Sabtu, 1 Oktober 2022

Strategi Baru

Harga ayam hidup (LB/live bird) di bawah harga pokok produksi (HPP) terus menghantui pelaku usaha termasuk peternak rakyat mandiri yang menjalankan bisnis budidaya broiler (ayam pedaging). Persoalan klasik ini terus berulang di tengah fluktuasi harga DOC (ayam umur sehari) dan meningkatnya harga pakan akibat kenaikan harga bahan bakunya. 
 
Produksi daging ayam ras di tahun ini yang diperkirakan mencapai 3,88 juta ton sementara total kebutuhan mencapai 3,19 juta ton, maka diperkirakan terjadi surplus produksi sebesar 689 ribu ton. Kelebihan pasokan ayam yang tidak sesuai dengan permintaan pasar ini disinyalir pula menjadi penyebab anjloknya harga LB yang juga merupakan permasalahan yang kerap menghantui peternak rakyat mandiri.
 
Kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini telah menimbulkan berbagai kerugian pelaku usaha budidaya broiler. Kerugian di tingkat peternak rakyat mandiri seiring berjalannya waktu telah membuat eksistensinya semakin tergerus. 
 
PPUN (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara) mencatat, peternak rakyat mandiri di wilayah Bogor kian punah. Di 2000, jumlahnya ada sekitar 300 peternak. 10 tahun kemudian atau pada 2010 berkurang menjadi 200 peternak. Bahkan pada 2015 dan 2020 terus berkurang menjadi 80 serta 30 peternak. Kini untuk mengumpulkan 15 peternak rakyat mandiri saja sangat susah.
 
Selama 4 tahun terakhir, peternak rakyat mandiri mengalami kerugian yang luar biasa besarnya dan diperburuk dengan adanya Pandemi Covid-19. Artinya, dalam rentang waktu itu bukan keuntungan yang didapatkan selama budidaya broiler, justru kerugian yang didapat.
 
Meskipun upaya efisiensi dan perbaikan manajemen budidaya telah dimaksimalkan tetapi tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi melimpahnya ayam hidup di pasaran. Makanya tidak mengherankan kalau mereka sering berteriak meminta keadilan agar bisnis perunggasan dapat dirasakan keuntungannya oleh peternak rakyat mandiri. 
 
Mereka menilai selama harga sapronak (sarana dan produksi ternak) di luar batas kewajaran, peternak rakyat mandiri tidak akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Di sisi lain, peternak rakyat mandiri sangat tergantung dengan pasokan sapronak yang sangat berpengaruh terhadap HPP tersebut. 
 
Peternak pun meminta adanya pemerataan distribusi daging ayam bagi daerah-daerah yang masih kekurangan pasokan. Juga perusahaan yang memiliki PS (Parent Stock) hendaknya mengurangi jumlah DOC FS (Final Stock) yang ditetaskan sesuai dengan kebutuhan pasar agar harga LB bisa terangkat. Hal ini perlu kebersamaan terutama bagi perusahaan perunggasan terintegrasi serta pengawasan dari pemerintah. 
 
Persaingan yang tidak sehat di perunggasan segera terselesaikan. Adapun aturan-aturan yang telah disepakati sebaiknya dipatuhi sehingga tidak ditemukan penyimpangan yang melanggar aturan itu. Pemerintah harus tegas dan tidak pandang bulu bagi siapapun yang mengingkari aturan yang telah dibuat.
 
Tidak hanya itu, dalam jangka panjang, perlu pengaturan importasi grand parenst stock (GPS) yang disesuaikan berdasarkan konsumsi daging ayam masyarakat di tanah air. Dan peternak rakyat mandiri bisa mendapatkan payung hukum dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang khusus melindungi peternak rakyat mandiri.
 
Peternak rakyat mandiri menuntut agar usahanya bisa berkesinambungan sehingga dibutuhkan sikap tegas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dari pemerintah. Keputusan politik yang berpihak kepada peternak rakyat mandiri saat ini sangat dibutuhkan terutama usaha budidaya LB dan penjualan LB di pasar becek khusus bagi peternak rakyat mandiri. Sebaliknya perusahaan terintegrasi diperkenankan untuk bermain di hulu yakni bibit DOC dan pakan yang dibikin seefisien dan berkualitas mumpuni. Sedangkan dihilirnya bermain di rantai dingin berupa produk olahan dan untuk ekspor. Dengan kata lain, bagi siapa pun terutama perusahaan perunggasan terintegrasi maupun peternak skala besar harus menyelesaikan rantai integrasinya. 
 
Musyawarah Nasional (Munas) IV GOPAN (Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional) yang berlangsung pada (21-22/9) di Bogor, Jawa Barat bisa menjadi momentum untuk memperkuat eksistensi peternak rakyat mandiri serta ikut menentukan arah dan kebijakan pembangunan perunggasan nasional. 
 
Keberadaan GOPAN sebagai organisasi peternak rakyat mandiri setidaknya mampu memberikan saran dan masukkan kepada pemerintah sebagai regulator dengan harapan pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki keberpihakan kepada peternak rakyat. Artinya, peternak rakyat wajib untuk dilindungi usahanya. 
 
Selain itu, melalui tema yang diusung “Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat” bisa mendorong agar semua stakeholder saling bersinergi untuk memperbaiki keadaan bisnis perunggasan. Upaya kolaborasi dengan pihak eksternal seperti akademisi, pemerintah bahkan perusahaan terintegrasi menjadi sangat penting untuk perunggasan yang lebih baik. Di sisi lain, peternak rakyat mandiri harus terus berbenah dengan strategi-strategi barunya atau melakukan koreksi internal agar usaha yang dijalankan bisa terus berkesinambungan. TROBOS
 
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain