Tangerang (TROBOSLIVESTOCK.COM). Swasembada pangan asal ternak menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan peternakan nasional. Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut, Seminar Nasional Revitalisasi Kebijakan Pembangunan Peternakan dalam Rangka Swasembada Pangan Asal Ternak diselenggarakan pada Kamis (18/9), di ICE-BSD City, Tangerang. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi IPB University, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan SAINSX dalam rangkaian acara ILDEX 2025.
Forum ini menghadirkan para pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi pemisahan pengaturan usaha peternakan yang adil, menguntungkan, dan berkelanjutan sesuai rencana revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH). Selain itu, seminar juga membahas penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diharapkan mampu memperkuat fondasi swasembada pangan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Prof. Syarif Hidayat, Ketua Komisi Ilmu Sosial AIPI, menegaskan bahwa sektor peternakan merupakan pilar penting ketahanan pangan nasional. Namun, ia menilai regulasi yang sering tidak berpihak kepada peternak kecil, sehingga banyak usaha rakyat terancam gulung tikar. “Undang-undang yang menyamakan aturan antara peternak rakyat dan industri besar justru menimbulkan ketidakadilan,” ujarnya.
Prof. Syarif menambahkan, revisi UU PKH menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi peternak rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Ia mendorong terbentuknya kelembagaan kolektif seperti koperasi agar peternak mampu bersaing dan berkontribusi pada swasembada pangan. “Seminar ini adalah momentum untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat,” tuturnya.
Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Bappenas, menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi defisit daging sapi dan susu di tengah meningkatnya kebutuhan nasional. Program Makan Bergizi Gratis menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sektor peternakan untuk memperkuat produksi dalam negeri. “Jika tidak ada perubahan, impor akan terus meningkat dan mengancam ketahanan pangan nasional,” tandasnya.
Leonardo menekankan pentingnya transformasi peternakan rakyat menuju sistem yang lebih modern. Tantangan rendahnya produktivitas, kualitas genetik yang lemah, dan keterbatasan akses permodalan harus dijawab dengan inovasi teknologi, pengendalian penyakit, serta penguatan kelembagaan peternak. “Kita perlu memperbaiki tata kelola dari hulu hingga hilir agar biaya operasional lebih efisien dan produksi berkelanjutan,” katanya.
Ia juga memaparkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menetapkan peningkatan produksi daging sapi dan susu sebagai proyek strategis nasional. Program ini meliputi impor indukan, diversifikasi produk olahan, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan investasi peternakan di luar Jawa. “Bappenas berperan menyatukan Kemenko Pangan, Ditjen PKH, Bapanas, hingga Badan Gizi Nasional agar perencanaan hilirisasi pangan asal ternak terintegrasi,” terangnya.
Lebih jauh, Leonardo mengungkap kerja sama dengan PT Moosa Genetika Farmindo dan IPB University untuk memanfaatkan teknologi genetika sapi lokal. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci peningkatan produktivitas sapi sekaligus membuka peluang distribusi benih unggul ke berbagai wilayah. “Tujuannya jelas, agar Indonesia mandiri dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi dan susu serta mampu mendukung program makan bergizi gratis,” tekannya.
Paradoks Peternakan Indonesia
Prof. Muladno, Guru Besar IPB University sekaligus Wali Utama SASPRI Nasional, menyoroti paradoks peternakan Indonesia. Baginya, meski peternak ayam mandiri tanpa dukungan anggaran mampu surplus, justru populasi sapi menurun meski mendapatkan intervensi pemerintah. “Ini bukti ada yang keliru dalam kebijakan pembangunan peternakan,” ungkapnya.
Ia mengusulkan penguatan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) sebagai integrator horizontal yang fokus membangun peternak kecil. Konsep ini berbasis pengetahuan, solidaritas sosial, serta kolektivitas usaha untuk meningkatkan daya saing. Prof. Muladno juga menegaskan perlunya revisi UU PKH agar membedakan aturan bagi integrator besar dan peternak rakyat sehingga tercipta keadilan.
Nuryani Zainuddin, Sekretaris Ditjen PKH, menjelaskan bahwa subsektor peternakan menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan populasi unggas, domba, kambing, hingga sapi. Kendati demikian, konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia masih rendah, terutama daging sapi dan susu. “Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperbaiki gizi nasional,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa revisi UU PKH sedang disiapkan dengan tujuan memperkuat sistem penyelenggaraan peternakan, memperjelas aspek lahan, SDM, hingga konsil kesehatan hewan. Menurut Nuryani, undang-undang baru diharapkan mampu menjawab dinamika global sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih adil bagi peternak rakyat.
I Ketut Wirata, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, melihat arah pembangunan peternakan 2025-2029 selaras dengan RPJMN, yaitu mewujudkan kemandirian pangan. Program prioritas mencakup penyediaan bibit dan indukan, pengendalian penyakit, jaminan mutu, serta hilirisasi produk. “Produksi tidak ada artinya jika keamanan dan mutu pangan tidak dijamin,” tegasnya.
Ia turut menyebutkan bahwa surplus pada komoditas ayam dan telur harus diarahkan ke pasar ekspor, sementara daging sapi dan susu difokuskan pada pencapaian swasembada. Sinergi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mencapai percepatan produksi nasional melalui instruksi presiden.
Rinna Syawal, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, menegaskan pentingnya ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia mengatakan, konsumsi protein masyarakat Indonesia masih didominasi sumber nabati, sementara konsumsi hewani relatif rendah. “Kita perlu meningkatkan konsumsi protein hewani agar kualitas SDM Indonesia semakin baik,” jelasnya.
Bapanas, kata Rinna, berperan dalam stabilisasi harga, distribusi, serta pengelolaan cadangan pangan. Ia mengungkapkan pentingnya standarisasi gizi dan distribusi yang merata antarwilayah agar masyarakat di semua daerah mendapat akses pangan hewani berkualitas.
Sebagai penutup, Alvino Antonio, Ketua KPUN, menyampaikan keresahan peternak unggas rakyat yang terhimpit oleh dominasi integrator besar. Ia berpandangan bahwa peternak kecil semakin terpinggirkan karena persaingan tidak seimbang. “Kami mendorong terwujudnya sistem integrasi horizontal yang berdaulat dan kompetitif,” sebutnya.
Alvino menegaskan bahwa kebijakan ke depan harus memberi ruang bagi peternak rakyat untuk tumbuh. Dengan dukungan pemerintah, akademisi, dan dunia usaha, sistem peternakan yang adil dapat terwujud sehingga peternak kecil tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. “Kedaulatan pangan hanya bisa tercapai bila peternak rakyat menjadi bagian utama dalam sistem produksi,” pungkasnya.shara
