Jumat, 1 Juli 2022

Pemerintah Bentuk Satgas PMK

Jakarta (TROBOS). Perkembangan wabah (outbreak) Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK per Kamis (23/6) telah menyebar ke 19 provinsi dan 213 kabupaten/kota. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya guna menanggulangi PMK. Kendati demikian, seiring dengan meluasnya kasus ke berbagai daerah, Pemerintah mengambil langkah cepat yang lebih masif dengan membentuk Satgas (satuan tugas) Penanganan PMK, yang akan mengkoordinasikan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK, terutama yang terkait dengan penyediaan vaksin dan obat, serta pelaksanaan vaksinasi. Demikian pula terkait dengan pengaturan lalu lintas ternak dan pencegahan penyebaran penyakit antar wilayah, serta penerapan prosedur biosafety dan biosecurity dalam rangka pencegahan dan pengamanan penyakit hewan.

 

“Untuk penanganan PMK di daerah akan berbasis level mikro, seperti yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 (coronavirus disease 2019), akan diberikan larangan un­tuk hewan hidup (sapi), untuk bergerak di level kecamatan yang terdampak PMK, atau kita sebut daerah merah. Daerah merah ini per Kamis (23/6) terdapat 1.755 kecamatan atau 38 % dari total 4.614 kecamatan yang terdampak di 213 kabupaten/kota. Detail pengaturannya akan dimasukkan ke dalam InMendagri (instruksi menteri dalam negeri),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


Terkait dengan pembentukan Satgas Penanganan PMK, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan struktur dari Satgas Penanganan PMK. Satgas Penanganan PMK nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB dan wakilnya adalah Dirjen PKH (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) Kementerian Pertanian, Dirjen Bina Bangda (Pembangunan Daerah), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, serta Asops (Asisten Operasi) Kapolri dan Panglima TNI. Ia menekankan, bahwa struktur ini mirroring dengan struktur Satgas Penanganan Covid-19.


Adapun Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut telah disetujui pengadaan vaksin untuk 2022 ini yaitu sekitar 28,7 Juta Dosis dan seluruhnya akan dibiayai menggunakan dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Anggaran Program PEN 2022). “Presiden


memberikan arahan untuk obat-obatan harus segera disiapkan dan jumlah vaksinator agar dilengkapi. Seluruh mekanisme harus dijaga, selain pergeseran hewan, juga harus dikontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, melalui disinfektan agar carrier (pembawa) dari penyakit ini harus dijaga,” jelasnya.


Perlu diketahui bahwa per Rabu (22/6) pukul 24.00 WIB, jumlah peternak yang terdampak PMK sampai saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 200 ribu peternak. Sementara jumlah ternak yang terjangkit PMK (terutama sapi) sebanyak 226.317 ekor (Sakit), ternak yang sembuh sebanyak 71.711 ekor, ternak dipotong bersyarat sebanyak 2.154 ekor, dan ternak mati sejumlah 1.262 ekor. Selain sapi, PMK juga sudah terdeteksi


secara terbatas mulai menyerang ternak kerbau, kambing, domba, dan babi. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan PMK, Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa akan segera bekerja. “Satgas dengan unsur lengkap (BNPB, Kementan, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, TNI/POLRI,


Pemda) akan segera bekerja. Hal-hal yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 akan diterapkan dalam penanganan PMK, dan akan langsung turun ke daerah merah, sehingga penanganan PMK bisa dilakukan secepat mungkin”, terang dia.


Sementara itu Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan Qurban pada Idul Adha dan 3 Hari Tasyrik. “Segera koordinasi dengan Ormas-Ormas Islam untuk


menyampaikan kepada masyarakat mengenai hukum kurban yaitu sunnah muakkad,dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kurban pada masa pandemi penyakit PMK seperti saat ini” pungkas Yaqut.lbella

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain