Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) menghadiri undangan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Ayam dan Telur sebagai Menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan pada Rabu (9/9) di Kantor Pusat BGN, Jakarta.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional tersebut dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ayam dan telur sebagai salah satu sumber pangan bergizi dalam penyediaan menu Program MBG. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Karantina Indonesia.
Ketua Umum Koperasi LPER, H. Mulyadi Atma, menyampaikan masukan terkait pentingnya membangun rantai pasok atau supply chain unggas dalam hal ini, ayam dan telur yang lebih pendek, efisien, transparan, dan memberikan manfaat lebih besar bagi peternak rakyat.
Menurut pria yang akrab disapa Atma ini, pola distribusi yang selama ini berjalan masih melalui beberapa mata rantai, yaitu dari peternak atau produsen, kemudian tengkulak, distributor, baru selanjutnya ke dapur MBG. “Koperasi LPER mengusulkan agar mata rantai tersebut dipersingkat dengan mengoptimalkan peran koperasi sebagai penghubung langsung antara peternak dengan dapur MBG atau yayasan pengelola SPPG,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, sambungnya alur distribusi dapat menjadi lebih sederhana, yaitu peternak yang tergabung dalam koperasi → koperasi → dapur MBG/SPPG atau yayasan. “Koperasi berperan menghimpun hasil produksi anggota, menjaga kontinuitas pasokan, memastikan kualitas dan keamanan produk, serta mengoordinasikan penyaluran sesuai kebutuhan dapur MBG,” tegasnya.
Atma menilai bahwa pemangkasan mata rantai distribusi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peternak sekaligus menciptakan pasokan yang lebih efisien bagi dapur MBG. “Peternak memperoleh akses pasar yang lebih langsung, sementara dapur MBG memperoleh pasokan ayam dan telur dengan jalur distribusi yang lebih sederhana, terukur, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Rapat juga membahas pengembangan marketplace sebagai skema pembelian bahan baku di setiap dapur SPPG. Marketplace tersebut mencakup berbagai kebutuhan pangan seperti daging ayam, telur, daging sapi atau kerbau, beras, minyak goreng, susu, ikan, serta bahan baku lainnya yang diperlukan untuk mendukung keamanan pangan dan stabilisasi harga.
Dalam pembahasannya, forum pada prinsipnya menyepakati bahwa marketplace tersebut perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berpegang pada prinsip anti-monopoli, dengan memprioritaskan peternak lokal, UMKM, dan koperasi di wilayah masing-masing. “Marketplace dan asosiasi peternak juga akan melakukan koordinasi teknis lebih lanjut dengan tetap mengedepankan faktor keamanan pangan dan stabilisasi harga,” sebut Atma.
Selain itu, Atma menuturkan pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan. Bahan baku protein hewani yang disalurkan ke dapur SPPG di seluruh Indonesia disepakati harus memiliki sertifikasi NKV atau Nomor Kontrol Veteriner, sementara bahan baku produk ikan segar perlu dilengkapi SKP atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
Seluruh asosiasi yang hadir juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia agar berjalan sesuai dengan kaidah keamanan pangan. Dukungan lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem tersebut.
Dalam pembahasan tersebut, BPOM berperan dalam promosi dan edukasi keamanan pangan pada Program MBG serta penguatan SDM penanggung jawab keamanan pangan di SPPG. Kementerian UMKM didorong untuk memperkuat pelaku UMKM penyedia bahan baku Program MBG dan membangun digitalisasi rantai pasok melalui marketplace bersama asosiasi peternak.
Sementara itu, Kementerian Koperasi diarahkan untuk memperkuat kemitraan dan jaringan usaha koperasi peternak di wilayah masing-masing. Kementerian Pertanian juga mendukung dan mendorong penyiapan koperasi peternak serta Rumah Potong Hewan Unggas atau RPHU yang telah memperoleh NKV agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan telur dan daging ayam melalui marketplace untuk kebutuhan dapur SPPG.
Pada akhir rapat, seluruh peserta bersepakat untuk bersama-sama melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran media massa, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatan ayam dan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Bagi Koperasi LPER, dipaparkan Atma bahwa program MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga merupakan peluang strategis untuk memperkuat ekosistem peternakan rakyat dari hulu hingga hilir. Pemanfaatan koperasi sebagai penghubung langsung antara peternak dengan dapur MBG diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, memperpendek jalur distribusi, serta meningkatkan nilai manfaat yang diterima peternak. “Koperasi LPER berkomitmen untuk terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mendorong keterlibatan peternak rakyat secara lebih langsung dalam rantai pasok pangan nasional,” pungkasnya. ramdan
