Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Menyambung momentum gerakan Dorong Rembug yang diinisiasi oleh Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sekaligus Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono ada satu pesan yang disampaikan bahwa Integrasi atau korporasi besar tidak boleh mengambil keuntungan yang ugal-ugalan di atas penderitaan peternak rakyat. Pernyataan tersebut menurut Heri Iriawan Sekretaris Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) harus menjadi dasar moral dan regulasi dalam melihat anomali pasar hari ini. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan indikasi yang sebaliknya. “Belum juga harga Live Bird (LB) atau ayam hidup merangkak naik secara merata, industri hulu (korporasi/integrator) sudah mengambil langkah taktis “aji mumpung” dengan menaikkan harga DOC (ayam umur sehari) secara serempak di atas Rp 4.500 dan membiarkan harga pakan terus melejit,” ungkapnya dengan sedikit kesal kepada TROBOS Livestock melalui jaringan telepon.
Situasi yang terjadi saat ini menurut Heri, merupakan alarm serius bagi keberlangsungan struktur industri perunggasan nasional, khususnya bagi peternak mandiri. Ketimpangan yang terjadi di lapangan diantaranya, kesepakatan harga live bird belum menutup Harga Pokok Produksi (HPP). Kesepakatan harga (LB) sebesar Rp 19.500/kg yang dihasilkan dalam rembug bersama sejatinya masih berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) riil peternak mandiri. “Angka tersebut merupakan solusi darurat untuk mengurangi kerugian, bukan harga yang memberikan keuntungan yang layak,” jelasnya.
Kemudian, sambung Heri harga sapronak naik lebih dahulu. Di tengah upaya memperbaiki harga LB, justru harga sarana produksi peternakan (sapronak), khususnya DOC dan pakan, telah mengalami kenaikan secara progresif. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang serius. “Apabila biaya produksi meningkat lebih cepat daripada harga jual hasil panen, maka nilai kesepakatan Rp 19.500/kg menjadi kehilangan makna karena margin peternak kembali tergerus,” urainya.
Terakhir, menurut Heri adalah ancaman nyata bagi peternak mandiri. Apabila momentum perbaikan yang difasilitasi pemerintah justru dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha di sektor hulu untuk memperbesar keuntungan melalui kenaikan harga sapronak yang tidak terkendali, maka tujuan utama rembug perunggasan telah gagal tercapai. “Akibatnya, semakin banyak peternak mandiri yang terancam berhenti berusaha karena tidak mampu menanggung beban biaya produksi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Heri berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dan lembaga pengawas persaingan usaha, untuk segera mengambil langkah nyata dengan melakukan audit terhadap struktur biaya dan mekanisme pembentukan harga DOC maupun pakan agar kenaikan yang terjadi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mengawasi secara ketat agar tidak terjadi praktik persaingan usaha yang tidak sehat atau indikasi pengaturan harga yang merugikan peternak. Serta, menerjemahkan komitmen pemerintah bahwa korporasi tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan ke dalam kebijakan dan pengawasan yang nyata, bukan sekadar pernyataan di forum resmi.
Sementara kepada mengajak seluruh pelaku usaha pembibitan atau breeding untuk menunjukkan empatinya terhadap keberlangsungan industri dengan menahan diri dari kenaikan harga sapronak (DOC) yang tidak proporsional di tengah kondisi peternak mandiri yang masih berjuang keluar dari kerugian. Lalu, menerapkan prinsip burden sharing, sehingga keuntungan di sektor hulu tetap rasional dan sejalan dengan kemampuan ekonomi sektor budidaya. Tidak kalah penting, menempatkan keberlanjutan ekosistem industri di atas kepentingan keuntungan jangka pendek, karena tanpa peternak mandiri, rantai pasok perunggasan nasional akan semakin rapuh.
Ia kemukakan momentum kehadiran Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum HKTI harus menjadi titik balik dalam mewujudkan tata niaga perunggasan yang lebih adil dan berkelanjutan. Perbaikan harga live bird tidak akan memberikan manfaat apabila terus diikuti oleh kenaikan harga sapronak yang lebih cepat. Pemerintah harus memastikan keseimbangan antara harga input dan output, sehingga kebijakan yang telah disepakati benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peternak. “Jangan biarkan rembuk perunggasan hanya menjadi seremoni. Lindungi peternak mandiri, jaga keseimbangan industri, dan wujudkan ekosistem perunggasan nasional yang sehat, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Heri.ramdan
