Industri Persapian Lesu

Industri Persapian Lesu

Foto: Dok. by Bella, Istimewa


Importasi daging jumlahnya harus benar-benar dihitung, dengan melihat ketersediaan suplai sapi lokal terlebih dahulu. Jangan sampai tidak ada yang tertarik menjadi pelaku usaha peternakan sapi, sebab usahanya tidak untung
 
Kabar terbaru dari industri sapi potong nasional ialah meningkatnya persentase impor daging beku India, pada prognosa kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan stkakeholder peternakan, di tengah kelabunya kondisi Indonesia usai dihantam PMK (penyakit mulut dan kuku) serta LSD (lumpy skin disease). Adapun populasi sapi potong nasional kini tengah dikalkulasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan tak lama lagi akan dirilis hasilnnya, sehingga bisa diketahui berapa populasi sapi terikini di republik ini.
 
Dilaporkan oleh Ketua Gapuspindo (Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia), Didiek Purwanto, bahwasanya menurut prognosa pemerintah akan kebutuhan daging sapi dalam negeri, ialah kurang lebih 58 % dari total ketersediaan sapi lokal, 35 % dari impor daging kerbau beku India, dan 7 % dari impor sapi hidup. “Secara umum, jika mengimpor daging beku itu pasti tidak ada multiplier effect (efek berganda) seperti halnya impor sapi hidup. Selama 120 hari itu ada proses penggemukan (fattening) atau lokal konten yang masuk, dan beberapa multiplier effect-nya seperti transportasi, pakan ternak, tenaga kerja, hasil dari ikutan pabrik maupun hasil ikutan pertanian itu bisa termobilisasi dalam proses kegiatan penggemukan,” ungkap Didiek pada Redaksi TROBOS Livestock.
 
Sementara itu, jika hanya mengimpor daging beku, maka tidak ada efek berganda yang dihasilkan. Berikutnya, dampak impor daging beku itu pasti akan paling terasa oleh industri peternakan rakyat. Pasalnya harga sapi di tingkat peternak rakyat tidak dapat berkompetisi dengan harga impor daging beku yang notabene lebih murah, sehingga akan kontraproduktif jika ingin memajukan peternak rakyat.
 
Ditambahkan oleh Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (Fapet Unpad), Bandung, Jawa Barat Rochadi Tawaf bahwa yang sekarang cukup meresahkan ialah persentase impor daging beku kerbau India yang meningkat. Sementara pemerintah ingin harga daging sapi murah yakni Rp 80.000 per kg. Namun kenyataannya harga tetap tinggi di konsumen. Alhasil berimbas pada peningkatan importasi daging sapi dari 89.687 ton (2016) menjadi 284.566 ton (2022). Sedangkan impor daging beku kerbau India meroket dari 45.192 ton (2016), menjadi 77.515,6 ton (2022).
 
“Di sisi lain, impor sapi bakalan turun dari 581.925 ekor pada 2016, menjadi 190.687 ekor per Agustus 2023. Sementara harga daging sapi terus merangkak, dari Rp 65.902 per kg pada 2011 menjadi Rp 120.797 per kg pada 2023. Adapun kontribusi produksi dalam negeri terhadap konsumsi daging nasional turun dari 68 % pada 2022. Pun partisipasi konsumsi masyarakat akan daging sapi ikut turun drastis dari 14,92 % pada 2017 menjadi 7,76 % pada 2022,” sebut pria yang juga menjabat sebagai Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) ini.
 
Rochadi mengatakan peternak rakyat sebagai produsen daging sapi terbesar pun tidak mampu bersaing dengan gempuran daging impor. Alhasil, usaha ternak sapi potong tidak diminati lagi oleh masyarakat sebab tidak menguntungkan. Hal ini dikonfirmasi oleh data yang melaporkan turunnya jumlah rumah tangga peternak sapi potong secara nasional pada periode 2013-2018 sebesar 19,1 %.
 
Menurutnya, yang menjadi lebih berbahaya adalah akhirnya peternak tidak bisa bersaing di dalam negeri. Malah justru banyak yang bangkrut, baik feedlot maupun peternak rakyat, sehingga Indonesia akan tergantung pada impor. “Nantinya mereka tidak mampu bersaing, dan akhirnya masuknya ke pasar kurban, bukannya ke pasar pemenuhan dalam negeri,” Rochadi memperingatkan.
 
Kaji Tujuan Impor
Direktur Utama PT Indo Prima Beef (IPB), Nanang Purus Subendro mengutarakan bahwa tujuan dari impor itu harus dikaji, apakah untuk menambah populasi, stabilisasi harga, atau untuk mengganti sapi-sapi yang kemarin terkena LSD maupun PMK. Jika memang itu, maka akan didistribusikan kepada siapa dan akan dikelola oleh siapa. Apakah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti Berdikari, Bulog (Badan Urusan Logistik) atau bekerja sama dengan asosiasi peternakan, atau masuk ke perusahaan. Hal tersebut perlu diluruskan dulu dan tujuannya untuk apa. 
 
“Sekarang ini kita perlu mengoptimalisasi yang ada di dalam negeri dulu. Perlu dilacak, diverifikasi, dan dideteksi apa yang terjadi dengan industri peternakan rakyat saat ini. Satu pertanyaannya, mengapa profesi peternak itu tidak diminati? Generasi satunya masih menjadi peternak, generasi keduanya sudah memilih untuk bekerja di kota, menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), bahkan sekarang trennya jika ditanya cita-cita inginnya menjadi Youtuber,” kelakar Nanang.
 
Menurut pandangannya, usaha peternakan rakyat saat ini sudah semakin tidak menguntungkan. Ditilik dari harga sapi sejak 2016 hingga 2023 naiknya tidak lebih dari 10 %. Jika selama 7 tahun hanya naik 10 %, artinya per tahun itu hanya naik kira-kira 1,5 %. Sedangkan persentasenya tidak sejalan dengan kenaikan inflasi yang ada saat ini, artinya nilai tukar peternak kian tahun makin rendah. Jika dianalogikan untuk mendapatkan 1 buah motor matic itu cukup dengan satu ekor sapi, tetapi sekarang untuk membeli barang yang sama perlu 1,5 ekor sapi. 
 
Ia pun yakin, jika situasi seperti itu tidak akan ada yang tertarik menjadi pelaku usaha peternakan sapi, sebab usahanya tidak untung. “Bisa terjadi seperti ini, dugaan kuat kami adalah karena masuknya daging kerbau India yang secara nyata menggusur dan menggeser pasarnya para peternak lokal. Dengan biaya operasional yang makin hari makin naik terus, harus bersaing dengan daging kerbau India yang notabene di sana berbiaya sangat-sangat murah, maka kita tidak akan mampu bersaing,” tegas dia.
 
Maka dari itu, Nanang menggarisbawahi, sebelum impor sapi dari entah dari Namibia atau Brazil, di dalam (Indonesia) perlu dievaluasi dulu untuk membangkitkan kembali animo anak muda untuk menjadi peternak. “Menurut saya, buatlah usaha peternakan itu menguntungkan. Caranya satu dengan membiarkan harga daging pada angka keekonomisan. Misalnya memang pantasnya harga daging itu Rp 135.000 per kg, biarkan ada di angka itu. Jangan begitu naik langsung intervensi pasar murah dan lain sebagainya, sehingga harga turun yang membuat usaha peternakan tidak menguntungkan lagi,” cetusnya.
 
Cara yang kedua yaitu pengendalian importasi daging kerbau India. Telah disadari bersama, bahwa jika distop juga tidak mungkin, karena jika distop nanti akan ada penggerusan sapi lokal. Tetapi yang ia minta adalah jumlahnya benar-benar dibatasi, dengan menengok ketersediaan suplai lokal terlebih dahulu baru dipenuhi dari importasi. 
 
“Kemudian bukan hanya impornya yang dikendalikan, tetapi juga wilayah edarnya. Niat awal mengimpor daging kerbau beku India adalah hanya untuk kebutuhan horeka (hotel, restoran dan kafe) Jabodetabek. Namun kenyataannya sekarang beredar ke pasar tradisional atau pasar becek. Itu perlu diluruskan kembali,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) ini.
 
Cara ketiga, ia mengaku dan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak pernah melihat kios penjual daging itu mendeklarasikan dengan memasang papan jika mereka menjual daging kerbau India. Artinya, pedagang perlu mendeklarasikan bahwa mereka menjual daging kerbau India, supaya fair.
 
Di samping itu, Peternak Sapi Potong di Kediri, Jawa Timur, Joni Sriwasono menjelaskan jika berbicara masalah kebutuhan daging nasional, diketahui bahwa sampai hari ini belum mampu mencukupi kebutuhannya dari stok sapi dalam negeri. Untuk itu, mau tidak mau pilihan impor itu pasti. “Tinggal pemerintah saja yang sasarannya harus benar-benar masuk ke kelas premium seperti horeka, sehingga tidak mengganggu pasar lokal atau becek,” kata Joni.
 
Joni mengakui populasi sapi republik ini sangat sedikit, sedangkan kebutuhan daging di masyarakat tinggi. Namun jika diminta memilih antara impor sapi hidup atau daging beku, ia lebih memilih sapi potong hidup. Pasalnya jika sapi potong hidup itu paling tidak memberikan peluang usaha di Indonesia, mulai dari tenaga kerjanya, usaha RPH-nya dan segala macam. 
 
“Apabila melihat trennya adalah impor, kebutuhan daging nasional jika tidak salah defisitnya setara 1,3 juta ekor sapi per tahunnya. Sehingga jika membicarakan peluang, pasti di situ peluangnya sangat besar. Maka dari itu, yang harus didorong adalah munculnya usaha peternakan yang skalanya ditingkatkan, pelakunya juga harus lebih ke arah yang milenial dan memiliki kompetensi,” ungkap pria yang menjabat sebagai Wali SASPRI (Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat) Kawasan Ngadiluwih.
 
Daya Beli Masyarakat Rendah
Menurunnya daya beli masyarakat usai pandemi Covid-19 (coronavirus disease 2019) tidak terelakkan lagi. Resesi ekonomi agaknya terasa bagi lapisan masyarakat tertentu di Indonesia. Hal ini tercermin pada rendahnya daya beli masyarakat terhadap daging sapi di Indonesia. 
 
“Memang dari ketersediaan barang, saat ini tidak terlalu banyak karena dampak dari PMK kemarin baru terasa sekarang di penurunan populasi sapi potong. Hanya permintaan atau daya beli masyarakat saat ini berada pada titik terendah. Sepi sekali,” lapor Nanang.
 
Menurut analisanya, ini dikarenakan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga jika mengobrol dan berdiskusi dengan para pelaku pengusaha, ini hampir semua sektor mengalami penurunan volume transaksi. Hal ini tidak berlaku untuk yang pendapatannya relatif stabil, seperti ASN (aparatur sipil negara) dan karyawan yang menerima gaji tetap. Pasalnya untuk yang memiliki usaha, sepertinya semua mengalami penurunan pendapatan. 
 
Padahal, Nanang mengimbuhkan, masyarakat sudah tidak ragu dan takut untuk mengonsumsi daging (karena adanya penyakit PMK dan LSD). “Kalau dulu melihat PMK yang seperti itu, ada kesan jijik dan lain sebagainya, tetapi ini sudah tidak ada sama sekali. Kendati demikian, memang orang mengonsumsi daging itu setelah kebutuhan pokok lainnya terpenuhi. Itu yang membuat pasar sapi terasa sekali penurunan permintaannya,” cetus dia.
 
PMK Meredam, LSD Mengancam
Menyoal kondisi sapi potong di lapangan, Didiek mengaku sekarang peternak  sapi lokal tengah bergumul dengan adanya LSD, sebab di beberapa provinsi sudah dinyatakan suspect. Kini sapi-sapi tersebut sedang diberikan vaksinasi dan perawatan. Hal ini tentu akan cukup mempengaruhi lalu lintas (lalin) ternak, karena sapi-sapi yang terinfeksi LSD penyebar virusnya yakni melalui vektor serangga, seperti lalat, nyamuk dan caplak, sedangkan biosekuriti di tingkat peternak rakyat masih lemah.
 
“Untuk anggota Gapuspindo dan para feedloter sudah melakukan biosekuriti ketat. Mereka pun turut membantu peternak sekitar hingga radius 5-10 km dengan biosekuriti dan vaksinasi LSD, karena keterbatasan jangkauan dan kecepatan pemerintah untuk melakukan vaksinasi dibandingkan PMK kemarin. Jumlah vaksin LSD ini memang masih belum cukup memadai, dibandingkan dengan kebutuhan sapi di lapangan,” tutur Didiek.
 
Di sisi lain, PMK sudah bisa dikendalikan sebab jumlah vaksinnya melimpah dan kecepatan vaksinasinya juga tidak diragukan lagi. Hanya LSD memang dirasa Didiek kurang, yang mungkin kendalanya adalah karena bersamaan dengan PMK, sehingga anggarannya belum dipersiapkan.
 
Hal senada diungkapkan oleh Nanang, sangat disayangkan bahwa penanganan LSD di lapangan tidak seperti PMK. “Padahal waktu menangani PMK pemerintah sudah bagus. Walaupun agak lambat, tetapi gerakan massalnya masif sekali. Di mana dilakukan vaksinasi ke seluruh sapi-sapi milik peternak rakyat, dan vaksinatornya diberi insentif,” ungkap Nanang.
 
Berdasarkan fakta di lapangan, hal ini tidak terjadi dengan penanganan penyakit LSD di lapangan. Nanang menyebut, jika tidak salah vaksin yang disediakan untuk LSD itu tidak jauh dari angka 2 jutaan dosis. Padahal seharusnya paling tidak 70 % dari populasi sapi yang divaksin, sedangkan vaksinnya masih sangat minor. 
 
“Lampung adalah lumbung ternak, kemudian juga para pelaku usaha peternakannya banyak yang sudah melakukan secara intensif atau besar-besaran. Sehingga sudah banyak yang menggantungkan ekonomi rumah tangganya dari usaha sapi. Perlu diketahui bahwa penanggulangan penanganan penyakit menular, baik LSD maupun PMK itu tidak bisa sendirian,” ucap dia.
 
Selengkapnya Baca di Majalah TROBOS Livestock edisi 289/ Oktober 2023
 

 
Livestock Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain