan bagi peternak ruminansia besar maupun kecil yang biasa mendapat ‘cuan’ di momen kurban ini.
 
Kegundahan akan menyebarnya outbreak (wabah) PMK di tengah masa persiapan pelaksanaan kurban ini dirasakan oleh Direktur Utama PT Karunia Alam Sentosa Abadi, Didiek Purwanto yang menyinggung terkait implementasi pengendalian PMK yang dilakukan pemerintah. “Kita melihat kecepatan virus PMK untuk menyebar tidak butuh waktu 1 bulan menjangkiti 16 provinsi. Ini menunjukkan bahwa kecepatan penularan yang ditakutkan di dalam virus PMK ini,
 
menjadi bagian yang kita harus berpacu dengan bergandeng tangan semuanya,” cetus pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB ISPI (Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia) ini dalam webinar yang digelar Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia bekerja sama dengan HPDKI (Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia) bertema “Mitigasi Lalu Lintas Ternak dan Pelaksanaan Kurban di Tengah Wabah PMK" pada Selasa (24/5). 
 
Mortalitas PMK memang rendah, namun proses penularannya begitu cepat. Ini disinyalir yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang luar biasa. Kepanikan juga dirasakan oleh para peternak maupun pelaku usaha, terlebih momen Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari yang kenyataannya harus menghadapi persoalan yang luar biasa terkait lalu lintas ternak.
 
“Mereka sudah begitu lama mengharapkan untuk bisa mendapatkan keuntungan, tetapi karena adanya wabah PMK harapan itu harus sirna begitu saja. Jika kita lihat pada waktu surat edaran (SE) dari kepala dinas peternakan yang ada di Jawa Timur, dikatakan pada waktu itu ada positif PMK, maka SE Barantan (Badan Karantina Pertanian) itu dikeluarkan pada 6 Mei yang isinya adalah kewaspadaan terhadap kejadian PMK walaupun di dalam satu provinsi dan SE ini disebar ke seluruh jajaran karena Barantan memiliki wewenang sebagai pengaman secara nasional,” jelasnya.
 
Setelah itu, terbit SE Menteri Pertanian Nomor 02/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah PMK pada 18 Mei 2022. Juga keluar SE Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah PMK. 
 
“Pengeluaran SE yang bertubi-tubi atas respon SE sebelumnya ini agak menyulitkan lalu lintas (lalin) ternak dan produk turunan, serta pendukungnya. Di sisi lain, realisasi dan persepsi dari SE di setiap daerah ini beragam. Diterbitkannya SE di beberapa daerah tentang pengaturan lalu lintas penyekatan yang rujukannya adalah SE dari Barantan dilakukan dengan perspektifnya masing-masing,” keluhnya.
 
Miskoordinasi Pengaturan Lalin Ternak
Menurut Didiek kecepatan dalam mengimplementasikan SE tersebut menjadi persoalan, sebab SE-nya belum dipelajari secara tuntas. Pelaksanaan SE yang beragam bukan hanya terjadi di dalam lalu lintas ternak yang diatur oleh dinas, tetapi juga dari pemahaman balai karantina ataupun dari petugas karantina. Ia pun menyimpulkan bahwa dari pusat sampai daerah ternyata belum mempunyai keseragaman pemahaman.
 
“Ini akhirnya menjadi kendala yang terjadi di masing-masing pihak dalam melakukan kebijakan penyekatan maupun pemeriksaan. Saya pun kaget kalau kepolisian itu juga boleh untuk melakukan penyekatan terhadap keluar masuknya ternak. Dengan adanya satgas (satuan tugas), dibentuk satu tim yang akhirnya ada beberapa instansi di situ, tetapi ternyata miskoordinasi masih terjadi,” seru Ketua Dewan Gapuspindo (Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia) ini.
 
Pada kesempatan yang sama Pelaku Tata Niaga Kurban Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Umum DPP HPDKI, Heryo Sasikirono mencoba mengulik regulasi lalin ternak. Ia melihat bahwa para regulator memiliki variasi pemahaman kebijakan yang sangat berbeda, baik itu dari karantina, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota. Ini membuat pelaku ternak kurban berada di posisi kebingungan.
 
“Kami sendiri melakukan tata niaga terkait hewan hidup dan produk dari hewan yaitu daging, yang nantinya hewan berbasis kurban diolah menjadi olahan atau dikalengkan. Untuk yang pertama, kita pernah mengirim sapi bali ke Jakarta dan Bekasi. Di dalam perjalanan memang lancar sebab itu daerah bebas PMK, tetapi kemudian ada beberapa truk yang berhenti di tempat peristirahatan di tol untuk sekadar istirahat dan mengisi BBM (bahan bakar minyak) itu dicegat di Jawa Tengah karena truk kita dianggap berasal dari Jawa Timur,” kisahnya.
 
Tidak ada solusi pada saat itu, dan truk malah diminta untuk putar balik ke Jawa Timur. Pada saat itu sapi memiliki SKKH (surat keterangan kesehatan hewan) dan sapi-sapi tersebut berasal dari daerah-daerah yang bebas PMK menuju ke Jakarta dan Bekasi. 
 
Heryo juga mengeluhkan, peternak anggota HPDKI yang akan mengirim domba, kambing, dan sebagian sapinya tertahan di Karantina Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Di karantina tersebut banyak keterbatasan sarana seperti air minum dan pakan, sehingga mereka ingin mengambil kembali ternak-ternaknya namun ternyata tidak diperbolehkan. Bahkan ada yang sampai dikejar aparat kepolisian karena dianggap sapi masih dalam masa karantina tetapi diambil. “Sebenarnya mereka hanya ingin berdagang dalam rangka pemenuhan kebutuhan kurban,” sesalnya.
 
Ia melanjutkan, setelah muncul regulasi dari pemerintah Jawa Timur, selain syarat SKKH, ada juga surat untuk keterangan bebas PMK dengan diambil sampling-nya dari ternak yang akan dikirim. Memang pengambilan sampling itu dibatasi yaitu sapi dalam satu truk hanya diambil 5 sampel saja, tetapi itu berbayar sebesar Rp 500.000 per ekornya,” katanya seraya keberatan.
 
Menurut Heryo, untuk truk berisi 20-25 ekor sapi dengan rata-rta berat bada 300 kilogram (kg) dan di-sampling 5 ekor sudah mengeluarkan biaya Rp 2.500.000. Sementara untuk di kambing keuntungannya tidak seperti di sapi. Keuntungan peternak kambing yang hanya Rp 400.000, jika harus membayar Rp 500.000 di dalam satu mobil yang isinya 5 sudah habis Rp 2.500.000 sendiri. Artinya peternak harus menyisihkan 7 ekor keuntungan untuk menutup biaya, supaya bisa lolos mengirimkan ternaknya guna memenuhi pesanan. Heryo mengkritisi bahwa ini tentu akan menambah deret panjang biaya, belum lagi lamanya pengiriman karena adanya regulasi ini.
 
Senasib dengan Didiek dan Heryo, Pelaku Tata Niaga Sapi Kurban Antar Pulau sekaligus Bendahara Umum PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia), Yudi Arif juga mengaku terkendala, sebab ada berapa kebijakan yang berbeda antara satu dinas dengan dinas lain sehingga menyebabkan kerugian secara langsung. “Ini terjadi pada kami pada 10 Mei kemarin, kapal yang membawa sapi dari daerah yang bebas PMK dan sudah keluar SKKH-nya dari 8 Mei dari Kabupaten Kupang, NTT (Nusa Tenggara Timur) singgah di Surabaya untuk dilanjutkan via darat ke Jakarta dan ke kandang kami di Jawa Barat. Kemudian kami mengurus surat perizinan karantina untuk turun di Surabaya, tetapi kepala balainya tidak mengizinkan untuk hewan tersebut turun di Surabaya,” tuturnya.
 
Kejadian yang dialami Yudi ini disinyalir karena adanya SE yang tidak mengizinkan untuk mentransitkan hewan di daerah wabah. Ia pun berdiskusi dan hasilnya tetap tidak boleh mentransitkan ternak di Surabaya. Akhirnya kapal tersebut diteruskan ke Jakarta dengan terlebih dahulu harus mengurus perizinan lagi karena memang tidak ada trayeknya untuk ke sana dan akhirnya bisa selamat sampai ke Jakarta. 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 273/Juni 2022
 
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain