Makassar (TROBOSLIVESTOCK.COM). Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros terus memperkuat kualitas layanan publik dengan mengedepankan transparansi dan pemanfaatan sistem digital. Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 yang digelar pada Kamis, 26 Juni lalu, Kementerian Pertanian menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap proses layanan pengujian laboratorium veteriner. Hal ini menjadi perhatian serius setelah ditemukan kasus pemalsuan hasil uji laboratorium yang mengancam kredibilitas lembaga.
Kepala BBVet Maros, H. Agustia, menyampaikan bahwa peningkatan mutu layanan hanya bisa dicapai melalui sistem terbuka yang memungkinkan pengguna jasa ikut memantau prosesnya. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah penerapan aplikasi Integrated Veterinary Laboratory (IVLAB), yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan.
“Sistem manajemen pengujian laboratorium veteriner harus memudahkan pengguna jasa untuk memantau progres pengujian. Selain itu, sistem ini juga harus memungkinkan mereka mengunduh laporan hasil uji secara daring,” ujar Agustia.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap lini layanan. Dalam 2 tahun terakhir, BBVet Maros mencatat 2 kasus pemalsuan laporan hasil uji laboratorium yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Kedua kasus tersebut masuk dalam pelanggaran Pasal 263 dan 266 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.
“Semua pihak wajib menghindari tindakan yang melawan hukum. Terutama, pemalsuan dokumen yang dapat mencoreng kredibilitas lembaga,” tegasnya.
Upaya reformasi layanan ini menunjukkan hasil positif. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), terjadi lonjakan nilai dari 87,77 pada tahun 2024 menjadi 90,87 di semester pertama 2025. Dengan kenaikan tersebut, kategori penilaian meningkat dari ‘Baik’ menjadi ‘Sangat Baik’.
Dalam forum tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Aswiwin Sirua, turut menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya layanan publik. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki perlindungan hukum saat melaporkan dugaan maladministrasi.
“Masyarakat dilindungi Undang-Undang dan tidak perlu takut apabila menemukan maladministrasi. Laporkan melalui saluran resmi, baik di internal instansi maupun ke Ombudsman,” ungkapnya.
Forum ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara BBVet Maros dan para pengguna jasa sebagai bentuk komitmen terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kementerian Pertanian berharap forum ini dapat memperkuat budaya pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berbasis data di seluruh unit kerja lingkup pertanian.shara
