Jumat, 1 Juli 2022

Teguh Boediyana: Urgensi Pemulihan Usaha

Teguh Boediyana: Urgensi Pemulihan Usaha

Foto: 


Usaha peternakan sapi perah rakyat meski dalam skala kecil dan dianggap tidak efisien adalah tumpuan kehidupan ekonomi para peternak sapi perah rakyat yang jumlahnya sekitar 100 ribu rumah tangga peternak

 

Istilah yang paling pas terkait dengan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tanah air yang terjadi sejak awal Mei 2022 lalu yaitu tragedi, musibah, malapetaka, atau bencana. Bagi orang yang mengerti, penyebaran PMK yang ada saat ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan perlu perhatian khusus karena berkaitan dengan persoalan pangan dan kehidupan peternak kecil.

 


Oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH),PMK digolongkan sebagai penyakit hewan yang sangat berbahaya dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. PMK menyerang hewan atau ternak yang berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi.

 

Menyikapi masifnya penyebaran virus PMK,akhirnya Presiden Joko Widodo turun tangan dengan pada minggu ke empat Juni memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku serta Tim Pelaksana dipimpin oleh Kepala BNPB Letnan Jenderal (TNI) Suharyanto. Kebijakan lain yang penting adalah pemberian ganti rugi pada ternak sapi yang mati karena terjangkit PMK sebesar Rp 10 juta per ekor.

 


Putusan ini benar-benar membuat lega (meski belum memuaskan) masyarakat peternak yang terdampak dan berpotensi terdampak PMK. Dengan adanya Satgas berpengalaman menangani Covid-19 diyakini penanganan wabah PMK ini akan lebih efektif.


Dampak pada Peternakan Sapi Perah
Data GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia) menunjukkan kerugian material yang diderita para peternak sapi perah rakyat. Tercatat di akhir Juni 2022 jumlah sapi perah di Jawa Barat yang tertular 16.357 ekor dari populasi 78.134 ekor. Di Jawa Tengah tertular 5.189 ekor dari populasi 41.320 ekor.


Sedangkan di Jawa Timur tertular 50.971 ekor dari populasi 162.205 ekor. Adapun total sapi perah yang mati baik karena dipotong paksa dan mati bangkai di ketiga provinsi tersebut di atas adalah 4.978 ekor. Kalau digabung dengan sapi yang bukan dari anggota koperasi, dipastikan sapi yang tertular atau mati lebih besar lagi.


Dampak lain adalah produksi susu segar perhari turun 30 – 40 %. Jadi kalau produksi susu segar baik dari peternak anggota koperasi ataupun bukan anggota koperasi yang sebelumnya rata-rata 2.600 ton per hari turun menjadi sekitar 1.800 ton per hari. Angka sekitar 40 % sapi perah yang tertular dari populasi adalah suatu tidak bisa dianggap sepele. Kerugian yang disebut di atas baru kerugian secara langsung yang diderita oleh para peternak pada saat wabah terjadi. Belum ada penghitungan secara menyeluruh potensi kerugian dan biaya yang timbul sebagai dampak wabah PMK ini untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

 

Bagaimana dengan perusahaan peternakan sapi perah skala besar ? Sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan sapi perah milik perusahaan besar yang tertular PMK. Mungkin dengan


upaya keras dan keamanan maksimum yang diterapkan maka sapi yang mereka miliki terlindungi dan tidak tertular PMK. Tetapi dipastikan bahwa perusahaan besar peternakan sapi perah yang memiliki puluhan ribu ekor di kandang mereka juga dilanda kekhawatiran dengan merebaknya PMK ini karena virus PMK merupakan airborne disease yang dapat menjangkau jarak sekitar 200 kilometer. Dapat dipahami apabila perusahaan peternakan sapi perah skala besar memiliki kekhawatiran yang sangat besar mengingat sapi perah yang mereka miliki selain dalam jumlah besar juga merupakan sapi dengan kualitas yang prima yang harganya sangat tinggi. Berbicara sektor hilir produk susu maka akan beririsan dengan Industri Pengolahan Susu (IPS).

 

Tampaknya adanya wabah PMK tidak berdampak signifikan karena selama ini sebagian besar bahan baku IPS berasal dari susu impor. Menurunnya produksi susu segar dalam negeri tidak akan berdampak serius untuk IPS selain mereka hanya kehilangan peluang memperoleh bahan baku berupa susu segar yang harganya relatif lebih murah.


Perlu Upaya Pemulihan Kebijakan pemerintah untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 10 juta per ekor sapi yang mati karena terdampak PMK secara umum sudah bagus.

 

Tetapi kebijakan tersebut sesungguhnya belum adil dan layak. Langkah yang perlu dilakukan pemerintah selain mencegah meluasnya PMK adalah bagaimana melakukan pemulihan recovery atau pemulihan usaha peternakan sapi perah rakyat. Dua kegiatan ini harus paralel.

 

Ada beberapa alasan bahwa pemerintah harus melakukan upaya pemulihan usaha peternakan sapi perah rakyat yang terdampak PMK, pertama, masuknya PMK ke negara kita sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah dan sudah sewajarnya pemerintah juga bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh PMK. Kedua, sapi perah dewasa yang mati pada saat hidup harganya sekurang kurangnya Rp 15 – 20 juta per ekor dan merupakan faktor produksi usaha sapi perah peternak.

 

Ketiga, usaha peternakan sapi perah rakyat meski dalam skala kecil dan dianggap tidak efisien adalah tumpuan kehidupan ekonomi para peternak sapi perah rakyat yang jumlahnya sekitar 100 ribu rumah tangga peternak. Keempat, sapi yangtertular dan dinyatakan sembuh, menurut para ahli ada kemungkinan selain masih sebagai carrier virus PMK juga berpotensi tidak mampu memproduksi susu segar seperti sebelumnya. Dengan perkataan lain sapi perah yang dianggap sembuh menjadi tidak ekonomis sebagai faktor produksi.


Untuk itu, ada usulan dan masukan dari sebagian peternak agar dalam hal pemberian ganti rugi atas sapi perah yang mati diberikan melalui koperasi masing-masing peternak dan nantinya diberikan dalam bentuk sapi dengan menambah dana yang berasal dari CSR IPS dan bantuan koperasi yang bersangkutan. Dengan demikian maka peternak dapat melanjutkan usahanya secara bertahap dan tidak kehilangan mata pencaharian.

 

Tugas dan Beban Berat Pemerintah
Tampaknya pemerintah khususnya Kementerian Pertanian menghadapi tugas yang sangat berat mengatasi wabah PMK ini. Butuh biaya sangat besar untuk setidak-tidaknya sampai lima tahun ke depan. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum secara resmi mengungkapkan asal muasal masuknya PMK ke negara kita. Perlu dilakukan tracing atau penelusuran secara teliti asal muasal masuknya PMK yang mewabah saat ini. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lingkup tugas Kementerian Pertanian, kepastian asal muasal masuknya PMK akan menjadi pembelajaran dalam melakukan tindak pencegahan di waktu mendatang.

 

Meskipun untuk pencegahan penyebaran PMK telah ditangani oleh Satgas, tetapi secara institusional tanggung jawab Kementerian Pertanian untuk memberantas PMK tetap melekat. Tugas Kementerian Pertanian untuk merancang perencanaan kapan negara kita kembali bebas dari PMK.

 

Selain itu, recovery usaha peternakan rakyat bukan hanya untuk sapi perah tetapi juga untuk sapi pedaging/potong, serta ternak lain yang tertular serta terdampak.

 

Program swasembada daging sapi 2026 dan swasembada susu seperti yang sudah dituangkan oleh Kementerian Pertanian dalam blueprint atau roadmap dalam keadaan normal sebelum adanya wabah PMK saja sepertinya program tersebut hanya berupa slogan. Apalagi dengan adanya PMK dipastikan akan semakin jauh untuk dapat direalisasikan.

 

Sungguh mahal harga yang harus dibayar oleh peternak rakyat dan pemerintah atas mewabahnya PMK ini. Kerugian lain yang belum diperhitungkan adalah di bidang turisme dan ekspor komoditas tertentu. Tidak tertutup kemungkinan apabila wabah PMK berlangsung lama maka beberapa negara akan melarang warganya berkunjung ke Indonesia. Demikian juga ada potensi hambatan kegiatan ekspor atas beberapa komiditas tertentu. Di sisi lain wabah PMK yang terjadi saat ini sebagai pembelajaran bagi para pengambil kebijakan karena sejak satu setengah dekade yang lalu beberapa komponen masyarakat telah mengingatkan kepada pemerintah ketika melonggarkan ketentuan importasi hewan dan produk hewan dari negara yang belum bebas PMK. Namun semua itu kini sudah terlambat, ibarat pepatah “nasi sudah menjadi bubur”.TROBOS
 

 

Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN)

Ketua Dewan Peternak Rakyat Nasional (Depernas)

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain