Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Industri perunggasan nasional tengah menghadapi tekanan berat. Peternak rakyat di berbagai daerah mengeluhkan kelangkaan Day Old Chick (DOC), lonjakan harga pakan, dan anjloknya harga ayam hidup (live bird/LB). Hal tersebut tertuang dalam press release yang dikirimkan Permindo (Perkumpulan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia) kepada TROBOS Livestock (28/10). Lanjut mereka kondisi ini menandakan adanya ketimpangan struktural dan lemahnya pengawasan terhadap praktik integrator besar yang menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir.
Harga DOC pada 28 Oktober sudah mencapai Rp7.500 –8.000 per ekor. Peternak rakyat kesulitan memperoleh bibit ayam karena pasokan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, meski menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian minimal 50% produksi DOC FS (Final Stock) dari pelaku usaha integrasi wajib dialokasikan untuk pelaku usaha mandiri, koperasi, dan peternak rakyat. Namun di lapangan, porsi distribusi yang diterima peternak rakyat hanya berkisar 10–20%. “Pembagian DOC seharusnya 50:50, tapi realitanya peternak rakyat hanya dapat 10–20%. Pengendalian integrator terhadap harga belum tampak diatur secara efektif,” ujar Heri Irawan salah satu anggota Permindo.
Di sisi lain, harga pakan juga terus naik tanpa kendali. Saat ini, harga pakan di tingkat kepala mencapai Rp8.000 – 8.500 per kilogram, dan sudah mengalami kenaikan hingga tiga kali dalam beberapa bulan terakhir. Peternak rakyat yang tidak memiliki pabrik pakan sendiri kehilangan daya tawar karena tergantung sepenuhnya pada perusahaan pakan besar.
Sedangkan iironisnya, harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak justru menurun drastis. Saat ini, harga ayam di kandang peternak rakyat hanya sekitar Rp19.500 per kilogram, jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang seharusnya menjadi batas minimal agar peternak tidak rugi.Artinya, peternak rakyat bekerja keras tapi terus merugi, sementara margin terbesar justru dinikmati oleh pelaku di rantai distribusi dan di tingkat konsumen akhir. Perbedaan harga yang lebar ini menunjukkan bahwa sistem tata niaga ayam nasional tidak berjalan sehat.
Kondisi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar peternak yang disebut “mandiri” sejatinya hanyalah mitra bayangan dari integrator besar. Mereka difasilitasi untuk menyalurkan bibit, pakan, dan vitamin yang seluruhnya dikontrol oleh integrator, namun risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh peternak. Akibatnya, banyak peternak rakyat terjebak dalam sistem hutang yang menumpuk dan tidak mampu keluar dari lingkaran ketergantungan.
Melihat kondisi ini, para peternak rakyat yang tergabung dalam Permindo mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata. Mereka menyampaikan beberapa usulan konkret sebagai berikut:
1. Penegakan tegas UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terutama pasal yang melarang praktik monopoli dan penguasaan hulu-hilir oleh satu pelaku usaha.
2. Penataan sistem distribusi DOC dan pakan agar tidak terkonsentrasi di tangan segelintir integrator besar, sehingga peternak rakyat memiliki akses yang adil dan merata.
3. Pembentukan Badan Penyeimbang Harga Peternak Rakyat, yang berfungsi menjaga agar harga ayam hidup (LB) tidak ditekan sepihak oleh pasar atau pelaku usaha besar.
4. Pengawasan harga acuan di lapangan dilakukan bersama antara pemerintah dan asosiasi peternak, bukan hanya berdasarkan laporan dari perusahaan integrator.
5. Pengawasan terhadap penguasaan GPS (Grand Parent Stock) agar tidak dikuasai oleh satu kelompok usaha tertentu, yang bisa memicu praktik monopoli dari hulu.
“Tanpa menyentuh struktur hulu-hilir dan menegakkan UU Peternakan serta Kesehatan Hewan, setiap rapat stabilisasi harga hanya akan menjadi solusi sementara. Peternak rakyat butuh keadilan akses baik DOC maupun pakan agar bisa bertahan dan berdaulat di negeri sendiri,” tegas Heri. ramdan
