Sabtu, 1 Oktober 2022

Peternak Mandiri Kini dan Nanti

Peternak Mandiri Kini dan Nanti

Foto: 


Pemangku kebijakan dituntut berani bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar aturan agar persaingan yang tidak sehat dan gejolak di perunggasan segera terselesaikan. Peternak pun harus terus berbenah agar usahanya bisa berkesinambungan

 
Seiring berjalannya waktu, jumlah peternak rakyat mandiri kian tergerus. Penyebabnya, problem klasik yang terus berulang belum mampu terselesaikan hingga kini. Persoalan seperti harga ayam hidup (LB/live bird) di bawah harga pokok produksi (HPP) akibat meroketnya harga pakan dan DOC (ayam umur sehari).
Terlebih, terjadi kelebihan pasokan LB yang tidak sesuai dengan permintaan pasar disinyalir merupakan permasalahan yang kerap menghantui peternak rakyat mandiri. 
 
Wismarianto, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) mengatakan permasalahan yang tak kunjung usai bermula adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membolehkan perusahaan perunggasan ikut budidaya final stock (FS) di lapangan. Sebabnya, terjadi persaingan yang tidak sepadan hingga menyebabkan peternak rakyat mandiri mengalami kerugian bahkan terlilit hutang. 
 
“Wajar jika kami kalah bersaing dengan perusahaan besar mengingat biaya input (pakan dan DOC) dibeli dari mereka. Alhasil, peternak rakyat mandiri dianggap tidak efisien. Namun jika indikator efisien ialah indeks performa (IP) tentu peternak rakyat mandiri banyak yang IP-nya di atas 400,” ungkapnya kepada TROBOS Livestock, Rabu (21/9). 
 
Ia mengimbuhkan, akibatnya terdapat perbedaan HPP LB antara perusahaan perunggasan terintegrasi dengan peternak rakyat mandiri. Di tingkat perusahaan perunggasan terintegrasi HPP LB Rp 15.000 per kg. Sementara, peternak rakyat mandiri mencapai Rp 20.000 per kg. Tatkala, LB terjual Rp 18.000 per kg tentu peternak rakyat mandiri merugi. Adapun perusahaan perunggasan terintegrasi masih mendapatkan keuntungan.
 
Parahnya lagi, dengan HPP LB yang berbeda, perusahaan perunggasan terintegrasi menjual LB-nya ke pasar becek (tradisional). “Biarkan pasar becek ini menjadi ranahnya peternak rakyat mandiri. Sedangkan perusahaan perunggasan terintegrasi tidak diperkenankan berbudidaya FS atau kalau berbudidaya, pasar untuk penjualannya dipisahkan. Pemerintah harus melek melihat situasi perunggasan yang tidak sehat ini jangan hanya sebatas jargon yang katanya pro peternak rakyat mandiri. Tetapi harus ada upaya konkrit dari pemerintah menuntaskan persoalan ini,” jabar pria yang akrab disapa Totok ini. 
 
Kerugian Peternak 
Hingga kini, lanjut Totok, peternak rakyat mandiri di wilayah Bogor kian punah. Di 2000, jumlahnya ada 300 orang. Berikutnya, pada 2010 berkurang menjadi 200 orang. Bahkan pada 2015 dan 2020 terus berkurang menjadi 80 serta 30 orang. “Kini untuk mengumpulkan 15 peternak rakyat mandiri sangat susah,” sebutnya. 
Senada dengan Totok, Kadma Wijaya Sekretaris Jenderal PPUN menjelaskan, jumlah peternak mandiri kian merosot. Pasalnya, bukan keuntungan yang didapatkan selama budidaya FS, justru selama 4 tahun terakhir ini, peternak rakyat mandiri mengalami kerugian yang luar bisa besarnya diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19. Terbaru, kerugian yang dicapai sejumlah Rp 4.000 per kg LB. Rinciannya harga LB yakni Rp 16.000 per kg dengan HPP Rp 20.000 – 21.000 per kg. Sebabnya, selain harga pakan dan DOC mahal juga ditemukan perbedaan kualitas DOC yang diterima peternak rakyat mandiri. 
 
Alvino Antonio, peternak rakyat mandiri di Bogor Jawa Barat menambahkan, pihaknya terpaksa membeli DOC dan pakan dengan harga yang mahal dari perusahaan perunggasan. Contohnya, HPP DOC yang hanya Rp 4.000 – 5.000 per ekor, faktanya dijual seharga Rp 6.500 – 7.000 per kg. “Artinya, sudah mengambil keuntungan Rp 1.000 – 1.500 per ekor,” katanya. 
 
Pun dengan pabrik pakan, menurut Alvino tidak ada upaya untuk menurunkan harga pakan meskipun harga jagung turun. Secara perhitungan seharusnya harga pakan dijual Rp 8.000 per kg. Kenyataannya, terjual dengan harga Rp 8.500 – 9.000 per kg. Imbasnya, selama Januari – Agustus 2022 pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 3.000 – 3.500 per kg LB. “Makanya, kami sering berteriak meminta keadilan agar bisnis perunggasan dapat dirasakan keuntungannya oleh peternak rakyat mandiri,” ujarnya. 
 
Solusi Peternak 
Ketergantungan biaya sapronak (sarana dan produksi ternak) bagi peternak rakyat mandiri tidak terlepas dari harga sapronak. Sugeng Wahyudi, Sekretaris Jenderal Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) berharap kepada perusahaan perunggasan untuk menurunkan harga sapronak. Menurutnya, selama harga sapronak di luar batas kewajaran seyogyanya peternak rakyat mandiri tidak akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. 
 
Di lain sisi, Sugeng katakan, kerugian yang dialami peternak rakyat mandiri juga akibat kelebihan pasokan LB terutama di pulau Jawa. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara jumlah produksi DOC FS yang dipelihara dengan kebutuhan yang diperlukan. Guna mengatasinya, yakni dengan pemerataan distribusi daging ayam bagi daerah-daerah yang masih kekurangan pasokan. 
 
Kelebihan pasokan LB, sambung Pardjuni, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) ayam pedaging Jawa Tengah, dapat dikurangi dengan pengaturan jumlah DOC FS yang berhubungan dengan jumlah indukan PS (parent stock). Perusahaan yang memiliki PS hendaknya mengurangi jumlah DOC FS yang ditetaskan sesuai dengan kebutuhan pasar. “Otomatis harga LB akan terangkat karena DOC FS yang ditetaskan sesuai dengan permintaan pasar. Namun hal ini perlu kebersamaan terutama bagi perusahaan perunggasan terintegrasi serta pengawasan dari pemerintah,” jelasnya. 
 
Jangka panjangnya, lanjut Pardjuni, perlu pengaturan importasi grand parenst stock (GPS) yang disesuaikan berdasarkan konsumsi daging ayam masyarakat di tanah air. “Selama ini, patokan 1 ekor GPS menghasilkan 40 ekor PS dan 140-145 FS perlu diperbarui. Pengalaman di lapangan 1 GPS kini mampu menghasilkan 50-55 ekor PS dan 150-160 FS. Mengingat importasi GPS akan menentukan 2 tahun berikutnya, seyogyanya perlu data yang akurat supaya tidak terjadi kelebihan pasokan LB di pasar. Kendati untuk konsumsi daging ayam disesuaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.  
 
Kadma melanjutkan, hendaknya peternak rakyat mandiri mendapatkan payung hukum dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang khusus melindungi peternak rakyat mandiri. Kalau bentuknya PP atau Perpres tidak harus melewati DPR hanya melibatkan Presiden dan Kementerian terkait. “Sejak lama hal itu kami dambakan namun pemerintah sampai sekarang belum bisa menerbitkan aturan itu. Alasan yang kami terima yakni Kementerian terkait sanggup menyelesaikan persoalan di perunggasan tanpa harus mengeluarkan PP atu Perpres,” paparnya. 
 
Kadma pun berharap, persaingan yang tidak sehat di perunggasan segera terselesaikan. Adapun aturan-aturan yang telah disepakati sebaiknya dipatuhi sehingga tidak ditemukan penyimpangan yang melanggar aturan itu. Pemerintah harus tegas dan tidak pandang bulu bagi siapapun yang mengingkari aturan yang telah dibuat. 
 
“Terlebih, implementasi Peraturan Menteri Pertanain (Permentan) Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi pada Bab VI pasal 28 akan dicabut izin usahanya benar-benar dijalankan tatkala ditemukan pihak yang melanggar aturan itu. Salah satunya terkait pembagian DOC FS 50 % bagi peternak mandiri, koperasi, dan/atau peternak,” pesannya. 
 
Usaha peternak rakyat mandiri ini perlu kesinambungan. Dibutuhkan sikap dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemerintah mengingat pasokan DOC per minggunya sebanyak 70 juta ekor, sementara kebutuhannya hanya 50 – 55 juta per pekan. Akibatnya, terjadi perebutan pasar. “Bagi perusahaan perunggasan terintegrasi dengan kapital besar sepatutnya hasil panen DOC berupa LB disimpan dalam bentuk rantai dingin sekaligus berkoordinasi dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional) atau BUMN Pangan. Selanjutnya, didistribusikan ke daerah-daerah dengan pasokan yang kurang yakni di luar pulau Jawa. Alhasil, pasokan daging ayam di Jawa tidak berlebih,” usulnya. 
 
Baginya, keputusan politik yang berpihak kepada peternak rakyat mandiri saat ini sangat dibutuhkan. Terutama usaha budidaya LB dan penjualan LB di pasar becek bagi peternak rakyat mandiri jangan diambil. “Sekaliber investor diperkenankan untuk bermain di hulu yakni bibit DOC dan pakan dibikin seefisien dan berkualitas mumpuni. Adapun dihilirnya silahkan untuk bermain di rantai dingin berupa produk olahan. Kalau perlu dilakukan ekspor namun jangan sampai mencapai 80 %. Sehingga menjadi nilai yang bermanfaat dan berdaya saing,” tuturnya. 
 
Sementara itu, Totok mengatakan, kebijakan-kebijakan yang positif bagi peternak rakyat mandiri telah dibuat cukup bagus. Sayangnya, hanya ada saja pihak yang tidak menerapkan atas aturan yang telah dibuat. Misalnya, setiap perusahaan perunggasan terintegrasi, peternak rakyat mandiri, koperasi, dan peternak yang memproduksi LB dengan kapasitas produksi paling rendah 300 ribu ekor per minggu wajib memiliki fasilitas rantai dingin. “Artinya, bagi siapa pun terutama perusahaan perunggasan terintegrasi maupun peternak skala besar harus menyelesaikan rantai integrasinya. Sehingga tidak diperkenankan menjual LB di pasar becek tetapi kenyataannya hal itu masih terjadi. Pemerintah pun dipertanyakan mengapa hal ini terus berulang,” sebutnya. 
 
Lebih lanjut, ia sampaikan, jika perusahaan perunggasan terintegrasi maupun pemerintah mengajak untuk menjadi peternak kemitraan. Secara tegas, Totok menolaknya. Pasalnya, hal itu akan melemahkan eksistensi peternak rakyat mandiri. Bukannya memperbanyak peternak-peternak rakyat mandiri justru menciptakan buruh-buruh tani/ternak yang secara posisi harus patuh kepada perusahaan perunggasan terintegrasi. 
 
“Kami pun minta pemerintah buka hati nuraninya dengan mengimplementasikan aturan yang telah dibuat tanpa ada negosiasi dan kelonggaran agar peternak rakyat mandiri bisa hidup. Terlebih, jangan jadikan program kemitraan menjadi pembenaran supaya peternak rakyat mandiri tetap eksis karena itu mengubah struktur kerja serta digiring menjadi buruh ternak,” pesannya. 
 
 
 
Selengkapnya baca di Majalah TROBOS Livestock Edisi 277/Oktober 2022

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain