Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Langkah percepatan vaksinasi PMK (penyakit mulut dan kuku) terus dikerahkan oleh stakeholder peternakan, terutama pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan). Adapun upaya vaksinasi PMK sudah memasuki periode kedua (II) pada tahun ini. Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi PMK yang digelar di Jakarta pada Kamis (17/7), baik secara luring maupun daring hingga mencapai 500 partisipan dari seluruh Indonesia.
Dalam pembukaannya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Agung Suganda, menyampaikan apresiasi atas capaian vaksinasi periode pertama yang terbukti mampu menekan angka kasus PMK secara signifikan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus berlanjut melalui upaya vaksinasi yang serentak dan masif.
“Distribusi vaksin harus kita percepat. Target yang sudah ditetapkan harus kita capai bersama, dan kerja sama dengan semua pihak perlu semakin diperkuat. Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi dan semangat gotong royong,” ujarnya penuh optimisme.
Agung menegaskan, bahwa bulan vaksinasi periode kedua, yang berlangsung pada Juli hingga September 2025, menjadi momentum penting untuk memastikan vaksinasi dilakukan secara serentak, tepat sasaran, dan terjadwal. Tujuannya jelas, yakni mencapai cakupan vaksinasi yang cukup untuk membentuk kekebalan kelompok. Karena itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat krusial. Ia mendorong pemerintah daerah, asosiasi, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk bersama-sama memastikan vaksinasi berjalan optimal.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Hendra Wibawa, menekankan bahwa percepatan vaksinasi adalah bagian dari strategi menuju Indonesia bebas PMK pada 2035. “Fokus kita saat ini adalah menurunkan kasus di sentra produksi hingga nol, dan memastikan cakupan vaksinasi di zona merah mencapai lebih dari 80 %. Sepanjang periode kedua ini, kami menargetkan pendistribusian 1,97 juta dosis vaksin yang bersumber dari APBN ke-28 provinsi tertular dan 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan pusat,” jelas Hendra.
Ia melaporkan, hingga pertengahan Juli, distribusi vaksin periode II telah mencapai 430.825 dosis atau 107 % dari target yang dialokasikan untuk Juli 2025. Menurutnya, Vaksin telah didistribusikan Kementan ke target provinsi di Zona Pemberantasan dan Zona Pengendalian, namun capaian vaksinasi harian yang terekam melalui sistem iSIKHNAS masih di bawah 10 % dari target Juli ini. Maka dari itu, percepatan harus dilakukan, terutama dengan menambah tenaga vaksinator dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, Prof Ali Agus, mengingatkan pentingnya edukasi sebelum vaksinasi. “Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) harus digencarkan agar peternak memahami manfaat vaksinasi. Kesadaran ini akan sangat menentukan keberhasilan program,” ujarnya.
Selain percepatan vaksinasi, pemerintah juga menekankan pentingnya penerapan biosekuriti, penetapan target harian yang realistis, serta pemberitaan positif agar informasi yang diterima masyarakat semakin kuat. Tak hanya itu, kolaborasi dengan pelaku usaha juga harus diperluas, termasuk mendorong vaksinasi mandiri dan program tanggung jawab sosial (CSR) sebagai wujud kepedulian bersama melindungi subsektor peternakan.
“Pemerintah menjamin ketersediaan vaksin PMK yang aman, bermutu, dan mencukupi. Dengan kerja sama semua pihak, kita optimistis mampu menekan penyebaran PMK sekaligus menjaga ketahanan subsektor peternakan,” pungkas Agung.bella
